Peran Vital Pembangunan Infrastruktur

Judul : Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia,
Penulis : Darwin Zahedy Saleh, MF Rahawarin dan T Maria Cahyani
Penerbit : Ruas
Terbit : September, 2014
Tebal : xx + 342 halaman

Infrastruktur memiliki peran sangat vital dalam pembangunan di Indonesia. Bila pembangunan infrastruktur tidak dilakukan secara optimal, maka daya saing bangsa dan upaya pemerataan hasil pembangunan akan terhambat. Sebaliknya, jika pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara optimal, maka proses pengentasan kemiskinan bisa dicapai serta pemerataan hasil pembangunan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Buku Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia, karya Darwin Zahedy Saleh, memotret kompleksitas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kompleksitas permasalahan infrastruktur tersebut merentang dari hulu kegiatan ekonomi hingga ke hilir. Perhatian yang optimal terhadap infrastruktur akan memberikan dampak positif antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta menciptakan pemerataan hasil pembangunan.
Infrastruktur jalan, misalnya, ternyata memberikan andil besar dalam upaya pemerataan hasil pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Hasil studi Asian Development di Indonesia menunjukkan bahwa infrastruktur jalan berperan sangat penting bagi program pengentasan kemiskinan. Pembangunan jaringan jalan mampu mengurangi angka kemiskinan. Keberadaan jaringan jalan yang terus meningkat panjangnya dan terhubung satu jalan dengan yang alinnya terbukti besar pengaruhnya dalam menurunkan angka kemislkinan. Infrastruktur jalan memiliki kontribusi non-liner terhadap angka kemiskinan. Semakin banyak jaringan jalan semakin besar kemampuannya menurunkan angka kemiskinan. (halaman 16)
Pada periode 1969-1996 proporsi pembangunan infrastruktur sangat signifikan. Alokasi untuk pembangunan infrastruktur fisik mencapai 44,6%, pertanian 26% dan jasa kemasyarakatan 26,6%. Menurut alokasi sektoral pada periode tersebut, proporsi anggaran pembangunan yang terbesar adalah untuk transportasi, bahkan hingga 15 % pertahun di sejumlah provinsi. Hasilnya, road density tumbuh hinggga mencapai lebih dari 400 % dan bersamaan dengan itu terjadi peningkatan pada PDRB.
Pembangunan ifrastruktur juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Setiap 1% peningkatan investasi jalan, diperkirakan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,3 % dalam 5 tahun. Dari data-data yang diperoleh, jumlah penduduk miskin pada tahun 1976 mencapai 54,2 juta orang (41,3 % dari populasi Indonesia pada 1976). Menjelang 1996 jumlah angka kemiskinan turun menjadi 22,5 juta orang (11,3% dari populasi Indonesia pada 1996). Tak hanya itu, pembangunan infrasruktur juga meningkatkan angka melek huruf, yaitu naik dari 68,7% ke 87,4 % dan populasi berlistrik melesat dari 6,7% ke 72,1%. (halaman 16-17)
Namun, pada periode pasca krisis realisasi pembangunan infrastruktur semakin rendah. Sebelum kerisis 1998 nilai total pembangunan infrastruktur di Indonesia rata-rata 9,2% terhadap PDB (1994-1998). Bahkan pernah mencapai 9,2% terhdap PDB pada 1995. Setelah krisis prosentasinya relatif rendah, yakni sekitar 1% terhadap PDB tahun 2000 dengan kecenderungan meningkat sekitar 3,9% terhaap PDB 2009. Dan data terbaru menunjukkan rasio nilai total pembangunan infrastruktur terhadap PDB masih tendah, dalam 5 tahu terakhir (2009-2013) rata-rata 4,3% terhadap PDB. Rendahnya realisasi pembangunan infrastruktur berimplikasi pada rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Padahal, potensi pertumbuhan ekonomi masih bisa mencapai lebih daari 7,2%. Morgan Stanley (2011) dalam suatu riset globalnya memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur senilai US$ 250 miliar selama lima tahun dengan kenaikan sebesar 20% tiap tahun. Dengan proyeksi seperti itu akan terjadi peningkatan pembangunan secara bertahap dari 3,9% (2009) menjadi 5,9% terhadap PDB 2015. Proyeksi dengan skenario pertumbuhan normal itu, menurut Morgan, dapat menghasilkan pertumbuhan 7,2% menjelang 2015. Dengan skenario optimistis (bull case ), Morgan memperkirakan perekonomian Indonesia mampu betumbuh menjdi 8% asalkan pembangunan infrastruktur ditingkatkan menjadi 7,2% tahun 2014. (halaman 23-24)
Buku ini mengidentifikasi penyebab rendahnya realisasi pembangunan infrastruktur pasca krisis itu. Beberapa penyebabnya antara lain, pertama faktor ketidakjelasan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur. Sejak diberlakukan UU Keuangan Negara, ketidakjelasan koordinasi pembangunan dikeluhkan karena menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Hal itu terutama berkenaan dengan terpisahnya kewenangan perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembanguanan Nasional (Pappenas) dan kewenangan penganggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), shingga keduanya berjalan tidak selaras. Kemenkeu dan Bappenas berjalan sendiri-sendiri. Bappenas dan Kemenko Perekonomian yang sebelumnya berperan kunci dalam koordinasi antar lembaga menjadi terdifusi ke pemerintah daerah dan Kemenkeu. Hasilnya, tidak ada lembaga yang bertanggung jawab dalam visi dan perencanaan strategis. Padahal kesuksesan pembanganunan memerlukan prasyarat berupa proses perencanaan yang kpmprehensif dengan proses penganggaran sebagai bagian yang integral di dalamnya.
Kedua, faktor kelangaan dana pembiayaan pembangunan infrastruktur. Salah satu sebab yang sering dikemukanan adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Sejauh ini, bagian terbesar dari pengeluaran APBN pemerintah adalah kelompok anggaran yang mengikat, yang selama 10 tahun terakhir ini (2005-2014) jumlahnya mencapai rata-rata Rp 934,51 triliun per tahun (atau 83,21% dari pengeluaran APBN), sehingga sangat membatasi ruang gerak pemerintah dalam mempercepat kehadiran proyek-royek yang strategis bagi kemajuan bangsa.
Memang salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah dalam hal pembiayaan mengingat sifat proyeknya yang besar dan jangka panjang. Dekade belakangan ini, terjadi pergeseran sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, dari pembiayaan publik (anggaran Negara) ke pembiayaan swasta. Kendala di bidang fiscal adalah salah saatu penyebab pergesran tersebut. Selain itu, terjadi juga pergesran dalam sumber pendanaan swasta untuk infrastruktur dari dana perbankan ke arah pembiayaan dari pasar modal.
Ketiga, aspek ketidaksiapan kelembagaan dan peraturan pendukung atau pun permasalahan risiko pembangunan infrastruktur. Ketidaksiapan dan masalah koordinasi di antara lembaga pemerintah pada akhirnya akan menyebabkan ketertundaaan sejumlah proyek infrastruktur strategis yang dijalankan swasta. Dewasa ini memang sudah ada langkah-langkah strategis di bidang peraturan dan perundang-undangan. Juga sudah dibentuk sejumlah lembaga pinjamin dan pembiayaan infrastruktur guna mengatasi permasalahan risiko dan sumber pendanaan dan kebuthan pembiayaan. Namun, untuk dapat efektif, faktor ideologi yang ada pada manusia sebagai pelaku memerlukan waktu lebih lama untuk berubah.
Buku ini layak dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi pimpinan puncak di pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara, para wakil rakyat, pelaku dunia usaha di sektor riil maupun sektor pembiayaan serta para pemerhati infrastruktur, khsusnya media massa di desk ekonomi politik. Buku ini mengangkat kasus-kasus aktual di seputar pembangunan infrastruktur, membahas permasalahan infrastruktur dan merumuskan beberapa persiapan atau langkah penting bagi suksesnya pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Data-data empiris yang dianalisis dengan basis teoretik kuat, lalu dasampaikan dengan metode penyampaian berupa pembahasan tekstual, sistematik, serta tabel-tabel terkait infrastruktur yang diperoleh dari beragai studi perpustakaan dan wawancara menambah bobot buku ini.
donatus nador, jurnalis KORAN SINDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>