Perjuangan IPA dan Harkitnas

Date: 17/05/2012

Sahabat, mungkin tidak banyak dari kita yang ingat apalagi tergetar pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei nanti. Lain halnya dengan Indonesian Petroleum Association (IPA), walaupun beranggotakan banyak perusahaan asing dan pengurusnya banyak ‘bule’, organisasi ini sudah puluhan tahun setia merayakan hari strategis tersebut. Sekalipun kontribusi mereka (IPA) kepada Indonesia masih bisa dikritisi, tapi setidaknya kegiatan rutin IPA setiap 20 Mei itu mengingatkan kita tentang hubungan langsung antara sumber daya alam dengan Kebangkitan Nasional. Tetapi, Indonesia masih sulit bangkit bila sebagian besar rakyatnya belum berdaya. Mayoritas tenaga kerja kita pendidikannya SMP atau kurang (68%), mayoritas juga bekerja dengan status informal (62%). Dengan kondisi itu penghasilan mereka ada di sekitar upah minimum provinsi (Rp 1,3 jutaan). Dhuafa kita itu kurang disentuh keadilan energi. Sejauh ini, hasil sumber daya alam dari mineral sebesar Rp 350 trilyun, sebagian besar untuk subsidi energi Rp 202 trilyun, khususnya terbesar untuk BBM Rp 92 trilyun. Masalahnya, lebih dari 50% penerima subsidi BBM adalah mobil pribadi, mulai dari mobil sederhana (di bawah 1500 cc, 8,5 juta mobil) hingga yang lebih besar (8,7 juta). UU Energi dan UU Migas mengamanahkan bahwa subsidi untuk golongan tidak mampu. Di tahun 2011, pemerintah mengidentifikasi bahwa pemilik mobil sederhana sekalipun ternyata berpendapatan minimal Rp 3 juta. Bila dihadapkan dengan mayoritas tenaga kerja kita dengan penghasilan sekitar upah minimum (Rp 1,3 jutaan), sangat dekat dengan batas kemiskinan keluarga Rp 975 ribu/bulan, maka pemilik mobil pribadi itu sangat mungkin bukan golongan tidak mampu. Dana subsidi itu lebih tepat untuk melistriki 18,1 juta rumah tangga (30% dari rumah tangga kita) yang belum berlistrik dan membutuhkan anggaran Rp 86 trilyun. Karena itu, sangat kita harapkan pemerintah, mengambil langkah dengan jadwal tegas dalam mengatur BBM bersubsidi. Tentunya dengan persiapan matang dan tidak berlarut-larut (karena sudah 2x ditunda). Demi keadilan energi, demi dhuafa yang tidak mampu membela dirinya, sudah waktunya pemerintah lebih berkonsentrasi dalam menjalankan amanah UU Energi dan UU Migas tersebut. Rakyat perlu mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Semoga partai-partai politik cermat dan tanggap berhitung, dhuafa yang belum berlistrik ada 18,1 juta rumah tangga dan duafa di sektor informal ada 68 juta orang. Mereka juga voters yang sangat besar dan dhuafa yang harus dibela. Siapa terpanggil? Salam Indonesia

Pembukaan IPA ke 34, 18 Mei 2010

Pembukaan IPA ke 35, 18 Mei 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>