Renegoisasi Kontrak

Menteri ESDM Dukung Pertamina Akuisisi Blok Mahakam
Saifudin, saifudin@tambang.co.id – TAMBANG, 07 Juli 2011 | 21.25

Jakarta – TAMBANG. Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan dukungannya atas rencana PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi 51 persen participating interest (PI – hak partisipasi) di Blok Mahakam, Kalimantan Timur.

“Kalau Pertamina berencana seperti itu (akuisisi-red), kita sih mendukung,” demikian dikatakan Darwin saat ditemui di sela Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada Kamis, 7 Juli 2011.

Lebih lanjut Darwin menegaskan, sangat mendukung dominasi Pertamina atas ladang migas tersebut. “Kita dukung dominasi Pertamina di (Blok) Mahakam, minimal 50 persen. Jadi kalau 51 persen, itu lebih bagus,” ungkapnya.

Meski demikian, terkait rencana akuisisi ini Darwin menyarankan agar Pertamina dapat terus melaporkan kondisi terbarunya secara resmi. Tak lain agar pemantauan dan koordinasi dapat lebih mudah dilakukan.

Blok Mahakam dengan operatornya PT Total E&P Indonesie, merupakan produsen gas terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 3.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Saat ini, sebagian besar produksi gas diekspor ke pasar Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya PT Pertamina telah mengajukan rencana pengambilalihan sebesar 51% blok Mahakam secara langsung sesuai strategi bisnis Pertamina. Hal itu terkait akan segera berakhirnya kontrak blok itu pada 2017 mendatang.

Hingga kini, Total E&P dan Inpex Corporation masih bertindak sebagai pengelola ladang migas tersebut, dengan kepemilikan masing-masing 50%. Bagi Pertamina sendiri, kepemilikan interest di Blok Mahakam, merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kinerja perusahaan, dan penerimaan negara.

Sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=4117


Pemerintah Optimistis Renegosiasi Kontrak Berhasil
Agus Mulyadi | Selasa, 4 Oktober 2011 | 23:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis, perusahaan-perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) akan menyetujui prinsip-prinsip renegosiasi kontrak. Karena itu, pemerintah belum mempertimbangkan adanya sanksi jika ada perusahaan yang tidak bersedia direnegosiasi kontraknya.

“Namanya renegosiasi itu tidak ada sanksi. Saya yakin mereka mau. Namanya kontrak ya kita harus ada good faith, saya yakin mereka juga ada keinginan baik,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, usai menghadiri pelantikan pejabat eselon dua Kementerian ESDM, Selasa (4/10/2011), di Jakarta. Pihaknya juga belum menetapkan batas waktu renegosiasi kontrak itu. Dalam renegosiasi kontrak itu, masing-masing pihak beradu argumen.

“Kami juga memberi alasan mengapa harus sekian, misalnya 3 persen royaltinya, mungkin juga mereka tidak mau 3 persen, misalnya 2 persen. Nah di sini kita adu argumen. Misalnya, alasan kita kenapa 3 persen dan kenapa mereka minta 2 persen, alasannya apa. Namanya juga renegosiasi, itu harus ada komunikasi yang baik dengan mereka,” katanya. “Jadi jangan bicarakan sanksi dulu. Ini namanya good faith, keyakainan baik dari dia dan kita. Mudah-mudahan jadi ketemu. Namanya kontrak, itu harus negosiasi, dia ada keinginan, kita ada keinginan. Apa dari sisi ekonomi atau sosial,” ujarnya menegaskan.

Menurut Thamrin, saat ini ada 118 kontrak yang sedang direnegosiasikan, dan sekarang sedang dikaji lebih dulu oleh pemerintah. Untuk PT Freeport Indonesia, renegosiasi kontrak terhambat adanya mogok kerja yang dilakukan ribuan karyawan non staf perusahaan itu, sehingga renegosiasi ini lebih ke adu argumentasi.

Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, menegaskan, pemerintah akan menjunjung tinggi kontrak sebagaimana bangsa berdaulat mampu melakukan itu. Namun pihaknya dengan hati-hati dan mantap memperjuangkan apa yang dikehendaki rakyat yakni menghendaki nilai tambah yang lebih tinggi dari sumber daya alam di Indonesia.

“Kami akan menjalankan renegosiasi dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sumber: http://tekno.kompas.com/read/2011/10/04/23284931/Pemerintah.Optimistis.Renegosiasi.Kontrak.Berhasil.


Darwin: Renegosiasi Saya Anggap Peluang
TAMBANG, 29 September 2011 | 18.07

Jakarta – TAMBANG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh mengatakan prinsip renegosiasi di sektor pertambangan seharusnya dapat dilihat Perusahaan Kontrak Karya Asing sebagai peluang. Atas peluang itu, ia pun segera mengusulkan agar Perusahaan Kontrak Karya Asing tersebut untuk membangun smelter.

“Kalau saya jadi perusahaan kontraktor luar negeri, saya justru milih melihat ini (renegosiasi kontrak-red) sebagai peluang. Jadi marilah bernegosiasi untuk meningkatkan bisnis yang lebih kontekstual dengan peluang yang dibuka undang-undang (UU No. 4/2009), yaitu dengan membangun smelter,” ucapnya di sela RDP KESDM dengan Komisi VII hari ini, Kamis 29 September 2011.

Darwin menyampaikan bahwa penerapan prinsip renegosiasi kontrak pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan amanah rakyat. “Yang perlu saya sampaikan agar bisa didengar bangsa Indonesia dan kontraktor asing adalah bahwa kita (KESDM-red) konsen pada amanah rakyat yang berharap agar kontraktor-kontraktor luar negeri, yang sudah membantu kita selama ini, dapat makin memberikan ruang dan memperhatikan keinginan bangsa untuk lebih mendapatkan nilai tambahnya,” ungkapnya.

“Itu sudah jelas ada di UU No 4/2009. Bukan buatan saya atau orang per orang. Jadi itu amanah rakyat, hasil rumusan Pemerintah dan Perwakilan Rakyat,” tambahnya. Darwin pun menganggap bahwa permintaan bangsa Indonesia untuk peningkatan nilai tambah yang aplikasinya diterapkan melalui renegosiasi kontrak adalah suatu hal yang wajar. “Itu biasa, bukan hanya bangsa Indonesia yang ingin nilai tambah lebih tinggi, tapi bangsa lain juga demikian. Jadi saya kira harapan bangsa Indonesia adalah sesuatu yang logis,” ucapnya.

Atas kemungkinan persetujuan beberapa Perusahaan Kontrak Karya Asing yang saat ini masih menolak terhadap prinsip renegosiasi tersebut, Darwin mengatakan optimis bahwa mereka akan segera dapat mengerti. “Saya kira perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti Freeport akan bisa mengerti. Saya optimis itu,” jelasnya. Dikatakan Darwin, prinsip renegosiasi kontrak yang diamanahkan oleh UU No.4/2009 antara lain mencakup lima hal yaitu prinsip yang berkaitan dengan luas wilayah, divestasi, pengelolaan lingkungan, royalti, dan kewajiban menggunakan jasa dalam negeri.

Sementara itu, saat ditanya tentang ketegasan pemerintah jika pada akhirnya perusahaan-perusahaan asing tetap menolak prinsip renegosiasi, Darwin pun tidak banyak berkomentar. “Saya sebagai pemerintah tidak bisa berandai-andai seperti itu. Saya harus menyatakan, ini peluang bagi investor luar negeri untuk menyesuaikan diri. Biasanya, yang namanya UU adalah satu paket dengan korporasi. Artinya, kalau UU itu berubah, maka mereka harus mereposition. Mereposition yang sehat itu harus melihat ini (renegosiasi-red) sebagai peluang, jangan melihat sebagai hambatan. Saya pun yakin nantinya mereka akan melihat ini sebagai peluang,” pungkas Darwin.

Sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=4598


Pertamina bids for Mahakam slice
By News Wires – 18 March 2010 07:09 GMT

Indonesia’s state-run producer Pertamina would like to reach an agreement by next month which would see it take a stake in the country’s Mahakam Block, operated by France’s Total .

Indonesian Energy Minister Darwin Saleh said last week the government wanted Total to give Pertamina a role in the Mahakam Block off Borneo island before extending the contract.

Saleh warned that the government could take over the block, which is one of Indonesia’s biggest gas fields, after the contract expired in 2017 if Pertamina did not get a role.

“I want us to have reached a deal (on the Mahakam block) by April,” Reuters quoted Pertamina president director Karen Agustiawan telling reporters, adding that a deal next month would mean the national oil company could enter the project this year.

She said Pertamina has previously sent a letter to Total seeking a stake of between 15% to 25%.

Agustiawan said that Total was reluctant to offer shares because of their lengthy involvement in the block.

“That’s normal. But this is Indonesia’s asset and we have to have a part of it too,” Agustiawan said.

“We have prepared the financing. We will finance the stake from internal and external sources,” she added.

Judith Navarro, a spokeswoman for Total Indonesia, told the news agency the company and Pertamina were in talks to seek an agreement.

“Total and Inpex positively view the Indonesian government’s expectations (on Mahakam) and at the moment discussions are under way,” Navaro said in a telephone text message to Reuters.

Total has previously said it wanted the Indonesian government to extend its operating contract in the Mahakam block, which is due to expire in 2017.

Total and Japan’s Inpex each hold 50% in the block offshore East Kalimantan on Borneo, which supplies most of the gas for Indonesia’s Bontang liquefied natural gas plant.

Saleh has said in theory the block could be returned to the state when the contract expires but an extension would be considered as long as it benefited the country.

Pertamina has previously indicated it wants to expand its upstream activities to boost oil and gas production, and that it was looking at several potential oil and gas fields.

Ownership and control of energy and mineral resources in Indonesia is politically sensitive, particularly when it involves foreign companies, and some politicians frequently make nationalistic noises on the issue

Sumber: http://www.upstreamonline.com/live/article208824.ece


RI Akan Renegosiasi Kontrak Gas Singapura
Antique, Agus Dwi Darmawan – Rabu, 16 Juni 2010, 17:22

VIVAnews – Pemerintah diminta melakukan renegosiasi ulang terhadap kontrak-kontrak gas yang dianggap merugikan negara. Kesepakatan ini menjadi hasil kesimpulan pertemuan lima menteri terkait dengan Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII DPR RI.

Ketua Sidang Rapat Gabungan Airlangga Hartato mengetok palu permintaan renegosiasi ini untuk seluruh kontrak yang dianggap merugikan. “Ini perlu karena ada anggota dewan dan itu juga pemikiran kami, lucu kontrak penjualan gas harganya tetap dalam waktu 25 tahun,” kata Airlangga seusai menutup sidang, Rabu 16 Juni 2010.
Kontrak yang dimaksud misalnya seperti kontrak dengan pihak Singapura.
DPR menyoroti hal ini mengingat banyak keluhan dari pengusaha dalam negeri tentang kurangnya pasokan gas nasional. Tak hanya produksi terganggu, bahkan beberapa perusahaan telah tutup.

Menteri Energi Sumberdaya Mineral Darwin Z Saleh menuturkan, rencana negosiasi itu sebenarnya sudah menjadi prioritas pemerintah untuk memenuhi pasokan gas domestik.

“Permintaan DPR perjanjian gas antara Indonesia dan Singapura memang perlu dinegosiasi kembali. Kami akan melihat pada kontrak-kontrak yang dianggap tidak wajar, sedangkan yang sudah sesuai ya tidak apa-apa,” kata dia.

Menurut Darwin, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam mereview perjanjian awal bisnis. Pasalnya, kondisi ini terkait kepentingan nasional dan juga investasi. Indonesia tidak bisa memutuskan kontrak secara sepihak karena kalau sampai itu terjadi maka Indonesia bisa kalah dari sisi legalitasnya.

“Kontrak B to B dengan Singapura kita akan kalah kalau diputuskan mentah-mentah, kami minta untuk pendekatan G to G,” kata Darwin.

Senada dengan Darwin, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa pemutusan sepihak atas kontrak akan membuat Indonesia kalah dalam arbitrase.

“Kita tidak boleh mengeluarkan kebijakan sepihak, karena di situ letak kehormatan kita untuk menghargai suatu produk yang kita sepakati, itu tidak boleh demi aspek keadilan. Ingat, tindakan sepihak kalau kita dibawa ke arbitrase, kita kalah dan itu men-discourage invetment kita,” kata dia.

Hatta telah meminta agar membicarakan persoalan ini dengan sesama negara ASEAN melalui cara baik-baik.

Langkah tersebut, menurut Hatta, adalah langkah awal pemerintah untuk jangka menengah. Setelah pembenahan ini, ke depan pemerintah memperhatikan kontrak-kontrak yang ada dan akan selalu memprioritaskan kebutuhan domestik. (hs)

Sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/158129-pemerintah-diminta-renegosiasi-kontrak-gas


Pemerintah akan Negosiasi Ulang Kontrak Gas dengan Singapura
Kamis, 17 Juni 2010, 04:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, saat rapat kerja gabungan Komisi IV, VI, VII DPR di Jakarta, Rabu (16/6), mengatakan, pemerintah melakukan segala upaya guna memenuhi kebutuhan gas domestik yang terus meningkat. “Kami lakukan negosiasi kembali dengan Singapura,” ungkapnya. Selain Singapura, imbuh dia, pemerintah juga melanjutkan kembali renegosiasi harga gas Tangguh ke China. Menurut Hatta, pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan gas. Kalau dulu, produksi gas diarahkan buat menambah devisa melalui ekspor, maka sekarang sebagai pendorong industri dalam negeri. “Dulu, Menkeu dapat di depan lewat devisa, maka sekarang di belakang melalui pajak,” ujarnya.

Menteri ESDM, Darwin Saleh, menambahkan, pemerintah akan melakukan renegosiasi secara G to G (antarpemerintah) agar memberikan hasil maksimal. “Kami tidak bisa putuskan begitu saja, harus melalui negosiasi,” katanya. Menurut dia, saat ini, realisasi pasokan gas ke domestik mencapai 51 persen, sedangkan porsi ekspor 49 persen. Sesuai perjanjian jual beli gas (PJBG), maka pasokan gas domestik akan mencapai 65 persen. Namun demikian, Darwin mengingatkan, tidak bisa semua kebutuhan domestik dialihkan ke gas yang murah. Pasalnya, bila kebijakan itu diterapkan akan terperangkap ketergantungan.

Kepala BP Migas, R Priyono, mengatakan, selama ini, Singapura mendapat pasokan dari Blok Natuna B, Koridor dan Jambi Merang. Menurut dia, volume pengalihan bisa diambil dari bagian negara yang dipasok ke negara tetangga tersebut. “Bagian negara sesuai bagi hasil yang berlaku,” lanjutnya. Priyono juga mengingatkan, pengalihan volume tersebut akan berdampak pada perubahan tingkat pengembalian investasi blok.

Ketua Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya, mengatakan, dewan sudah meminta agar pemerintah memprioritaskan gas buat domestik. “Kami juga sudah meminta perbanyak kota gas dan pembangunan infrastruktur baik pipa maupun terminal,” ujarnya. Ia menambahkan, saat ini, proses revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah dalam pembahasan naskah akademik. Revisi UU, lanjutnya, akan diarahkan pada keberpihakkan gas buat kepentingan domestik. “Kami targetkan pembahasan revisi UU bisa dilakukan setelah masa reses,” katanya.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/06/17/120202-pemerintah-akan-negosiasi-ulang-kontrak-gas-dengan-singapura


Renegosiasi Gas dengan Singapura Urusan BUMN
Antique, Syahid Latif – Kamis, 26 Agustus 2010, 13:30

VIVAnews – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pembicaraan renegosiasi kontrak gas Indonesia dengan Singapura menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kalau dari kami sudah menyampaikan informasi ke atas, sudah menyurati Menteri Luar Negeri. Bahkan, sudah bertemu Dubes Singapura,” kata Menteri ESDM, Darwin Z Saleh, di Jakarta, Kamis 26 Agustus 2010.

Darwin menuturkan, keputusan untuk menyerahkan urusan renegosiasi kontrak gas dengan Singapura kepada BUMN itu merupakan saran dari Kementerian Luar Negeri. Selain itu, upaya renegosiasi dianggap sebagai aksi korporasi yang pelaksanaannya terkait dengan PT Pertamina.

Terkait usulan tersebut, Darwin mengatakan sudah bertemu dengan Menteri BUMN sekitar dua pekan lalu.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah melakukan renegosiasi ulang terhadap kontrak-kontrak gas yang dianggap merugikan negara. Kesepakatan itu merupakan hasil kesimpulan pertemuan lima menteri terkait dengan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI.

“Lucu, kontrak penjualan gas harganya tetap dalam waktu 25 tahun,” kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto saat itu.

Kontrak yang dianggap merugikan tersebut di antaranya kontrak gas dengan pihak Singapura. DPR menyoroti hal itu karena banyak keluhan dari pengusaha dalam negeri tentang kurangnya pasokan gas nasional. Tak hanya produksi terganggu, bahkan beberapa perusahaan telah tutup. (art)

Source: http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/173503-esdm–renegosiasi-gas-singapura-urusan-bumn


Indonesia seeks mining revenues from redrafting contracts
JAKARTA | Tue Jun 7, 2011 7:49am EDT

Jun 7 (Reuters) – Indonesia is seeking to boost state revenues from mining royalties and gas sales by renegotiating contracts, the energy and mines ministry said on Tuesday. Darwin Zahedy Saleh, Energy and Mines Minister, said this will include renegotiating royalties paid by miners to the government, but gave no details or timeframe.

“We want a bigger portion for our state revenue,” Saleh told reporters.

The comments are likely to increase uncertainty for foreign investors in the resources sector in Indonesia, which is attracting increased investor attention this year amid high commodity prices after years of sluggish interest. Some politicians have in the past often taken a nationalist stance over resource exploitation in the country, where miners also face instititional corruption and local interests pushing for greater ownership or revenues from resource assets. Asked how big an increase in royalty was expected by the government, Saleh said it would depend on each contract.

“We, of course, will maintain the sanctity of contracts,” he said.

It was not clear if the renegotiations would be part of regulations stemming from a 2009 mining law, which said wholly foreign-owned mining projects should gradually sell a 20 percent stake to Indonesian investors. Indonesia has issued several mining regulations under the law, including rules to obtain mining permits, a requirement to process minerals domestically and to sell all mining products based on a government monthly benchmark price. Evita Legowo, a director general for oil and gas at the ministry, said contract renegotiation in the energy sector would focus on renegotiation of gas prices. She said that the government would renegotiate the price of gas exported from the Tangguh field in Papua to China. (Reporting by Alfian; Editing by Neil Chatterjee).

Source: http://www.reuters.com/article/2011/06/07/indonesia-mining idUSL3E7H71UH20110607


Pemerintah renegoisasi 118 perusahaan tambang
Oleh Fitri Nur Arifenie – Selasa, 07 Juni 2011 | 22:10 WIB

JAKARTA. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan renegoisasi isi perjanjian kontrak perusahaan tambang mineral dan batubara. Renegoisasi ini bertujuan agar penerimaan negara dari segi pertambangan bisa maksimal. Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM Thamrin Sihite bilang, proses renegoisasi tersebut dilakukan terhadap 118 perusahaan. “Terdiri dari 42 pemegang kontrak karya (KK), dan 76 perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B),” ujarnya, Selasa (7/6). Beberapa perusahaan yang sedang direnegoisasi kontraknya adalah KK PT Freport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Inco.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyebut, renegoisasi tersebut menyangkut soal royalti yang dibayarkan oleh perusahaan tambang mineral dan batubara supaya bagian yang diterima nasional lebih besar. “Tentu saja dengan mengindahkan sancity of contract,” kata Darwin.

Sayangnya, Darwin tidak mengungkapkan besar target peningkatan royalti yang dipatok oleh pemerintah dengan adanya renegoisasi tersebut. “Itu berlaku teknis, karena berlaku kasus per kasus,” katanya.

Selain besaran royalti, Thamrin menambahkan, beberapa poin utama yang sedang direnegoisasikan adalah lamanya kontrak dan luas wilayah. Menurutnya, sudah ada beberapa perusahaan yang setuju terhadap renegoisasi tersebut. Renegoisasi pun sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Minerba No 4 tahun 2009.

“Tinggal menunggu rumusannya untuk ditandatangani. Tapi renegoisasi ini memang berjalan alot karena harus sesuai antara UU no 11 tahun 1967 dengan UU Minerba yang baru,” tutur Thamrin.

Sumber: http://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-renegoisasi-118-perusahaan-tambang-1


Indonesia’s nationalist push could scare off miners
By Olivia Rondonuwu and Michael Taylor | JAKARTA, June 8 | Wed Jun 8, 2011 6:34am EDT

(Reuters) – Indonesia’s push to renegotiate mining contracts to increase its royalties could scare off new investors willing to take on a number of other risks to tap abundant natural resources in the Southeast Asian country. The government’s move to revisit existing contracts is mandated by a 2009 mining law, but analysts said a string of recent comments by politicians suggested a rising tide of nationalism aimed at shoring up domestic political support. The country, the world’s top exporter of thermal coal and tin, has this year seen a pick-up in interest from global miners and a boom in investment in coal assets, after years of being sidelined for investment because of political uncertainty, red tape and corruption.

“The problem with Indonesia in the eyes of many investors is the question of sanctity of contract,” said Keith Loveard, an analyst at Jakarta-based security firm Concord Consulting.

“I don’t think anybody in the business world is going to like the idea of walking in and signing a contract to find in two or three years that someone wants to renegotiate it.”

Darwin Zahedy Saleh, Energy and Mines Minister, said on Tuesday the government was seeking to renegotiate royalties paid by miners, but gave no details or timeframe. The government said last year it was in talks with miners to try and adjust their contracts, but no public details have emerged.

“This could be a degree of posturing,” said Loveard, adding investors should watch whether words turned into action against a major operator. Major miners in Indonesia include Freeport-McMoran Copper & Gold Inc , Newmont Corp and a unit of Vale . BHP Billiton and top nickel producer Norilsk Nickel have projects in the country.

The 2009 mining law, replacing one dating back 41 years, was meant to increase certainty for investors but also aimed to squeeze more benefits from rich mineral reserves in Indonesia, also a key producer of copper, nickel and gold.

There has been little strong public opposition of the law by the mining industry, perhaps signalling that commodity prices are high enough to ensure sufficient return on investments despite any increased royalties.

Prices for gold , silver , tin and copper all hit records this year.

“The renegotiation must be from two sides,” said Thamrin Sihite, a director general for coal and minerals at the energy and mines ministry, telling Reuters higher royalties would come “only if it’s possible”.

BROKEN PROMISES

Indonesia is aiming to not only increase its share but also spur investment in higher value processing, to use coal to make steel and to refine copper. Efforts to attract foreign firms clash with regular nationalist noises — a reflection of a long-running battle between a handful of government reformers versus more domestic-focused parties and entrenched local business interests, heightened as players eye the next 2014 presidential elections.

Pressure from potential voters over foreigners and mineral wealth in the world’s fourth most populous nation was highlighted this week by Australian miner Sihayo Gold , who said locals burnt an exploration camp.

President Susilo Bambang Yudhoyono, who cannot stand again in 2014, launched an economic “masterplan” last month to attract investment, overhaul infrastructure and become a top-10 economy by 2025. But he also cited broken investor promises as one of the “diseases” that could cause the plan to fail.

The biggest push in the sector by investors, from utilities such as Coal India and private equity firm TPG , is in coal, where local firms such as Bumi Resources dominate. Bumi’s prize assets came from majors BHP, Rio Tinto and BP after they were required to sell stakes following a certain period of production and then faced rising pressure from nationalists.

David Thurtell, metals analyst at Citigroup, said the new push would mainly impact smaller to medium coal companies, since others had contracts called “Coal Contract of Work” that spelled out exemption from new changes in regulations. This kind of contract has already come at a price.

“For this, they have been paying higher royalty of 13.5 percent, versus a maximum of 9 percent for those with non Coal Contract of Work, and corporate income tax of 45 percent (versus 30 percent),” said Thurtell. (Additional reporting by Alfian; Writing by Neil Chatterjee; Editing by Muralikumar Anantharaman)

Source: http://www.reuters.com/article/2011/06/08/indonesia-investment-mining-idUSL3E7H81M320110608


Pembahasan Kontrak Perpanjangan Blok Mahakam Ditunda
Senin, 20 September 2010, 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pemerintah menyatakan perpanjangan kontrak kerja sama migas Blok Mahakam yang diajukan PT Total E&P belum dapat diselesaikan tahun ini. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita H Legowo, menjelaskan belum bisa diselesaikannya kontrak Blok Mahakam tersebut karena prosesnya yang masih sangat panjang.

Menurut Evita, masa kontrak Blok Mahakam baru akan berakhir pada 2017. Oleh karena itu, pemerintah lebih mendahulukan memproses kontrak kerja sama yang akan berakhir dalam waktu dekat. ”Saat ini, pemerintah masih dalam tahap mengevaluasi permintaan perpanjangan kontrak Blok Mahakam tersebut,” kata Evita seperti dilansir situs resmi Kementerian ESDM, akhir pekan lalu.

Evita menambahkan, terkait perpanjangan kontrak Blok Mahakam itu masih banyak hal yang harus dibicarakan kembali. Terutama hal-hal prinsip yang belum dibicarakan lagi kedua belah pihak. Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyatakan bahwa pemerintah menginginkan peran PT Pertamina di Blok Mahakam lebih besar lagi sehingga sebelum kontrak berakhir, Pertamina diharapkan sudah bisa masuk ke Blok Mahakam.

Darwin menegaskan blok migas yang kontraknya telah berakhir pada prinsipnya kembali menjadi milik negara. Namun, sebelum kontrak berakhir, kata dia pihak operator dimungkinkan untuk mengajukan perpanjangan. ”Ini juga berlaku untuk Blok Mahakam,’ kata Darwin.

Menurut Darwin,jika Total E&P yang saat ini mengelola Blok Mahakam mengajukan permintaan perpanjangan kontrak kerja sama, maka pemerintah memiliki sejumlah pertimbangan. Selama ini kata dia Total memiliki kontribusi yang besar terhadap produksi minyak nasional di mana produksinya di atas target yang telah ditetapkan. ”Namun jika kontrak tersebut diperpanjang,pemerintah ingin peran Pertamina diperbesar, sehingga jika hal ini tidak disetujui, maka Pertamina siap mengoperasikan sendiri blok tersebut,” kata dia.
Reporter : Cepi Setiadi
Redaktur : Budi Raharjo

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/09/20/135427-pembahasan-kontrak-perpanjangan-blok-mahakam-ditunda


Menteri ESDM: Banyak Pihak Terusik Kinerjanya
Sabtu, 24 September 2011

KBRN, Jakarta : Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, mengeluhkan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam memperjuangkan UU yang berkenaan dengan sumber daya alam dan energi.

“Dalam kita menjalankan amanah bangsa, termasuk memperjuangkan UU yang berkenaan dengan sumber daya alam dan energi, demi kepentingan lebih besar, tidak jarang kepentingan-kepentingan pihak tertentu terusik. Berbagai cara dilakukannya agar tidak terganggu, dengan lobby terbuka hingga sengatan-sengatan melalui jaringannya. Padahal rakyat kita, bangsa ini menginginkan sumber daya alam kita itu dikuasai Negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tutur Darwin dalam pesan singkatnya, Sabtu (24/9).

Darwin menceritakan sebuah tayangan TV (National Geographic) yang mengulas bisa racun binatang mematikan. Disebutkan, bisa berbahaya hingga mematikan dan kemungkinan kontaknya dengan manusia ada yang jarang, ada yang sering. Hewan berbisa itu ada yang berperilaku tenang dan defensif, ada yang buruk dan offensif. Skor sangat berbahaya adalah kombinasi: berbisa tinggi, sering kontak dengan manusia karena ada di sekitar kita, serta berperilaku tidak baik/offensif.

“Agaknya, kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya agar yang beracun mematikan itu, berperilaku tenang, tidak offensif dan agar jauh dari kita. Tuhan sang pencipta telah memberi kita akal sehingga mampu mengambil analogi dari dunia hewan itu, untuk kemudian waspada dan bijaksana,” ujarnya.

Diungkapkan Darwin, di lingkungan peradaban manusia, ada bangsa-bangsa dan tipe-tipe orang yang berdaya rusak tinggi, baik dengan teknologi, akumulasi kapitalnya, kemampuan jaringan dan infiltrasi pengaruhnya.

“Mereka ada di sekitar kita, tidak jarang berperilaku offensif, sekalipun kita tidak berniat menyerangnya,” keluh Darwin.

“Saya teringat ulasan Michael P Todaro yang saya baca 30 tahun lalu, bahwa negara-negara berkembang menghadapi tantangan ketika membangun, karena adanya komprador-komprador (antek-antek) dalam bangsa itu – yang bersiasat dengan bangsa lain – sehingga mencederai dan mengkerdilkan pembangunan bangsanya sendiri. Kita yakin selalu ada pembela tanah air yang mengawal perjuangan mereka yang berusaha kuat mewujudkan amanah konstitusi dan UU turunannya,” pungkasnya. (DS/Sarinah/AKS). (Editor : Agus K Supono)

Sumber: http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/982#.UBJbXGGO01M


PEMERINTAH TEGASKAN TIDAK LAGI TINGKATKAN EKSPOR LNG
27 September 2011

ISUENERGI – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menegaskan komitmen pemerintah yang tidak akan meningkatkan lagi ekspor LNG ke luar negeri.

“Kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk perbaikan ‘energy mix’ PLN agar lebih kompetitif (bila lebih besar porsi gasnya) dan untuk industri pupuk dalam negeri adalah prioritas utama,” jelas Darwin di Jakarta, Senin (27/9/2011).

Dia menjelaskan, pemerintah telah membentuk tim evaluasi dan renegosiasi kontrak-kontrak LNG. Tim itu akan melakukan review satu per satu terhadap kontrak LNG dan akan dilaporkan kepada Presiden.

Terkait penalti yang akan terjadi akibat kontrak-kontrak yang sudah disepakati namun belum berjalan, kata dia, pemerintah tetap akan mengutamakan kepentingan nasional. Akan dilakukan perhitungan biaya-manfaat dengan menerapkan prioritas dan manfaat bagi nasional dibandingkan penalti yang dimaksud.

Dia juga mengungkapkan, masalah infrastruktur masih menjadi penyeba belum terserapnya gas di dalam negeri. Sebaliknya, bila stock inventory gas dalam negeri tidak dimanfaatkan, akan berpengaruh pada penurunan produksi gas pada waktu berikutnya.

“Untuk itulah percepatan pembangunan infrastruktur gas menjadi prioritas utama. Pertimbangan menyeluruh itulah yang sedang didalami dengan cermat oleh Tim yang me-review kontrak-kontrak LNG yang sedang dan akan berjalan,” tegas dia. (IE-30)

Sumber: http://www.isuenergi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1210%3Apemerintah-tegaskan-tidak-lagi-tingkatkan-ekspor-lng&Itemid=123


Tak Mau Keras ke Freeport, Menteri ESDM Pakai Azas Kekeluargaan
Akhmad Nurismarsyah – detikfinance – Rabu, 28/09/2011 12:54 WIB

Jakarta – Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh akan pelan-pelan menawarkan renegosiasi kontrak ke Freeport. Sebagai wakil pemerintah pelaksana renegosiasi kontrak pertambangan, ia tak mau keras.

“Kami mengajak semua pihak termasuk Freeport untuk melibatkan rakyat sekitar, berdasarkan azas kekeluargaan. Kalau masyarakat belum mampu, didik dengan standar-standar perusahaan asing,” jelasnya saat ditemui di sela acara HUT Pertambangan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (28/9/2011).

Dikatakan Darwin, pemerintah akan tegas mengimplementasikan UU Mineral dan Batubara (Minerba) baru yang menyatakan mulai 2014 tak boleh lagi ada ekspor barang tambang mentah ke luar negeri. Karena itu perusahaan tambang termasuk Freeport harus mengolah dulu barang tambangnya di dalam negeri. “Kita anggap investor asing sebagai kawan kita karena sudah lama bersama kita,” katanya.

Di tempat yang sama, Dirjen Minerba Thamrin Sihite juga menegaskan soal pelaksanaan UU Minerba tersebut yang bertujuan akan lebih besar peluang kerja di dalam negeri karena memicu perkembangan bisnis pengolahan hasil tambang. “Ada beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan kontrak karya, seperti luas wilayah, royalti, pengelolaan di dalam negeri,” ujarnya.

Untuk tambang ini, pemerintah mengambil perhatian pada soal kewajiban alokasi hasil produksi tambang di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto sebelumnya mengatakan, Sejak mulai menambang tembaga dan emas di Papua pada 1967, PT Freeport Indonesia ternyata hanya memberikan bagian royalti sebesar 1% kepada pemerintah Indonesia. Sekarang saatnya pemerintah tegas untuk meminta bagian yang lebih besar.

Seperti diketahui, kontrak karya Freeport ditandatangani pada tahun 1967 untuk masa 30 tahun terakhir. Kontrak karya yang diteken pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto itu diberikan kepada Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi. Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Dan pada tahun 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut 2 kali perpanjangan 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis pada tahun 2041.

Dalam laporan keuangannya di 2010, Freeport menjual 1,2 miliar pounds tembaga dengan harga rata-rata US$ 3,69 per pound. Kemudian Freeport juga menjual 1,8 juta ounces emas dengan harga rata-rata di 2010 US$ 1.271 per ounce. Di 2011, Freeport menargetkan penjualan 1 miliar pounds tembaga dan 1,3 juta ounces emas.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2011/09/28/124242/1732200/4/tak-mau-keras-ke-freeport-menteri-esdm-pakai-azas-kekeluargaan


Menteri Energi Minta Freeport Lihat Renegosiasi Sebagai Peluang
KAMIS, 29 SEPTEMBER 2011 | 14:35 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, menegaskan upaya renegosiasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini seharusnya dilihat sebagai sebuah peluang oleh para pengusaha tambang, terutama perusahaan tambang yang besar seperti Freeport.

“Negosiasi bisa untuk mengembangkan bisnis yang lebih konstektual. Lihat sebagai peluang, bukan sebagai hambatan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis 29 September 2011.

Dia menjelaskan upaya renegosiasi adalah amanat rakyat yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga harus tetap dijalankan. Negara meminta kepada kontraktor luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan Indonesia untuk lebih memperhatikan keinginan negara dalam mencari nilai tambah di sektor tambang. “Dan saya rasa Freeport seharusnya mengerti hal itu,” ucapnya.

Peluang yang dapat diambil oleh Freeport misalnya membangun smelter di dalam negeri, sehingga unsur nilai tambah dan penggunaan jasa di dalam negeri juga meningkat. Selain pengolahan, hal-hal yang ingin dinegosiasikan kembali oleh pemerintah adalah persoalan seperti royalti dan luas wilayah tambang.

Darwin enggan mengomentari pernyataan Freeport yang menilai bahwa Kontrak Karya yang telah dijalin dengan Indonesia selama ini sudah cukup adil. Freeport juga mengklaim telah menghasilkan kontribusi cukup besar bagi Indonesia setelah puluhan tahun mengeruk mineral di sini, yaitu sekitar US$ 12 miliar.

Pemerintah, kata Darwin, tetap pada sikapnya untuk terus melanjutkan upaya renegosiasi. Pemerintah tidak mau berandai-andai apabila perusahaan-perusahaan tambang besar tersebut berkeras tidak melakukan renegosiasi. “Sebagai pemerintah kami tidak boleh berandai begitu. Kalau ada perubahan mereka harus reposisi,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite. Apabila nantinya ada perusahaan tambang yang enggan melakukan renegosiasi, Thamrin belum mau berpikir ke arah sana. Pemerintah, kata dia, harus tetap melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Mengenai rencana pemerintah apakah akan menjatuhkan sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak mau merenegosiasi kontraknya, Thamrin juga belum mau mengomentari. “Biarkan kami bekerja dulu,” ujarnya.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2011/09/29/089358992/Menteri-Energi-Minta-Freeport-Lihat-Renegosiasi-Sebagai-Peluang


Renegosiasi Kontrak Karya Masih Alot
Wednesday, 5 October 2011 | 07:21 WIB

Jakarta – NERACA – Pemerintah terus mendekati secara persuasive terhadap sejumlah perusahaan tambang di dalam negeri terkait proposal renegosiasi kontrak karya. Namun hingga saat ini renegosiasi tampaknya masih a lot. Karena sejumlah perusahaan tambang masih ngotot menolak. “Pemerintah akan bersungguh-sungguh merealisasikan amanah itu dan mengajak investor untuk memanfaatkan peluang baru di Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah,” kata Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh kepada wartawan di Jakarta,5/10

Menurut Darwin, renegosiasi adalah amanat rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Alasanya renegosiasi ini dilakukan dengan berdasarkan pada UU No. 4 tahun 2009 terkait Mineral dan Batubara. Dalam UU tersebut, mulai 2014 perusahan tambang tak boleh mengekspor bahan tambang mentah ke luar negeri. “Jadi buat yang belumrenegosiasi, kita optimistis. Apabila rakyat sudah berkehendak, maka semua pihak pasti akan mendukung,” ucapnya

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah berniat untuk melakukan renegosiasikontrak karya. Ada beberapa kewajiban yang akan ditekankan pemerintah dalam kontrak baru pertambangan yaitu mulai dari pembagian royalti, kewajiban memproses di dalam negeri, perpanjangan/perluasan kontrak, aturan divestasi saham, dan lain sebagainya.

Bahkan pemerintah juga mengarahkan soal kewajiban alokasi distribusi produk tambang ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Namun Freeport secara tegas telah menyatakan menolak rencana pemerintah tersebut karena menilai kontraknya sudah cukup adil bagi pemerintah Indonesia. “Kami yakin bahwa kontrak kami cukup adil bagi setiap pihak dan menghasilkan kontribusi cukup besar bagi pemerintah, jika dibanding dengan negara penghasil utama bahan tambang lainnya di dunia,” tutur General Superintendent Corporate Communications PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait.

Mengutip situs detikfinance, terdapat 3 sikap perusahaan tambang atas rencana renegosiasi tersebut yakni: setuju, setuju sebagian, dan menolak. Menurut data tersebut, perusahaan tambang yang tidak setuju renegosiasi kontrak karya adalah, Freeport Indonesia Co, PT Irja Eastern Minerals Co, PT Nabire Bakti Mining, PT Pasik Masao.

Sementara perusahaan yang setuju terhadap proposal renegosiasi kontrak karya antara lain, PT Karimun Granite, PT Koba Tin, PT Gorontalo Sejahtera, PT Agincourt Resources, PT Iriana Mutiara Mining, PT Tambang Mas Sable, PT Avocet Bolaan Mongondow, PT Tambang Mas Sangihe, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kumamba Mining, PT Gorontalo Minerals,.

Sumber: www.neraca.co.id/2011/page/158/


Pertamina Dapat Privilese Kelola Blok Mahakam
Sunday, 10 October 2010

PEMERINTAH memberikan sinyal bakal memberikan privilese kepada PT Pertamina dalam pengelolaan blok migas Mahakam.Pemerintah berkomitmen ingin memperbesar peran Pertamina di blok migas tersebut.

Diharapkan sebelum masa kontrak berakhir, Pertamina sudah dapat masuk ke blok minyak dan gas (migas) yang saat ini dikelola Total E&P itu. Status kontrak Blok Mahakam juga masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang pedoman dan syarat-syarat perpanjangan kontrak kerja sama yang menjadi pedoman kelanjutan konsesi Mahakam. “Jika Total E&P minta kontrak diperpanjang, pemerintah ingin peran Pertamina diperbesar.

Jika hal itu tidak disetujui, maka Pertamina siap mengoperasikan sendiri blok tersebut. Kami akan kedepankan kepentingan nasional,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Z Saleh di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertamina dalam rangka meningkatkan produksi migas mulai melakukan ekspansi dengan mengakuisisi beberapa blok migas. Salah satu ladang migas yang menjadi incaran Pertamina memang blok Mahakam di Kalimantan Timur itu. Keseriusan Pertamina menjadi penguasa di blok yang memproduksi 1.056 miliar barel minyak dan gas sebesar 12,7 triliun kaki kubik itu telah diungkapkan berkalikali oleh Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Pemerintah, seperti dikatakan Darwin, menginginkan agar pengelolaan blok Mahakam, yang sudah 30 tahun lebih dikelola Total E&P, dikuasai sepenuhnya oleh Pertamina. Total E&P memiliki opsi untuk memperpanjang pengelolaan blok tersebut, namun ditegaskan Darwin, tetap pemerintah yang memutuskan. Sesuai UU No22 Tahun 2001 tentang Migas, blok yang memproduksi gas boleh mengajukan perpanjangan sepuluh tahun sebelum kontrak berakhir. Jika melihat performa Pertamina, pemerintah berkeyakinan tidak ada masalah dalam hal pendanaan dan sumber daya manusianya.

Sejumlah lembaga keuangan mengaku, sejak lama tertarik untuk membiayai kegiatan operasional Pertamina, termasuk konsorsium bank-bank badan usaha milik negara (BUMN). Saat ini terjadi pembicaraan intens antara Pertamina dan Total. ”Pertamina siap menggandeng Total dalam mengelola blok Mahakam. Apalagi dalam kesepakatan bersama, tidak mungkin Total mengelola sendiri blok itu pada 2017,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun. Sejauh ini kedua perusahaan terus melakukan perundingan guna membahas persoalan tersebut.Yang jelas,Pertamina sudah menyiapkan SDMnya sebagai operator di blok tersebut pada masa mendatang. Pertamina juga sudah menghitung opsi-opsi dan risiko pengambilalihan blok Mahakam kepada pemerintah.

”Kami juga sudah memiliki hitung-hitungan jika Total tidak memperpanjang kontraknya. Yang utama, semua opsi dan perhitungan masih terbuka,” tegasnya. Kontrak kerja sama (KKS) blok Mahakam diteken pemerintah Indonesia dengan Total E&P Indonesie pada 31 Maret 1967 dengan jangka waktu 30 tahun. Kontrak tersebut telah diperpanjang pada 31 Maret 1997 dan akan berakhir pada 31 Maret 2017. Sesuai Undang-Undang No22/- 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), operator blok yang memproduksi gas boleh mengajukan perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir.Dengan kata lain, Total E&P boleh mengajukan usul perpanjangan kontrak sejak 2007.

Blok Mahakam telah memproduksi 1.056 miliar barel minyak dan kondensat 12,7 triliun kaki kubik.Pengelolaan blok Mahakam saat ini dikuasai masing-masing 50% oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corp. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai, sesuai kontrak, jika masa berlakunya berakhir, maka otomatis blok tersebut dikembalikan kepada negara. Jika masih mempunyai cadangan migas yang layak secara ekonomis, maka sangat wajar bila blok-blok tersebut diserahkan kepada Pertamina atau swasta nasional, bukan malah diperpanjang.

Penyerahan blok-blok migas yang akan berakhir kontraknya kepada Pertamina merupakan momentum yang tepat untuk memberdayakan dan membesarkan national oil company. Saat ini potensi blok diyakini lebih besar dari 13 TCF setelah diperolehnya data hasil eksplorasi pada tahun 2008/2009.Adapun gas dan minyak bumi yang telah dihasilkan sejak penambangan pada 1967 hingga tahun 2008/2009 masing-masing adalah 12,7 TCF dan 1,05 miliar barel. “Dengan tingkat produksi gas rata-rata sebesar produksi saat ini, yakni sekitar 2,6 miliar kaki kubik/hari (MMSCFD), maka operasi penambangan blok Mahakam dapat berlangsung lebih dari 20 tahun dari sekarang,”katanya.

Pemerintah diminta segera menyiapkan rencana dan program yang dibutuhkan untuk pemanfaatan blok Mahakam secara optimal, terutama oleh Pertamina. Menurut Marwan, melihat potensi blok Mahakam yang demikian besar, pemerintah harus mengambil manfaat terbesar dengan cara menjadikan Pertamina sebagai pemegang saham signifikan di Total E&P hingga tahun 2017. Setelah 2017, Pertamina bersama badan usaha milik daerah (BUMD) harus menjadi operator blok Mahakam.

Jika hal ini tidak berhasil dilakukan, maka pemerintah harus berketetapan bahwa kontrak dengan Total E&P tidak akan diperpanjang. “Ancaman dari kontraktor untuk mengurangi atau memberhentikan produksi gas mungkin saja muncul.Namun, hal ini tidak perlu menjadi kekhawatiran,” tegasnya. (anton c)syariah

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/356366/


Pemerintah Petakan Perusahaan Kooperatif untuk Renegosiasi
Rabu, 12 Oktober 2011 17:50 wib

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedi Saleh mengklaim telah melakukan upaya kongkrit untuk melakukan renegosiasi kontrak karya.

Dia mengungkapkan bahwa Pemerintah telah membagi kelompok perusahaan yang kooperatif dan menyambut baik serta menunjukan itikad baiknya.

“Saya belum bisa sebut perusahaannya, karena Dirjen Minerba yang mengamati perkembangannya. Saya kira itu terus dilakukan dengan langkah yang hati-hati,” kata Darwin di acara seminar Transformasi Menuju Ketahanan Energi Nasional untuk Kemakmuran Rakyat yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat, di Jakarta, Rabu (12/10/2011).

Dia mengungkapkan, UU No 4/2009 yang menyangkut renegoisasi ini adalah amanah rakyat. Bangsa Indonesia, kata dia, berkehendak agar sumber daya alamnya memberikan nilai tambah di dalam negeri.

“Untuk itu, hal yang menyangkut itu pasti Pemerintah memberikan perhatian yang serius,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua Komisi VII DPPR Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, upaya renegosiasi kontrak dapat dilakukan dalam kerangka meningkatkan nilai manfaat pengelolaan sumber daya minerba bagi kesejahteraan masyarakat.

Apalagi, kata dia, penyesuaian kontrak pada dasarnya telah diamanatkan dalam Ketentuan Peralihan UU Minerba Pasal 169-172. Sedangkan di sektor migas pengetatan cost recovery dapat dilakukan berdasarkan PP No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu migas.

“Kontrak-kontrak yang telah disepakati harus dihormati dan upaya renegosiasi kontrak harus dilakukan secara hati-hati serta harus mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya. (Rahmat Sahid/Koran SI/ade)

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2011/10/12/19/514386/pemerintah-petakan-perusahaan-kooperatif-untuk-renegosiasi


Renegosiasi kontrak tambang tuntas Desember
Oleh Nurbaiti | Selasa, 18 Oktober 2011 | 15:10 WIB

JAKARTA: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengingatkan semua pihak untuk segera menyelesaikan proses renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan, sehinga memberikan kepastian hukum bagi investor. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan kementerian teknis itu menargetkan proses evaluasi hasil renegosiasi kontrak-kontrak kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral itu bisa dilakukan pada Desember tahun ini.

“Desember ini, merupakan waktu bagi kami [Kementerian ESDM] untuk mengevaluasi hasil renegosiasi yang sudah dilakukan sejak 2010. Makanya ini [renegosiasi] harus bisa cepat,” ujarnya hari ini.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, jelasnya, pemerintah akan terus mengupayakan renegosiasi tersebut dengan semua perusahaan pertambangan, termasuk dengan PT Freeport Indonesia. Apalagi, imbuhnya, perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat itu sudah beroperasi sejak 1967, dan sudah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah, karyawan, dan negara. Menurut dia, pemerintah akan terus memperbaiki posisinya di hadapan investor dan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, dengan mengutamakan kepentingan nasional.

“Pemerintah telah menjadwalkan dan melakukan sejumlah jadwal renegosiasi, dan dengan Freeport masih berlangsung. Kalau kita menghendaki ada manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, marilah kita upayakan dengan melakukan renegosiasi [kontrak] dengan Freeport”. Terkait penyelesaian renegosiasi kontrak yang dinilai sudah terlalu lama, Darwin mengatakan proses renegosiasi tersebut membutuhkan kehati-hatian dengan tetap menghormati kesucian kontrak (sanctity of contract) yang telah disepakati bersama investor.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya, telah memerintahkan untuk mengkaji ulang kontrak-kontrak bisnis dan investasi asing untuk menemukan kontrak yang dinilai mencederai rasa keadilan dan merugikan kepentingan nasional. Khusus untuk kontrak-kontrak pertambangan mineral dan batu bara, beberapa poin utama yang tengah direnegosiasikan, di antaranya masa berlaku atau lamanya kontrak, luas wilayah, besaran royalty, pembangunan smelter, penggunaan jasa dalam negeri, dan divestasi. Sementara itu, untuk kontrak minyak dan gas lebih difokuskan pada perubahan harga jual dan volume pasokan ekspor. (sut)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/renegosiasi-kontrak-tambang-tuntas-desember


Freeport’s cosy Indonesia govt ties not solving chaos
By Olivia Rondonuwu and Neil Chatterjee | JAKARTA | Wed Oct 19, 2011 9:18am EDT

Oct 19 (Reuters) – When Freeport renewed its contract for one of the world’s biggest copper and gold mines, some of Indonesia’s most powerful officials were on hand at a lavishls to mine the world;s some 20yearsthe head. The mobile phone of Ramdani Sirait, the spokesman at miner Freeport Indonesia in Jakarta, has been ringing a lot in recent days. With the firm’s Grasberg mine, the world’s second biggest copper mine, hit by a strike, sabotage and worker blockades, journalists have been chasing him for regular updates.

After a miners strike shut down Grasberg’s production in mid-September, Sirait told reporters not to worry, since the country’s mining minister would soon answer their questions. Minutes later, the minister, Darwin Saleh, told reporters he was sending officials to speak to miners since the strike was costing the government $7 million a day. This week, Saleh claimed Freeport output was back to 50 percent of normal, just a day after pipeline sabotage halted its operations completely.

The ability to lean on an important government minister and ask them to help you out is a handy one, particularly in an opaque and often volatile emerging market country. But the cosy relationship between Freeport McMoRan Copper & Gold Inc and Indonesia’s government, which stretches back to the 1960s and former autocratic leader Suharto, has not been enough this time to help them end one of the country’s worst industrial disputes.
It could even be a hindrance.

The close ties are with a government that still keeps tight military control over Grasberg, which holds more gold than any other mine in the world, and over the rest of its eastermost Papua province that wants independence, to safeguard its resources. Yet it has handed over political authority to a locally elected governor.

“Things are different now, the central government doesn’t have the same power it used to have…Now the power to deal with the strike and pay dispute is in the hand of the local government but they just don’t do that,” said Yunarto Wijaya, an analyst from Jakarta-based think tank Charta Politika. Wijaya says the local government does not have the power to negotiate with Freeport, while the central government’s inability to back the local cause has created resentment. Local tribes armed with spears and arrows joined Freeport workers blocking the mine’s supply roads for food and fuel this week.

Indonesia’s government owns a stake of about 9 percent in Freeport Indonesia, which contributes 1.6 percent of GDP in Southeast Asia’s top economy, so its inability to broker a deal to resolve this dispute must be painful. Freeport still beat Wall Street estimates in its third quarter results on Wednesday, but said production and sales were adversely affected, to the tune of 70 million pounds of copper and 100,000 ounces of gold. That’s $165 million worth of gold alone at today’s prices .

TARNISHED GOLD

After one of Suharto’s first laws was to allow Freeport in, a 1991 contract and the discovery of the massive Grasberg mountain deposit led to very close relations between Freeport chairman James Moffett and Indonesia’s leaders.

…..party blurb colour from the 1990s…

Now, politicians regularly make noises against foreign investment and there is a split between those who are pro-international capital and those who favour not just subsidies and protectionism, but resource asset expropriation.

A new energy and mining minister, Jero Wacik, inaugurated on Wednesday to replace Saleh, said one of his first priorities was to renegotiate “too unfair” production sharing contracts.

“Maybe now, because there is so much criticism with regard to the contract of work, and not just Freeport…by some of the politicians and NGOs, so the government doesn’t want to show their close relations with foreign investors, especially the mining industry,” said a Indonesia mining consultant.

“I don’t think there is a special relationship between Freeport and the government. In the past yes, but that sometimes can be a burden for Freeport rather than a positive. People can be suspicious that a previous contract was based on relations at that time, and too good for Freeport,” he said.

HANDOUTS

Security consultants say that it is essential for resource firms in Indonesia to mitigate such problems having open lines of communication and good ‘corporate social responsibility’ programmes, in a country that is among the most graft-ridden in Asia, and where local communities often demand a share of profits that are not returned to them by central government.

Freeport appears to be doing the latter. Last year alone it spent $155 million on various sustainable development programmes in Papua, including nearly $70 million on community development in one of the country’s poorest regions.

Yet with gold prices at record highs, and Grasberg having the world’s biggest gold reserves, workers have demanded more than 10 times their current pay of $1.50 an hour.

The workers union, which has held pay talks with the firm mediated by government, says Freeport’s relationship with the government is very close, but authorities were spoiled by the money and local leaders were not able to manage the region.

“The way they let Freeport do things, such as firing people at will, forcing workers on strike to work, hiring new people to do the work are against the manpower law, but Freeport did not get a strong warning for doing so,” said Juli Parorrongan, spokesman for the union.

“I think the local government doesn’t want to or cannot manage the rich resources of Papua… We don’t even have a water company here,” he said. “The local government is either too spoiled by Freeport’s presence or doesn’t have the ability to manage these resources.”

Local people, who often walk barefoot and cannot afford the smartphones that Freeport’s copper helps make, are disappointed with both Freeport and the government. They lost their land to hunt or plant vegetables, and yet did not get the benefits of development such as electricity in return, Parorrongan said.

Source: http://www.reuters.com/article/2011/10/19/indonesia-freeport-idUSL3E7LJ2FG20111019


Hasil Renegosiasi Kontrak Tambang Dievaluasi Desember
BY WILDA ASMARINI | 19 OCT 2011 | 15:10 WIB

JAKARTA (IFT) – Pemerintah menargetkan proses evaluasi hasil renegosiasi kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara bisa dilakukan Desember 2011 agar bisa segera memberikan kepastian hukum bagi investor. Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengingatkan semua pihak untuk segera menyelesaikan proses renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan.

“Desember merupakan waktu bagi kami untuk mengevaluasi hasil renegosiasi yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Karena itu (renegosiasi) harus bisa cepat,” ujar dia, Selasa.

Menurut Darwin, sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemerintah akan terus mengupayakan renegosiasi tersebut dengan semua perusahaan pertambangan, termasuk dengan PT Freeport Indonesia, produsen tembaga dan emas terbesar, apalagi anak usaha Freeport-McMoRan Copperr & Gold Inc itu sudah beroperasi sejak 1967.

Pemerintah akan terus memperbaiki posisinya di hadapan investor dan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, dengan mengutamakan kepentingan nasional. Menurut Darwin penyelesaian renegosiasi kontrak yang dinilai terlalu lama karena proses tersebut membutuhkan kehati-hatian dengan tetap menghormati kesucian kontrak (sanctity of contract) yang telah disepakati bersama investor. “Kami optimistis, niat baik akan selesai dengan hasil yang baik pula,” ujarnya.

Irwandy Arif, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), menilai proses renegosiasi kontrak karya di sektor pertambangan mineral dan batu bara bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu, sehingga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Dia beralasan, renegosiasi ini harus ada itikad baik dan kesepakatan dari kedua pihak terlebih dahulu. Apabila kesepakatan tercapai, renegosiasi dapat segera diselesaikan.

“Semua diarahkan untuk kepentingan negara dengan tetap menghormati pihak perusahaan. Jadi memang memerlukan waktu,” ujarnya.

Terkait enam klausul yang masih diperdebatkan perusahaan pertambangan batu bara dan mineral logam antara lain luas wilayah, royalti, divestasi, peningkatan nilai tambah, penggunaan jasa nasional, dan jangka waktu kontrak, menurut Irwandy, itu semua saling berkaitan untuk kelangsungan industri pertambangan. Itu berarti, semua klausul harus menjadi fokus utama dan tidak ada yang diutamakan maupun diabaikan.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi, menyebutkan klausul peningkatan royalti merupakan klausul yang sering diperdebatkan kontraktor, karena dinilai memberatkan dan merugikan mereka. Kementerian Enerngi telah membentuk tim terpadu yang melibatkan kementerian lain guna membahas klausul-klausul itu secara komprehensif.

“Kami dari segi teknisnya, Kementerian Keuangan mungkin dari segi royaltinya, Kementerian Dalam Negeri tentang pajak-pajaknya,” ujarnya.

Bambang Setiawan, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, mengatakan Freeport setuju untuk meningkatkan royalti tembaga menjadi sekitar 2% dari 1% pada saat ini. Karena ini masih tidak berdasar hukum kuat akibat masih tidak sesuai dengan peraturan, menurut Bambang, pemerintah masih mencari payung hukum untuk persetujuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2003 tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi, royalti untuk tembaga sebesar 4% dari harga jual per ton, emas 3,75%, dan perak 3,25%. “Mereka pada umumnya mengerti ada renegosiasi ini. Mereka sebenarnya mau mengubah dari kondisi sekarang, tapi perubahan itu tidak bisa maksimum seperti aturannya,” ujarnya.

Hingga kini sebanyak 42 perusahaan dari 118 perusahaan mineral dan batu bara belum menyetujui renegosiasi kontrak. Mereka umumnya memperdebatkan beberapa klausul dalam kontrak antara lain luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian komoditas, kewajiban divestasi, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Sumber: http://www.indonesiafinancetoday.com/read/16432/Hasil-Renegosiasi-Kontrak-Tambang-Dievaluasi-Desember


Foto-Foto Terkait:

Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Migas dan PJBG Gas Bumi, 5 Mei 2011

Menerima Dubes Makarim Wibisono, 4 September 2011

Menerima Dubes Makarim Wibisono, 4 September 2011

Menerima Dubes Inggris Untuk Indonesia, 5 Oktober 2011

Comments are closed.