Bernegara, Bukan Berpolitik

Date: 04/01/2021
” Habib Rizieq, saat ini saya bertemu rakyat Aceh, atas nama Negara saya mengucapkan terimakasih kepada FPI,” demikian suatu kali kata Presiden SBY via telephone. Kisah itu dipaparkan Habib Rizieq kepada beberapa kiayi ketika mengenang kerja sosial FPI di Aceh pasca Tsunami. Meski tidak diliput media mainstream, peran melegenda FPI di Aceh itu tak terbantahkan, bahkan hingga media asing (antara lain Washington Post) mengapresiasinya.

Kisah telephone SBY itu boleh jadi benar, dan kiranya sikap obyektif, lugas dan kesatria tersebut menunjukkan bagaimana Presiden sebagai Kepala Negara menaungi segenap rakyatnya. Rakyat kita memang berbeda-beda. Gesekan bahkan benturan kadang tidak terhindarkan. Negara melindungi segenap bangsa.

Negara menaungi semua, karena itu prakteknya meluruskan, menegur, bahkan menghukum yg bertindak eksesif atau melanggar. Habib Rizieq juga pernah dipenjarakan pemerintahan SBY. Salah apa? Belum tentu ekskutif penyelenggara negara selalu benar, maka itu peradaban memperkenalkan sistem peradilan.

“Saya memilih bernegara, bukan berpolitik,” kata seorang ‘negarawan kecil’ tingkat daerah (AB). Ia memilih mendahulukan desakan tugas yg diemban daripada urgensi dan kalkulasi dlm memenangkan simpati publik. SBY mengucapkan selamat di satu pihak, tetapi pemerintahannya juga memenjarakan sang Habib mungkinkah itu mencerminkan bagaimana hidup bernegara? Mungkin…kiranya itulah hakikat bernegara.

Tetapi, sang Habib pun mungkin menempuh jalan bernegara. Gerakannya tetap dalam bingkai NKRI. Sebagai golongan Islam ahlusunnahwaljamaah, sang Habib meyakini kewajiban menghormati pemerintahan yg sah. “Ormasnya sebatas memperjuangkan keyakinan pada Tuhan, ia tidak menuntut klaim dalam APBN,” kata ahli hukum tata negara muda yg cemerlang (IPS). Kehadirannya refleksi kritis atas ketidakhadiran negara dalam mencegah kemungkaran– ini pendapat sang Habib dalam berbagai wawancara.

Peran kritis eksesif FPI itu terus berlanjut, termasuk dalam membantu korban bencana alam. Lugas, cepat tanpa dukungan anggaran negara. Gerakan membantu itupun praktis mengisi, bahkan mendahului kehadiran Negara yg perlu prosedur, anggaran dan rapat sebelum bergerak. Kini peran sang Habib dkk sudah jadi rahasia umum, diakui saudara non muslim, bahkan hingga ke luar negeri.

Perlu tekad, harkat dan sikap terhormat dalam bernegara. Dalam bangsa ini kita semua memilih jalan hidup bernegara. Perlu ditegakkan bersama. Mengkritisi pemerintah dan bertindak dalam koridor konstitusi kita perlu dilakukan. Bisa cara kolektif atau sendiri-sendiri. Diam-diam para negarawan bangsa ini, masih menjalankan itu. “Saya sering berdiskusi dengan beliau, jendral-jendral senior itu, seperti… ” kata Menkopolhukam dalam twitternya. Itulah hakikat pesan bijak moyang kita, “digjaya tanpo aji”. Rupanya, meski tidak lagi berkedudukan beberapa pemimpin bangsa ini tetap mengingatkan. Semoga jadi amal jariah yg mengikuti dan menemani bapak-bapak kita di liang lahat …

Comments are closed.