Sinopsis Buku

Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia


Permasalahan infrastruktur di Indonesia berdampak multiplikasi, dari hulu rantai kegiatan ekonomi terus berlanjut hingga ke hilir. Permasalahan tersebut harus diatasi mengingat peran strategis infrastruktur dalam mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional. Apabila tidak dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, maka hal itu akan mengendalai daya saing bangsa dan menghambat upaya pemerataan hasil pembangunan.

Berbagai hasil penelitian secara umum menyimpulkan bahwa sejak krisis 1998, realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia terlalu rendah . Buku ini melakukan penelusuran mengenai apa penyebab lambatnya pembangunan infrastruktur itu. Dalam berbagai kajian, penyebab yang sering dikemukakan para peneliti antara lain adalah faktor ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, kelangkaan dana pembiayaan , ketidaksiapan kelembagaan dan peraturan pendukung, ataupun permasalahan risiko pembangunan infrastruktur.

Sudah sejak diberlakukannya UU Keuangan Negara, ketidakjelasan koordinasi pembangunan dikeluhkan karena menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Hal itu terutama berkenaan dengan terpisahnya kewenangan perencanaan dan penganggaran, sehingga keduanya berjalan secara tidak selaras. Kemenkeu dan Bappenas berjalan sendiri-sendiri . Bappenas dan Kemenko Perekonomian, yang sebelumnya berperan kunci dalam koordinasi antar lembaga menjadi terdifusi ke pemerintah daerah dan Kemenkeu. Hasilnya, tidak ada lembaga yang bertanggung jawab dalam visi dan perencanaan strategis. Padahal, kesuksesan pembangunan memerlukan prasyarat berupa proses perencanaan yang komprehensif dengan proses penganggaran sebagai bagian yang integral di dalamnya.

Di lain pihak, faktor kelangkaan dana pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur memerlukan pemikiran yang lebih mendalam dan langkah konkret untuk mengatasinya. Salah satu sebab yang sering dikemukakan adalah keterbatasan anggaran Pemerintah. Sejauh ini, bagian terbesar dari pengeluaran APBN Pemerintah adalah kelompok anggaran belanja yang mengikat, yang selama 10 tahun terakhir ini (2005-2014) jumlahnya mencapai rata-rata Rp 934,51 triliun per tahun (atau 83,21% dari pengeluaran APBN), sehingga sangat membatasi ruang gerak bagi pemerintah dalam mempercepat kehadiran proyek-proyek yang strategis bagi kemajuan bangsa. Akan menjadi lebih produktif bagi perekonomian, jika anggaran subsidi BBM (yang umumnya bersifat konsumtif dan jangka pendek) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Memang, salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah dalam hal pembiayaan, mengingat sifat proyeknya yang bernilai besar dan jangka panjang. Dekade belakangan ini, terjadi pergeseran sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, dari pembiayaan publik (anggaran negara) ke pembiayaan swasta, termasuk di negara maju. Kendala di bidang fiskal adalah salah satu penyebab pergeseran tersebut. Selain itu, terjadi juga pergeseran dalam sumber pendanaan swasta untuk infrastruktur, dari dana perbankan ke arah pembiayaan dari pasar modal.

Perlu dipikirkan apakah tidak terlalu cepat untuk mengandalkan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya yang memiliki fungsi strategis bagi perekonomian dan eksternalitas yang signifikan bagi masyarakat. Ketidaksiapan dan permasalahan koordinasi di antara lembaga pemerintah pada akhirnya akan menyebabkan ketertundaan sejumlah proyek infarstruktur strategis yang dijalankan swasta. Dewasa ini sudah ada langkah-langkah strategis di bidang peraturan dan perundang-undangan, dan telah juga berdiri sejumlah lembaga penjaminan dan pembiayaan infrastruktur, guna mengatasi permasalahan risiko dan mismatch sumber pendanaan dan kebutuhan pembiayaan. Walaupun demikian, seperti yang dikatakan North (1988), mengubah peraturan atau mendirikan suatu organisasi dapat berlangsung semalam, tetapi untuk dapat efektif, faktor ideologi yang ada pada manusia sebagai pelaku memerlukan waktu lebih lama untuk berubah.

Hasil penelitian tim kami yang dirangkum dalam buku ini menunjukkan bahwa sudah ada alur pikir perencanaan strategis hingga rencana aksi untuk pembangunan infrastruktur nasional. Alur tersebut dimulai dengan merujuk pada visi bangsa pada UUD 1945, diterjemahkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2005-2020), dijabarkan dalam misi-misi rencana pembangunan lima tahun Pemerintah (RPJMN) ataupun Rencana Strategis kementerian dan lembaga, hingga ke dokumen Rencana Kerja Pemerintah dan aksi yang mengandung target dan sasaran yang harus dicapai setiap tahun.

Apabila ditelaah, tidak semua rencana pembangunan infrastruktur, termasuk yang strategis di sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum atau ESDM terpetakan di dokumen resmi nasional tersebut di atas. Perlu dimaklumi, di era reformasi peran Pemerintah Daerah, partisipasi swasta ataupun BUMN/BUMD semakin penting dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, peran kementerian dalam aspek TURBINWAS (pengaturan, pembinaan, dan pengawasan) di sektor masing-masing, secara logis mengharuskan laporan perencanaan dan realisasi pembangunan infrastruktur nasional tetap terpetakan dalam dokumen resmi masing-masing kementerian. Sekalipun anggaran pembangunan sejumlah infrastruktur strategis tidak berasal dari APBN, adalah lebih logis bila tetap dibahas dan terukur apa dampak atau manfaat strategis yang ditimbulkannya pada perekonomian, khususnya APBN bila proyek-proyek dimaksud tertunda atau bahkan terbengkalai.

Kehadiran buku ini bertujuan untuk mengetengahkan beberapa aspek di sekitar pembangunan infrastruktur yang perlu lebih diketahui orang banyak, sehingga dapat memberikan inspirasi tentang peran setiap pihak agar pembangunan infrastruktur dapat terselenggara dengan baik. Buku ini sekaligus akan mengetengahkan kasus-kasus aktual pembangunan atau keberadaan infrastruktur, membahas permasalahan infrastruktur dan merumuskan beberapa persiapan atau langkah penting bagi suksesnya pembangunan infrastruktur. Seluruhnya akan disampaikan dengan metode penyampaian berupa pembahasan tekstual, skematik, serta tabel-tabel terkait infrastruktur yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan dan wawancara. Belasan narasumber diwawancarai guna mendapatkan konfirmasi atau pandangan segar, yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran/pembiayaan infrastruktur, antara lain dengan pihak Kemenkeu, Bappenas, perbankan, financial arranger, DPR atau kementerian teknis. Meskipun demikian pandangan para narasumber dimaksud lebih mencerminkan pandangan dalam kapasitas sebagai pribadi.

Buku ini diharapkan bermanfaat bagi pimpinan puncak di pemerintahan dan lembaga negara, para wakil rakyat, pelaku dunia usaha di sektor riil maupun sektor pembiayaan, serta para pemerhati infrastruktur, khususnya redaksi media massa di desk ekonomi politik. Data-data yang dicantumkan dan rujukan sumber penulisan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut.

Comments are closed.