Subsidi BBM

Indonesia May Delay Plan to Impose Curbs on Subsidized Fuel Consumption
By Novrida Manurung – Oct 11, 2010 11:57 AM GMT+0700

Indonesia may delay a plan to limit the use of subsidized fuel to early next year from this month, Coordinating Minister for Economic Affairs Hatta Rajasa said. “We want to be all ready before we implement the policy,” Rajasa told reporters in Jakarta today. “Hopefully in January, it can be implemented nationwide.”

The curb on subsidized fuel consumption may help Indonesia, Southeast Asia’s biggest economy, cut subsidy spending in the state budget by 8 percent to 184.8 trillion rupiah ($21 billion) next year, according to Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono in August. The government planned to limit the fuel use for private cars with engine capacities of more than 2,000 cubic centimeters this year, Energy Minister Darwin Saleh said June 25. Consumption of subsidized fuel in Indonesia may rise by 6 percent to 42.5 million kiloliters next year as economic expansion boosts vehicle sales, PT Pertamina Marketing Director Djaelani Sutomo said June 7.

Sumber: http://www.bloomberg.com/news/2010-10-11/indonesia-may-delay-plan-to-impose-curbs-on-subsidized-fuel-consumption.html


Untung Rugi Pengaturan BBM Bersubsidi
Erlangga Djumena | Kamis, 10 Februari 2011 | 07:10 WIB

KOMPAS.com — Di tengah melejitnya harga minyak dunia, pemerintah berencana mengatur bahan bakar minyak bersubsidi pada April nanti. Opsi yang mengemuka adalah mencabut alokasi BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam. Alasannya, hal ini agar alokasi subsidi BBM terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menyatakan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) meningkat tajam, membebani keuangan negara, dan tidak tepat sasaran karena sebagian besar subsidi dinikmati kalangan mampu. Data Kementerian ESDM menyebutkan, subsidi BBM tahun 2010 sebesar 181 persen terhadap subsidi BBM tahun 2009.

Volume BBM bersubsidi tahun 2010 mencapai 38,2 juta kiloliter (kl) atau melampaui kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebesar 36,5 juta kl. Premium merupakan jenis BBM yang menyerap subsidi terbanyak, yaitu sebesar 60 persen atau 23,1 juta kl. Sementara realisasi BBM bersubsidi tahun 2009 sebesar 37,7 kl.

Saat ini sektor transportasi merupakan pengguna terbesar BBM bersubsidi, yakni 89 persen atau 32,49 juta kl. Konsumsi premium pada sektor transportasi darat didominasi mobil pribadi, yakni 53 persen atau 13,3 juta kl dari total konsumsi premium untuk transportasi darat. Hal ini menjadi alasan pemerintah untuk menerapkan pengaturan BBM bersubsidi jenis premium. Jika jadi diterapkan, nantinya premium bersubsidi hanya boleh digunakan oleh kendaraan pelat kuning dan sepeda motor. Sementara pengguna mobil pelat hitam dipaksa beralih ke pertamax atau BBM nonsubsidi.

Secara politis, kebijakan ini populis karena seolah-olah tidak menaikkan harga. Akan tetapi, kenyataannya, dengan disparitas harga yang sangat jauh antara premium bersubsidi yang dibanderol Rp 4.500 per liter dan harga pertamax Rp 7.950 per liter, itu berarti jutaan pengguna mobil pelat hitam mengalami kenaikan harga BBM hampir dua kali. Tentu terlalu sederhana jika menganggap semua pengguna mobil pelat hitam adalah kalangan mampu. Sama juga dengan menganggap bahwa mobil pelat hitam identik dengan kendaraan pribadi. Padahal, banyak orang menggunakan kendaraan pelat hitam untuk kegiatan usaha.

Jika penerapannya lancar dan tidak ada distorsi, menurut pengamat perminyakan, Pri Agung Rakhmanto, pengaturan BBM bersubsidi itu memang bisa menekan volume konsumsi premium sehingga berpotensi menghasilkan penghematan Rp 3,3 triliun pada tahun 2011 dengan asumsi harga keekonomian premium Rp 6.500 per liter.

Namun, yang perlu jadi perhatian adalah kebijakan itu berpotensi menimbulkan distorsi tambahan, terutama semakin maraknya pasar gelap atau penyalahgunaan premium. Kebijakan itu juga mendorong pertumbuhan jumlah sepeda motor secara lebih cepat sehingga memperparah kemacetan. Apalagi, penerapan pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam ini rumit, memerlukan kesiapan infrastruktur yakni stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, jaminan pasokan pertamax, dan memerlukan pengawasan ketat yang sangat tidak mudah dilakukan. Biaya tambahan pun diperlukan untuk infrastruktur, kartu kendali, dan pengawasan.

Kebijakan ini juga tidak antisipatif dengan harga minyak yang tinggi. Disparitas harga premium dan pertamax semakin besar sehingga kemungkinan distorsi akan semakin besar. Untuk tahun 2011, tidak akan ada jaminan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM atau memberlakukan hal sama pada sepeda motor mengingat terus meningkatnya harga minyak dunia yang akan semakin membebani keuangan negara.

Meski seolah-olah tidak menaikkan harga, kebijakan itu tetap akan menimbulkan inflasi. Apalagi, sebenarnya juga ada unsur kenaikan harga yang dipaksakan langsung dari Rp 4.500 per liter ke Rp 7.850 per liter. Masyarakat pengguna kendaraan roda empat atau nonangkutan pun tidak punya pilihan. Kalangan pengusaha pun menghitung ada kenaikan beban usaha hingga 5 persen yang berasal dari biaya pengangkutan dan biaya transportasi karyawan yang terpaksa beralih ke pertamax. Hal itu disebabkan banyak mobil pengangkutan yang berpelat hitam. Dengan menimbang untung rugi rencana kebijakan itu, pemerintah perlu mengkaji beberapa opsi lain yang lebih sederhana dan cerdas dalam mengendalikan volume BBM bersubsidi serta mendorong pemakaian bahan bakar gas cair yang ramah lingkungan dan murah.

Sumber: http://internasional.kompas.com/read/2011/02/10/07100887/Untung.Rugi.Pengaturan.BBM.Bersubsidi


Darwin: Jangan Tawari Mobil Mewah Premium, Minta Pertamina Latih Petugas SPBU
Selasa, 08 Maret 2011, 02:11:00 WIB

RMOL.Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mendesak Pertamina me­latih para petugas SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

Pelatihan ini dimaksudkan agar para petugas itu tidak me­na­war­kan premium kepada mo­bil me­wah yang tidak layak meng­­kon­sumsi BBM bersubsidi.

“Pemerintah akan segera me­minta BPH Migas (Badan Pe­ngatur Hilir Minyak dan Gas) dan Pertamina menjalankan amanah Peraturan Presiden (Perpres) ten­tang penyaluran BBM dengan sebaik-sebaiknya,” ujar Darwin via SMS kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, subsidi energi adalah subsidi terbesar dalam APBN, yakni Rp 136,6 triliun pa­da 2011 yang di dalamnya terda­pat subsidi BBM jumlahnya yang paling besar Rp 78,3 tri­liun. Angka itu terus meningkat.

Kenaikan angka subsidi BBM itu disebabkan keti­dak­tahu­dirian golongan mampu serta ke­ti­dak­per­dulian petugas SBPU. Se­bab itu, perlu penegakan hu­kum yang di­perkuat dan mem­berikan pela­tihan kepada petugas SPBU.

Darwin mencontohkan, saat akan membayar parkir, petu­gas­nya pasti menanyakan apakah ba­yar cash atau menggunakan kartu debit. Bahkan petugas tidak se­gan menyebutkan salah satu me­rek kartu keluaran bank swas­ta. Jika dicermati, dengan ber­ta­nya seperti itu, terasa se­kali pe­tugas sudah dilatih untuk ikut me­ma­sarkan card yang dimaksud.

“Ternyata petugas bisa dilatih agar bertindak sesuai target pe­rusahaan atau untuk misi-misi tertentu. Semestinya untuk misi negara juga bisa,” katanya.

Namun, Darwin menya­yang­kan itu tidak dilakukan petugas SPBU. Petugas sering bertanya kepada konsumen, mau isi perta­max atau premium tanpa perduli itu mobil mewah yang ber­spe­sifikasi bahan bakar pertamax.

Akibatnya, para petugas SPBU itu tanpa sadar ikut memasarkan BBM bersubsidi kepada yang ti­dak berhak. Alhasil, volume pen­jualan premium melebihi kuota APBN. “Padahal, dalam undang-undang sudah jelas dise­butkan subsidi BBM hanya untuk golo­ngan tidak mampu,” tegasnya.

“Ke depannya, ketika mem­ba­yar pembeli akan diberi struk bertuliskan harga riil BBM, sub­sidi negara per liter dan harga pem­bayaran per liter. Dalam struk itu juga akan ditambahkan tulisan jangan ambil subsidi yang bukan hak anda,” jelas Darwin.

Dia juga berha­rap, BPH Mi­gas didorong untuk lebih men­jalan­kan peranannya sebagai penga­was dan meng­ingatkan Pemerin­tah Daerah Ting­kat II agar BBM bersubsidi tersalur­kan tepat sasaran.

Darwin juga akan memberi­kan penghargaan kepada Pemda yang berhasil menjaga hak rak­yat yang tidak mampu. Sebalik­nya, Pemda yang tidak berhasil perlu diingat­kan dan dimintakan perencanaan yang lebih ketat ke­tika meminta jatah kuota BBM bersubsidi un­tuk tahun depan.

“Subsidi adalah hak rakyat tidak mampu. Pemerintah akan meng­ajak golongan mampu ikut men­jaga hak-hak kaum duafa. Jadi, bu­kan ikut-ikutan menyedot sub­sidi yang bukan haknya go­longan mampu itu,” jelasnya. [RM]

Sumber: http://ekbis.rmol.co/read/2011/03/08/20345/Darwin:-Jangan-Tawari-Mobil-Mewah-Premium-


Darwin Saleh: Pemerintah tak bisa terapkan subsidi BBM tahun ini
Oleh Mohamad Jumasri – Senin, 21 Maret 2011 | 20:01 WIB

JAKARTA. Energi Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh Menteri mengatakan, pemerintah tidak dapat menetapkan pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun ini. Sebab, pertimbangan eksternal seperti kesiapan infrastruktur, kebijakan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dan juga kondisi harga pangan.

Darwin menambahkan, pemerintah harus juga melihat harga minyak dunia. “Harga minyak pertamax yang di pasar terlalu tinggi di bandingkan dengan harga premium hal ini dapat mengganggu kebijakan pemerintah dalam menerapkan pengaturan BBM bersubsidi,” katanya.

Sekadar informasi, jika pemerintah tidak menerapkan pengaturan BBM bersubsidi pada tahun ini, pemerintah akan menanggung Rp 7 triliun dari BBM bersubsidi atau setara dengan volume total dapat mencapai sebanyak 42 juta kilo liter (kl) dan excess terhadap kuota 3,5 juta kl.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/darwin-saleh-pemerintah-tak-bisa-terapkan-subsidi-bbm-tahun-ini-1


Pemerintah akan tambah impor Pertamax jika pembatasan subsidi BBM jadi tahun ini
Oleh Mohamad Jumasri – Senin, 21 Maret 2011 | 22:33 WIB

JAKARTA. Pemerintah akan menambah impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax, jika penerapan BBM bersubsidi akan terlaksana tahun ini. Evita Legowo Direktur Jenderal Minyak dan Gas (MIGAS) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bilang, akan ada kenaikan impor Pertamax menjadi 4,23 juta kilo liter (kl),” ujarnya, Senin (21/03).

Dengan tambahan impor menjadi sebanyak itu, sehingga total Pertamax mencapai 4,69 juta kl ditambah dengan produksi kilang sebesar 0,46 juta kl. Sementara, impor premium yang sebelumnya berjumlah 12,58 juta kl sehingga total premium sebanyak 23,16 juta kl dengan ditambah dari produksi kilang sebesar 10,58 juta kl, akan mengalami pengurangan impor menjadi 8,69 juta kl. “Sehingga total kapasitas premium menjadi sebanyak 19,27 juta KL,” tambah Evita.

Anggota Komisi VII DPR Ismayatun berpendapat, peningkatan impor Pertamax akan dapat mematikan usaha Pertamina. ”Ini dapat mengganggu Pertamina, karena Pertamina baru bisa olah HOMC Pertamax pada tahun 2017, sedangkan sekarang belum bisa,” tutupnya.

Sumber: http://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-tambah-impor-pertamax-jika-pembatasan-subsidi-bbm-jadi-tahun-ini-1


Subsidi BBM Akan Dihapus
23 Maret 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam jangka panjang, tidak ada pilihan bagi Indonesia selain menghapus penerapan subsidi bahan bakar minyak. Penerapan subsidi langsung pada harga bahan bakar minyak seperti yang selama ini dilakukan bukan kebijakan yang sehat. Demikian semangat dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, Selasa (22/3/2011) di Kantor Wakil Presiden.

Rancangan perpres itu saat ini tengah dibahas Dewan Energi Nasional (DEN). Masih diperlukan beberapa pertemuan lagi untuk mematangkan perpres itu sebelum ditandatangani Presiden. Kemarin, para anggota DEN menghadap Wapres Boediono untuk melaporkan perkembangan terakhir pembahasan perpres yang tidak ubahnya cetak biru pembangunan sektor energi nasional itu. Para anggota DEN datang bersama Ketua Harian DEN Darwin Zahedy Saleh. Dalam struktur DEN, Presiden dan Wapres masing-masing duduk sebagai ketua dan wakil ketua.

”Jadi, perpres itu menuntun bagaimana menciptakan bauran energi yang tidak memerlukan subsidi. Dalam jangka panjang, subsidi langsung pada harga seperti selama ini memang tidak sehat,” ujar Yopie.

Secara umum, menurut Yopie, semangat yang juga terkandung dalam Rancangan Perpres tentang Kebijakan Energi Nasional adalah bagaimana Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi dari bahan bakar fosil pada 2050. Untuk itu, ada sejumlah opsi yang akan dipakai Indonesia guna mewujudkan rencana itu. ”Kita akan memanfaatkan energi baru terbarukan. Kita akan memanfaatkan energi geotermal dan air,” ujar Yopie.

Dalam jumpa pers seusai rapat, Darwin menjelaskan, perpres nantinya mengatur persentase bauran masing-masing energi. Persentase pemakaian minyak bumi akan terus berkurang hingga tahun 2050, sedangkan persentase pemakaian gas relatif tidak jauh berbeda. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (Reforminer Institute) Pri Agung Rakhmanto menyatakan, keputusan pemerintah untuk menunda pengaturan BBM bersubsidi hanya akan menunda penambahan inflasi.

Namun, penundaan itu bisa menimbulkan spekulasi karena ketidakpastian yang diciptakannya. Ketidakpastian itu bukan hanya menyangkut kapan atau jadi tidaknya akan dijalankan kebijakan ini, tetapi juga ketidakpastian menyangkut kebijakan apa yang nantinya akan diterapkan pemerintah dalam mengatasi APBN yang tertekan.

Penundaan ini tidak akan terlalu berpengaruh dalam pengurangan defisit karena jika dijalankan dengan sukses tahun ini, hanya berpotensi menghemat anggaran Rp 3 triliun. Sementara dengan harga minyak yang sudah di atas 100 dollar AS per barrel, tambahan defisit bisa Rp 16 triliun. ”Mestinya pemerintah harus tegas bahwa kebijakan ini tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Ada kepastian bagi semua pihak,” ujarnya.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/23/07110356/Subsidi.BBM.Akan.Dihapus


Gawat, Penyalahgunaan BBM Subsidi Semakin Merajalela, Menteri Darwin Minta Pengendalian Lebih Tertata
Jum’at, 01 April 2011 , 06:43:00 WIB

RMOL. Kebijakan pembatasan BBM subsidi April ini memang ditunda. Namun, jumlah penyalahgunaan BBM subsidi sepanjang 2011 semakin naik dan merajalela.

Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Darwin Za­hedy Saleh mengatakan, da­lam tiga bulan terakhir, kepo­lisian telah menindak 25 kasus pe­nya­lahgunaan BBM dengan jum­lah 28 ribu liter BBM yang disele­wengkan.

“Sepanjang 2010 telah ditindak 161 kasus penyelewengan BBM dengan 220 tersangka dan 187 ribu liter BBM yang disita,” te­rang Darwin di Jakarta, kemarin.

Menurut Darwin, kasus pe­nyelewengan BBM subsidi pa­ling banyak di 2008 dengan 1.352 kasus dengan 1.923 tersangka. Jum­lah BBM subsidi yang dise­le­wengkan mencapai 857,3 ribu liter.

Meskipun rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi batal dilakukan 1 April 2011, kata Dar­win, pemerintah akan te­tap mem­perketat pengendalian kon­sumsi BBM subsidi melalui Perta­mina, BPH Migas dan kepolisian.

“Kali ini pengendalian diminta lebih tertata. Targetnya supaya kuota tidak lebih 38,5 juta kilo­liter,” urai Darwin.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, pemerintah akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi jika semuanya sudah siap. “Pada saatnya nanti kita me­mang akan menerapkan pem­batasan,” kata Hatta di sela-sela acara perayaan 100 tahun sawit di Medan.

Menurut Hatta, jika pem­ba­tasan tetap dilaksanakan, se­mentara masyarakat masih bisa membeli BBM bersubsidi meng­gunakan dirijen, tentu kebijakan itu tidak akan maksimal.

“Persiapan dan penga­wasan­nya harus disiapkan dengan baik agar BBM subsidi diterima oleh yang berhak,” ucapnya.

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Djaelani Sutomo menjelaskan, meskipun ke­pu­tusan pembatasan BBM ber­subsidi ditunda, pihaknya tetap akan melakukan persiapan.

Menurut Djaelani, 72,7 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di pulau Jawa su­dah men­jual pertamax. “Dari 3.037 SPBU yang ada di seluruh Jawa, saat ini sudah ada 1.758 yang menjual pertamax,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi peng­gunaan BBM bersubsidi. Salah satunya menyebar span­duk di SPBU agar masyarakat mampu sadar tak memakai BBM subsidi.

Pengamat energi Mamit Setia­wan berpendapat, pemerintah t­i­dak perlu melakukan pem­bata­san jika berhasil meng­hi­langkan pe­nyelun­dupan BBM bersubsidi.

“Saat ini penyelundupan BBM sangat tinggi dan banyak digu­nakan untuk industri, apalagi di daerah,” ujar Mamit.

Mamit mengatakan, seharus­nya pemerintah jangan hanya tinggal diam menghadapi penye­lun­dupan BBM subsidi. “Harus ada kerja keras dan memberikan sanksi tegas kepada para penye­lundup. Apa­lagi saat ini harga minyak sedang tinggi, sehingga tingkat pe­nyelundupan di­pre­dik­si meningkat,” cetusnya. [RM]

Sumber: http://ekbis.rmol.co/read/2011/04/01/22835/Gawat,-Penyalahgunaan-BBM-Subsidi-Semakin-Merajalela-


MUI: Orang Mampu Berdosa Beli Premium
Senin, 27 Juni 2011 | 17:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan masyarakat mampu tapi gemar membeli Premium yang disubsidi oleh pemerintah sama dengan mengambil hak masyarakat yang tidak mampu.
“Jangan sampai orang yang seharusnya membeli Pertamax tapi membeli Premium. Itu namanya mengambil hak. Itu dosa,” kata Ketua MUI Makruf Amien di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin, 27 Juni 2011.

MUI menggandeng Kementerian Energi mengupayakan sosialisasi penghematan penggunaan energi. “Jangan pakai energi berlebihan, termasuk listrik. Bagi mereka yang mampu jangan gunakan listrik tanpa batas,” kata Makruf.

Menteri Energi Darwin Zahedy Saleh memaparkan sosialisasi ini seiring dengan program Kementerian yang mencanangkan penghematan energi, konservasi, dan diversifikasi energi. “Insya Allah MUI membantu pemerintah,” ujarnya.

Soal masyarakat yang berhak mengkonsumsi Premium, kata Darwin, telah diatur dalam undang-undang, yaitu golongan yang tak mampu. “Jadi, kita bisa memahami apakah kita golongan tak mampu. Ini butuh kejujuran, apalagi MUI bilang ini dosa,” katanya.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2011/06/27/090343604/MUI-Orang-Mampu-Berdosa-Beli-Premium


Plantation industry accused of illegal purchase of subsidized fuel products
WED, 09/07/2011 – 17:21 ININDUSTRY NEWS

Plantation companies and coal miners in the country have been accused by Minister of Energy and Mineral Resources Darwin Z. Saleh of illegally buying subsidized fuel products, a factor that has contributed to the soaring consumption of the cheaper fuel products.

He said that the consumption of subsidized fuel products have already exceeded the quota set in the 2011 state budget.

“The abuse (of subsidized fuel products) has lingered on as those which according to the law are not eligible to buy subsidized fuel products continue to but it particularly the plantation and coal mining industries,” he told reporters on Wednesday.

Darwin said that his office would bolster supervision with related authorities and local administrations, and promise action against those found violating the law. (rei)

Sumber: http://www.agroasianews.com/news/industry-news/11/09/07/plantation-industry-accused-illegal-purchase-subsidized-fuel-products


Darwin: Tidak Ada Kenaikan Harga BBM
Kamis, 11 Agustus 2011, 04:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri ESDM Darwin Saleh menegaskan, pemerintah tidak berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun 2011. Pemerintah akan fokus meningkatkan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi bekerja sama dengan pemda. “Sejauh ini, tidak ada rencana kenaikan harga BBM,” katanya saat acara penandatanganan kerja sama antara Kementerian ESDM dan Bank Indonesia (BI) khususnya dalam pertukaran data dan informasi di Jakarta, Rabu (10/8) malam.

Menurut dia, pemerintah akan menjaga volume BBM dan besaran subsidi tidak melebihi APBN Perubahan 2011 sebesar 40,49 juta kiloliter. Sebelumnya, sejumlah kalangan meminta pemerintah menaikkan harga BBM sebagai solusi mencegah penyalahgunaan akibat perbedaan disparitas dengan nonsubsidi yang cukup besar. Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengingatkan, tanpa kenaikan harga, maka kuota BBM bakal terus terlampaui dan akibatnya subsidi akan membengkak.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/08/11/lpqerh-darwin-tidak-ada-kenaikan-harga-bbm


Subsidi BBM diupayakan turun terus
Selasa, 16 Agustus 2011 | 14:16 WIB

JAKARTA: Pemerintah berupaya untuk terus menurunkan besaran subsidi BBM dalam APBN, terutama dengan cara membersihkan penyelewengan penggunaan bahan bakar minyak di dalam negeri. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan pemerintah mempunyai prinsip bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi rakyat yang kondisi ekonominya dinilai tidak mampu.

“Subsidi [BBM] kita upayakan turun dari waktu ke waktu. Cukup banyak penyelewengan yang harus diatasi,” kata Darwin hari ini di gedung parlemen menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas RUU tentang APBN 2012 beserta nota keuangannya.

Soal subsidi BBM di RAPBN 2012, Darwin mengatakan seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya dengan Komisi VII DPR. Pemerintah, ujarnya, berkomitmen soal peruntukan BBM bersubsidi untuk masyarakat golongan tidak mampu. “Kita mempunyai prinsip, subsidi itu adalah hak rakyat tidak mampu, dan pemerintah berkomitmen penuh untuk itu,” kata SBY.(tw)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/subsidi-bbm-diupayakan-turun-terus


Darwin Tuding Penyelewengan Sebabkan Konsumsi BBM Membengkak
Rabu, 07 September 2011 | 11:48 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Energi Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menuding membengkaknya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena besarnya penyelewengan penggunaan bensin di lapangan. Berbagai pihak yang tak berhak malah ikut menggunakan minyak bersubsidi, seperti industri, pertambangan, dan perkebunan.

Untuk menjawab masalah ini, Kementerian Energi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri akan memberdayakan peran pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi secara lebih ketat penyaluran BBM bersubsidi. “Jika satu Pemda kendor, maka Pemda lain akan kena dampaknya,” ujarnya, Rabu, 7 September 2011. Ia menyatakan hingga kini tidak ada perubahan kuota BBM bersubsidi. Berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kuota BBM bersubsidi tahun ini sudah jelas. Dari semula kuota minyak bersubsidi sebesar 38,5 juta kiloliter kemudian dikoreksi menjadi 40,49 juta kiloliter.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis menegaskan kuota BBM bersubsidi di APBN-P 2011 sudah tak bisa diutak atik lagi. ”Sudah tak bisa ditambah,” ujarnya. Hal ini menanggapi prediksi anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Adi Subagyo bahwa konsumsi BBM bersubsidi bisa tembus 41,8 juta kiloliter di akhir tahun. Terlebih dari catatan BPH Migas, hingga akhir bulan lalu, konsumsi BBM bersubsidi mencapai 67,32 persen dari kuota.

Jika tak ada tindakan apa pun, kata Adi, maka realisasi konsumsi BBM pasti bakal melonjak. Tambahnya konsumsi ini yang bakal menambah subsidi yang ditanggung negara. Semula dengan kuota 38,5 juta kiloliter nilai subsidi mencapai Rp 95,96 triliun. Subsidi membengkak jadi Rp 117 juta kiloliter saat jatah BBM ditambah jadi 40,49 juta kiloliter.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2011/09/07/090354966/Darwin-Tuding-Penyelewengan-Sebabkan-Konsumsi-BBM-Membengkak


Pertemuan APEC Sektor Energi Soroti Sumber Energi Terbarukan
Senin, 19 September 2011

KBRN, Jakarta : Isu-isu pokok untuk mempercepat hadirnya sumber energy terbarukan (EBT-Energi Baru dan Terbarukan), pengembangan teknologi transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta isyu subsidi BBM, menjadi perhatian utama dalam pertemuan Menteri-Menteri APEC untuk sektor energi dan sektor transportasi di San Fransisco, Amerika Serikat yang berakhir Rabu (14/9).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, dalam keterangan persnya yang diterima RRI, Senin (19/9) menyebutkan, isu-isu tersebut menjadi perhatian serius, karena fokus perhatian APEC pada aspek Climate Change tidak bisa tidak membuat agenda kerjasama/pertukaran informasi tentang kebijakan energi dn transportasi, antar sesama negara APEC menjadi sedemikian terkait.

Pertemuan APEC yang secara khusus menggabungkan agenda Keenergian dan Transportasi, baru tahun ini berlangsung. Menurut Zahedy Saleh, dalam konferensi yang dihadiri delegasi 21 negara Asia-Pasifik dan kalangan usahawan bidang otomotif (Jepang, AS,dlsb) dalam bidang energi itu, pihaknya telah menyampaikan masukan pemikiran dan ajakan.

“Mengingat anggota APEC sangat berbeda-beda latar belakang dan kondisi sosial-ekonominya, maka kerjasama peningkatan teknologi dan efisiensi antar negara APEC menjadi efektif bila telah dicapai taraf yag relatif sama (level playing field) untuk aspek tertentu, khususnya tranportasi,” saran Menteri ESDM dalam releasenya.

Selain itu, Menteri ESDM juga menegaskan perlunya kerjasama antar negara APEC yang secara khusus mempercepat hadirnya transportasi massal di negara-negara APEC yang berpenduduk besar dan pendapatan masyarakatnya meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi.

“Tanpa tindakan dan kerjasama yang cepat untuk itu, fenomena “motorisasi” (baca: pilihan transportasi rumah tangga dengan membeli mobil dan motor) akan sangat marak sehingga dapat semakin memperbesar subsidi BBM,” jelasnya.

Pertemuan pemimpin-pemimpin negara G20 di Pitsburg beberapa tahun lalu (beberapa di antaranya pemimpin APEC), menggaris bawahi bahwa ketergantungan pada BBM dan besarnya subsidi BBM cenderung semakin mengkendalai tumbuhnya smber-sumber enerji terbarukan , dan juga berdmpak negatif pada climate change serta membatasi ruang gerak negara meningkatkan keadilan enerji yang juga penting untuk pencapaian target MDGs.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan Indonesia masih menghadapi masalah tingginya subsidi enerji (BBM dan listrik yang mayoritas karena berbahan bakar minyak), tapi kini sudah dan sedang melakukan langkah konkret untuk memprcepat selesainya jumlah pembangkit listrik non BBM dalam proyek 10 ribu MW dlm 2 fase; dan sudah terus meningkatkan program transportasi masal di ibu kota.

Indonesia mengajak agar anggota APEC, khsusnya yang maju industry otomotifnya, lebih memfokuskan kerjasama transportasi masal dan memperlambat atau membatasi peningkatan pemasaran dan produksi otomotifnya di Indonesia.

“Produksi dan pemasaran produk otomotif yang gencar di Indonesia atau negara-negara yang pasarnya besar dan terus tumbuh, justru semakin menjauhkan kita dari tujuan bersama berkenaan dengan isu climate change dn pncapaian trgetMDGs dlm kerangka interregional (APEC) maupun global (G20),” tambahnya.

Dalam kesempatan konferensi APEC, Menteri ESDM RI bertemu secara bilateral dengan Mnteri Enerji AS dan Mnteri Enerji New Zealand. Pembicaraan ditekankan pada krjasama lebih jauh utk proyek-proyek listrik geotermal; termasuk meningkatkan capacity building untuk pegawai-pegawai dan SDM di tingkat pemrintahan pusat maupun daerah. Semakin banyak aparat atau SDM daerah, semakin positif bagi percepatan proyek geotermal di Indonesia, mengingat kewenangan izin lokasi geothrmal, menurut UU, ada di pemda-pemda. (DS/Andi/AKS). (Editor : Agus K Supono)

Sumber: http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/621#.UBdTqmGO01M


Menkeu dan Menteri ESDM beda pendapat soal subsidi BBM
Oleh Nurbaiti – Senin, 10 Oktober 2011 | 14:10 WIB

JAKARTA: Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh tidak satu suara soal volume bahan bakar minyak bersubsidi yang diusulkan dalam RAPBN 2012. Menkeu Agus DW Martowardojo mengatakan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012, subsidi energi direncanakan sebesar Rp168,6 triliun, yang terdiri atas subsidi BBM, elpiji, dan BBN sebesar Rp123,6 triliun, dan subsidi listrik Rp 45 listrik.

Sebagaimana dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012, pemerintah akan melakukan upaya pengaturan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya premium, sehingga volume konsumsi BBM bersubsidi dapat dibatasi menjadi 40 juta KL.

“Kami membahas detail [volume BBM subsidi 2012] di Komisi VII dari 43,7 juta KL menjadi 40 juta KL. Itu sudah penurunan. Kami setuju kalau memang diturunkan lagi menjadi 37,8 juta KL, tetapi selisihnya masuk ke cadangan risiko fiskal,” ujarnya dalam rapat kerja pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, hari ini.

Dengan menerapkan strategi yang lebih komprehensif dan detail, jelasnya, pemerintah berkomitmen untuk dapat menurunkan volume konsumsi BBM bersubsidi, khususnya premium untuk 2012 menjadi 37,8 juta KL. Artinya, ada penurunan sekitar 5,9 juta KL dari volume konsumsi BBM bersubsidi tanpa adanya upaya pengaturan.

Menurut Menkeu, dengan volume BBM subsidi sebesar 37,8 juta KL, maka akan diterapkan strategi pengaturan penggunaan BBM subsidi pada kendaraan pribadi roda empat untuk wilayah Jawa-Bali mulai April 2012 dengan margin error sebesar 10%. Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh tetap mengusulkan volume BBM subsidi 2012 sebesar 40 juta KL, dengan catatan adanya upaya pengendalian BBM bersubsidi. “Jika tidak dilaksanakan [pengendalian BBM bersubsidi], volume konsumsi bisa mencapai 43,7 juta KL,” katanya.

Dia menjelaskan beberapa upaya pengendalian BBM bersubsidi itu mencakup perubahan peraturan Perpres No. 55/2005 dan Perpres No. 9/2006, membatasi pengguna BBM bersubsidi kecuali untuk kendaraan umum, plat kuning, dan roda dua, secara bertahap di wilayah Jawa-Bali. Selain itu, juga akan dilakukan intensifikasi pengawasan dengan pemerintah daerah dan aparat setempat agar tepat sasaran dan tepat volume. Dia mengungkapkan masih terdapat ruang untuk mengendalikannya penggunaan BBM bersubsidi dengan memanfaatkan peran Pemda. “Usulan volume BBM bersubsidi 40 juta KL dapat dicapai dengan asumsi tersebut,” kata Darwin.

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/menkeu-dan-menteri-esdm-beda-pendapat-soal-subsidi-bbm


Kebijakan Energi Indonesia Diganjal Kalangan Tertentu
MINGGU, 18 SEPTEMBER 2011 | 15:14 WIB

Tempo.co – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menyatakan salah satu faktor yang membuat pembangunan infrastruktur energi terhambat adalah subsidi untuk energi yang selalu membengkak dari perhitungan semula.

“Saat penetapan subsidi bahan bakar minyak dan listrik, selalu membengkak dan selalu direvisi dari jumlah semula sehingga menghambat kemampuan negara membiayai infrastruktur yang lebih strategis bagi bangsa,” ujar Darwin, dalam pesan pendeknya kepadaTempo, Ahad, 18 September 2011.

Padahal investasi infrastruktur energi sangat penting untuk menghasilkan energi yang lebih ekonomis, terjangkau, dan berkelanjutan. Darwin menegaskan subsidi memang hak yang harus dijamin dan diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Namun dalam hal ini hanya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Masalahnya, kelompok masyarakat yang berdaya beli rendah masih sangat banyak. Dari sisi jumlah tenaga kerja informal saja, saat ini masih mencapai 67 persen dari total pekerja yang ada di Indonesia.

Darwin mendorong agar pemerintah dan perusahaan-perusahaan mau memberdayakan para pekerja informal tersebut untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. “Kita harus gencar buat program terobosan,” ujarnya.

Salah satu caranya adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti mineral, batu bara, maupun minyak dan gas, terjun langsung dalam meningkatkan sumber daya manusia dan tenaga kerja di sekitar daerah tambang mereka.

Dia juga meminta para pengusaha di sektor mineral, batu bara, dan migas, lebih berkomitmen untuk mengembangkan energi baru terbarukan. “Kita juga perlu menelaah ulang dan meningkatkan serta menajamkan strategi dalam APBN agar tidak terpaku dalam peningkatan pajak dan pembiayaan subsidi saja,” ucap Menteri.

Selama infrastruktur kurang memadai dan tidak dikembangkan, Darwin yakin selama itu pula beban subsidi energi negara akan terus membengkak. Kementerian ESDM, katanya, telah memiliki program-program di sektor tersebut.

Namun sayang, upaya tersebut masih sering diganjal oleh kalangan tertentu yang memiliki kepentingan dalam bisnis bahan bakar minyak. “Ada yang tidak suka kita punya kilang lebih banyak, tidak senang gas menggantikan BBM dalam pembangkit listrik dan transportasi kita,” ujar dia.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2011/09/18/090356851/Kebijakan-Energi-Indonesia-Diganjal-Kalangan-Tertentu


Pemerintah akan Perketat Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Tahun Depan
Jumat, 08 Juni 2012 Waktu Washington, DC: 03:49

Pengamat ekonomi Siwage Dharma Negara mengatakan, tahun depan pemerintah harus menggunakan satu mekanisme untuk mengatasi persoalan BBM bersubsidi. Pemerintah akan tetap fokus pada program penghematan energi tahun depan bahkan pemerintah akan lebih meningkatkan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Siwage Dharma Negara berpendapat pemerintah sudah menghabiskan waktu dan kesempatan sepanjang tahun ini untuk menentukan sikap tegas soal BBM bersubsidi. Berbagai alternatif yang akhirnya tidak satu pun diterapkan pemerintah menurutnya justru membuat stok BBM bersubsidi di dalam negeri dimainkan para spekulan sehingga menganggu distribusi terutama di daerah. Maka menurutnya tahun depan pemerintah harus menggunakan satu mekanisme untuk mengatasi persoalan BBM bersubsidi.

Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Darwin Saleh menegaskan selain berupaya mencari mekanisme tepat untuk mengatasi BBM bersubsidi, pemerintah juga tidak akan berhenti memohon kesadaran masyarakat mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah secara bersungguh-sungguh menerapkan apa yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Energi, Undang-Undang 30 tahun 2007.

“Pada dasarnya pemerintah menyediakan subsidi energi bagi golongan tidak mampu. Sejauh ini, kita masih akan menggunakan peraturan yang ada yang intinya subsidi BBM itu untuk golongan tidak mampu”, ujar Darwin Saleh.

Penyelewengan-penyelewengan yang berlangsung selama ini yang akan menjadi salah satu langkah mulai sekarang. Di tahun 2012, pemerintah akan bekerjasama dengan pemerintah daerah. “Insya Allah, minggu ini juga, kementerian ESDM akan menandatangani MoU dengan Kemdagri sebagai langkah awal untuk memberdayakan peran Pemda ikut mengawasi distribusi subsidi BBM”, demikian janji Menteri ESDM.

Meski saat ini masih dalam proses pencarian, pemerintah berjanji akan segera menerapkan mekanisme yang dinilai paling tepat agar subsidi BBM tidak semakin tinggi. Mekanisme tersebut diharapkan akan dapat menjaga keamanan anggaran negara dan alokasi subsidi tepat sasaran. “Pada waktunya nanti akan meningkat menjadi pengaturan subsidi BBM dengan menuju ke sistem distribusi tertutup. Ini adalah suatu sistem yang semakin menarik garis, antara mereka yang sudah nyata-nyata mampu dengan mereka yang digolongkan berhak untuk mendapatkan subsidi BBM”, ungkap Darwin Saleh.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2012, alokasi anggaran untuk subsidi sebesar Rp 208,9 trilyun, turun sebesar Rp 28 trilyun dari alokasi anggaran subsidi tahun ini. Khusus untuk subsidi BBM dalam alokasi anggaran subsidi tahun 2012 sebesar Rp 123,6 trilyun dan sisanya untuk subsidi listrik serta subsidi non energi.

Sumber: http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-akan-perketat-pengawasan-distribusi-bbm-bersubsidi-128083633/97020.html


Foto-Foto Terkait:

Sosialisasi Pengaturan BBM Bersubsidi dengan Pemprov, 29 Desember 2010

Rapat Kebijakan BBM Bersubsidi, 7 Januari 2011

Sosialisasi BBM Bersubsidi bersama Kepolisian 31 Maret 2011

Pengambilan Gambar Iklan Layanan Masyarakat, 10 April 2011

Pembukaan Tenaga Penyuluh Lapangan Pengaturan BBM Bersubsidi, 25 April 2011

Comments are closed.