Negara Berkembang & Washington Consensus

Date: 17/03/2012

Sahabat, mungkin tidak banyak kita yang tahu ada sekitar 4600 SBPU (pompa bensin) di Indonesia. Tapi hanya 70-an SBPU saja yang 100% dimiliki Pertamina. Di era 1990-an, gendang deregulasi dan privatisasi kala itu menyebabkan mayoritas kepemilikan SBPU beralih ke banyak pihak. Sepertinya bagus, karena Pertamina tidak lagi memonopoli.Tapi bagaimana dengan amanah pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara untuk cabang produksi yang penting? Di lain pihak transaksi di SBPU mayoritas bukan transaksi biasa karena ketika premium atau solar bersubsidi dijual, ketika itu juga terjadi pendistribusian subsidi negara, hak golongan tidak mampu menurut UU Energi. Sebagian besar rakyat kita adalah golongan tidak mampu. Kalau menggunakan proxy data statistik tenaga kerja informal (62,71%), artinya 2 dr 3 rakyat tidak mampu. Kaum dhuafa harus dilindungi, tidak dibiarkan tersisih dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, termasuk energi. UUD 1945 pasal 33 mengamanahkan Negara harus menguasai sumber daya alam, termasuk produksi dan pendistribusian BBM yang tergolong “yang penting bagi hajat hidup orang banyak”. Jadi, mengatur dan memastikan distribusi BBM bersubsidi jelas adalah hakekat amanah UUD 1945. Karena itu, kita harus terus memperjuangkan posisi yang sentral dan kuat dari NEGARA untuk itu. Harus didukung upaya Pertamina, sebagai representasi penguasaan negara, untuk memiliki kembali penguasaan mayoritas SBPU di Indonesia. Atau, setidaknya pemerintah harus terus memperbaiki syarat-syarat pemberian izin SBPU termasuk kewajiban mereka ikut bertanggung jawab dalam mendistrbusikan BBM kepada golongan tidak mampu. Untuk itu, PP atau Kepmen terkait harus membuat garis tegas mengatur lebih rinci siapa golongan tidak mampu. Di era 80 sampai dengan 90-an, ketika angin deregulasi dan privatisasi berhembus di dunia, Indonesia mungkin tanpa sadar terdorong semakin jauh dari amanah UUD 1945. “Agama di dunia” kala itu adalah Washington Consensus (Emil Salim, dalam “The Politics and Economics of Indonesia’s Natural Resources”, 2008). Pemerintah di banyak negara diminta agar tidak masuk terlalu jauh dalam mengatur ekonomi dan mengintervensi pasar. Saran itu tidak tepat bagi negara berkembang karena faktor kegagalan pasar yang tidak berpihak pada rakyat yang tidak berdaya beli. Maka, sejumlah negara berekembang, termasuk Indonesia, tahun 1998 membuat Santiago Consensus. Market failure harus dikoreksi pemerintah. Tapi karena pemerintah bisa korupsi, maka harus digencarkan praktek Good Governance. Jadi, karena kini pemerintah aktif berperan dengan program pro rakyat dan pemberian subsidi maka berarti pemerintah tidak mengikuti Washington Consensus. Dengan terus gencar mendorong Good Governance kini pemerintah lebih menggunakan pandangan Santiago Consensus. Selesai? Masalahnya, sisa-sisa pelonggaran peran dan penguasaan negara era 1990-an masih ada, hanya sedikit sekali (1,5%) SBPU dimiliki Pertamina, aturan izin SBPU harus lebih mencerminkan semangat UUD 1945. Pemerintah harus regulasikan agar kaum dhuafa terlindungi haknya. Salam Indonesia.


Foto Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>