PLN

Darwin: Rencana Kenaikan TDL Pegang Prinsip Keadilan Energi
Minggu, 6 Juni 2010 16:44 WIB | 1963

Bandung (ANTARA News) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan, rencana kenaikan tarif dasar listrik akan mempertimbangkan prinsip keadilan energi. “Pokoknya untuk kenaikan tarif dasar listri (TDL) nanti, pemerintah sudah memegang prinsip keadilan energi dalam realisasinya,” katanya usai menghadiri peringatan hari lingkungan hidup di Lapangan Tegallega Bandung, Minggu. Ia menjelaskan, dengan prinsip keadilan energi dinilai sangat perlu untuk memutuskan kenaikan tarif dasar listrik.

“Dengan prinsip keadilan energi ini, maka masyarakat tidak mampu tidak akan dibebani terlalu tinggi dengan kenaikan TDL ini,” katanya. Menurut dia, kenaikan tarif listrik dimungkinkan karena PLN memerlukan tambahan margin untuk dapat melakukan investasi serta kondisi APBN lebih realistis.

“Kalaupun nanti pada waktunya ada kenaikan TDL, tentu saja tetap mengedepankan prinsip memperhatikan keterbatasan kemampuan dari bagian masyarakat kita yang memiliki kemampuan daya beli real yang terbatas. Kita doakan saja agar PLN bisa membuat lebih banyak pembangkit lagi agar pasokan listrik semakin banyak”. ujar Darwin. Dikatakannya, hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kapan kenaikan TDL akan dilakukan.

“Belum diputuskan, karena masalah kenaikan TDL ini bukan saja tanggung jawab pemerintah tapi semua pihak salah satunya DPR. Oleh karenanya, dalam waktu dekat ini kita akan membicarakan masalah kenaikan TDL ini dengan para wakil rakyat,” katanya. Ketika ditanyakan mengenai kenaikan TDL yang dibedakan berdasarkan golongan atau tarif listri yang disesuaikan secara regional, pihaknya mengatakan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. “Itu merupakan opsi yang muncul dalam kenaikan TDL, memang setiap daerah itu memiliki pendapatan yang berbeda-beda,” katanya. (ASJ/K004)
Editor: B Kunto Wibisono

Sumber: http://www.infogue.com/viewstory/2010/06/06/darwin_rencana_kenaikan_tdl_pegang_prinsip_keadilan_energi/?http://www.antaranews.com/berita/1275817468/darwin-rencana-kenaikan-tdl-pegang-prinsip-keadilan-energi


Darwin: Kenaikan TDL Industri Maksimum 18%
Oleh Martina Prianti – Minggu, 18 Juli 2010 | 16:53 WIB

JAKARTA. Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, tarif dasar listrik atau TDL rata-rata tetap 10%. Untuk industri, kenaikan pembayaran listrik bagi industri maksimal 18%. Dengan demikian pemerintah berharap, tidak ada lagi pengusaha yang mengeluhkan kenaikan tagihan listrik mencapai 40%. Darwin mengatakan, kenaikan rata-rata TDL tetap 10%. Hal ini, diyakini sesuai kesepakatan DPR dan pemerintah yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBNP 2010. “Tetapi maksimal kalangan industri dan pelanggan industri maksimal naik 18%,” ucap Darwin.

Berdasarkan arahan dari menteri koordinator perekonomian, lanjut Darwin, serta masukan dari kalangan pengusaha maka pemerintah membuat rumusan baru mengenai TDL. Pertama, dengan menetapkan batas atas tagihan bagi pelanggan industri yakni 18%. Bahkan, lanjut dia, dari pelanggan industri ada yang mendapat diskon sekian persen dari tagihannya. “Kenapa terjadi, karena kita mestrukturisasi daya max atau multiguna yang sebelumnya ada,” paparnya.

Keputusan kedua, terang Darwin, pemerintah akan meminta PLN mengubah pola kebijakan yang semula cukup diputuskan oleh level general manager untuk ditarik ke tingkat direksi PLN. “Ini untuk mengendalikan jangan sampai ada variasi tagihan sehingga masih ada yang di atas 18%. Maksimum18%,” tegas Darwin. Darwin menuturkan, pemerintah juga akan meminta PLN mendata konsumen PLN yang akan mengalami peningkatan tagihan. “Kami berusaha keras mendata yang di atas itu, kita akan batasi sehingga tidak ada lagi yang akan naik sampai di atas 18%,” ucap dia.

Soal kapan mulai efektifnya aturan baru ini, Darwin hanya mengatakan, pemerintah akan melihatnya dari sisi hukum. “Tapi yang jelas kita ingin menerapkan itu sesegera mungkin ketika kita masuk ke bulan tagihan baru tidak ada yang sampai di atas 18%. Ketika orang dapat tagihan, kita tidak mau ada yang naik di atas 18%,” paparnya.

Sementara itu Mustaqi Syamsudin, Direktur Bisnis dan Management Risiko PT PLN (Persero) menegaskan, kenaikan tagihan listrik untuk industri sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7/2010, yang mengamanatkan bahwa kenaikan tagihan pelanggan khususnya industri, akan diberi batas atas, dan tidak lebih dari 18%. “Kalau ada yang naik di atas itu, berarti ada kesalahan dalam penghitungan,” katanya waktu ditemui di tempat yang sama.

Penyebab kesalahan dalam penghitungan, kata Mustaqi, bisa bermacam-macam. Namun setelah dihitung kembali, industri yang katanya sempat mengalami kenaikan sampai 40%, hanya mengalami kenaikan 12%. “Untuk penurunan, kita masih menghitungnya, nanti penurunannya juga pasti akan ada batas bawah,” tambahnya.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/darwin-kenaikan-tdl-industri-maksimum-18-1/2010/07/18


Menteri Darwin dan PLN Bahas Capping Listrik
Rabu, 12 Januari 2011 | 19:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh SEDANG menindaklanjuti teguran yang dialamatkan ke PT Perusahaan Listrik Negara terkait penghapusan capping tarif dasar listrik bagi sektor industri. Pertemuan antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PLN di kantornya telah dilakukan hari ini (12/1).

Darwin mengatakan, dirinya masih menunggu hasil keputusan rapat tersebut. “Kami tengah menyiapkan lebih sistematik untuk menindaklanjuti teguran tersebut,” ujar Darwin saat jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta. Lebih jauh, dia mengulang pernyataan sebelumnya bahwa pencabutan capping tarif listrik bagi industri merupakan hak prerogatif Menteri ESDM setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menyadari PLN punya alasan sendiri untuk mencabut capping tersebut. “Namun tetap tidak bisa begitu saja,” kata dia. Sebelumnya Menteri Darwin menegur jajaran Direksi PLN karena mencabut capping TDL industri sebelum mendapat persetujuan Menteri dan DPR.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2011/01/12/090305817/Menteri-Darwin-dan-PLN-Bahas-Capping-Listrik


PLN Wajib Beli Listrik Panas Bumi
Senin, 21 Februari 2011 | 12:48

JAKARTA- Pemerintah mewajibkan PT PLN (Persero) membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan harga ditetapkan maksimal US$ 9,7 sen per kWh. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 2 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT PLN Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang salinannya diperoleh di Jakarta, Senin.

Dalam permen yang ditandatangani Menteri ESDM Darwin Saleh pada 16 Februari 2011, disebutkan, pembelian tenaga listrik itu baik dari hasil lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi, maupun pemberian kuasa atau izin pengusahaan panas bumi sebelum UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Disebutkan, harga maksimal US$ 9,7 sen per kWh berlaku pada pembelian tenaga listrik di sisi tegangan tinggi. Kewajiban PLN membeli listrik dari PLTP sesuai harga lelang tersebut bersifat final dan tanpa negosiasi.

Disebutkan pula, terhadap hasil lelang panas bumi sebelum Permen ESDM 2/2011 yang harga tenaga listriknya di bawah US$ 9,7 sen per kWh, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi harga pembelian tenaga Iistrik oleh PLN yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian jual beli. Sedangkan hasil lelang yang harganya melebihi US$ 9,7 sen per kWh, maka wajib dilakukan negosiasi berdasarkan harga perkiraan sendiri PLN dan harus disetujui Menteri ESDM sebelum dituangkan dalam perjanjian jual beli.

Permen tersebut juga menyebutkan, dalam penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTP tersebut, Menteri ESDM menerbitkan surat penugasan kepada PLN dengan tembusan Menteri BUMN. Surat penugasan itu berlaku sebagai persetujuan penunjukan langsung pembelian tenaga listrik panas bumi hasil lelang oleh PLN dan persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PLN untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian jual beli. Pasal lain menyebutkan, harga pembelian tenaga listrik dari pemegang wilayah kerja sebelum UU Panas Bumi berpedoman pada harga maksimal US$ 9,7 sen per kWh dan wajib dilakukan negosiasi. Hasil negosiasi tersebut harus mendapatkan persetujuan menteri. Permen itu juga menyebutkan, apabila terjadi kegagalan dalam kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, maka risiko ditanggung pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang izin usaha panas bumi.

Sementara, apabila kegagalan eksplorasi dan studi kelayakan tidak diusahakan pemegang kuasa pertambangan panas bumi, maka risiko menjadi tanggung jawab pengembang panas bumi. Apabila kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan gagal dilaksanakan oleh pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang izin usaha panas bumi yang menyebabkan izin pengusahaan panas bumi dan izin usaha panas bumi dicabut menteri, gubernur, atau bupati/walikota, maka perjanjian jual beli otomatis berakhir. Demikian pula, kegiatan yang gagal dilaksanakan pengembang panas bumi yang menyebabkan kontrak diakhiri, maka perjanjian jual beli juga otomatis berakhir. (gor/ant)

Sumber: http://www.investor.co.id/energy/pln-wajib-beli-listrik-panas-bumi/6075


PLN Tandatangani Kontrak Listrik Panas Bumi
Jumat, 11 Maret 2011 | 19:14

JAKARTA – PT PLN (Persero) menandatangani kontrak pembelian listrik dari enam pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan total kapasitas 435 MW. Acara penandatanganan berlangsung di ruang redaksi Harian Bisnis Indonesia di Jakarta, Jumat, disaksikan Menteri ESDM Darwin Saleh dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Penandatanganan dilakukan Dirut PLN Dahlan Iskan dengan Dirut PT Pertamina Geothermal Energy Abadi Poernomo dan Dirut PT Westindo Utama Karya Agus Rachman. Hadir pula Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Luluk Sumiarso dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Keenam PLTP itu terdiri dari lima yang dioperasikan PGE dan satu Westindo.

Kontrak tersebut berjangka waktu selama 30 tahun terhitung sejak pembangkit mulai beroperasi komersial. Lima PLTP PGE adalah Lumut Balai, Sumsel 4×55 MW, Ulubelu, Lampung 2×55 MW, Lahendong, Sulut 2×20 MW, Karaha, Jabar 30 MW, dan Kamojang, Jabar 30 MW. Sedangkan satu PLTP Westindo adalah Atadei, NTT 2×2,5 MW. Dahlan mengatakan, setelah penandatanganan tersebut masih diperlukan waktu selama tujuh tahun agar pembangkit beroperasi. Menurut dia, waktu satu tahun buat menyelesaikan penjaminan pemerintah, lima tahun masa eksplorasi, dan satu tahun pembangunan pembangkit.

Darwin Saleh mengatakan, lima PLTP PGE yang ditandatangani saat ini tidak mengacu UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.”Sedangkan Atadei mengacu UU Panas Bumi,” katanya. Dalam waktu dekat, lanjutnya, akan ditandatangani kontrak jual beli listrik pada 11 PLTP yakni Rajabasa, Liki Pinangawan, Cisolok-Cisukarame, Gunung Tampomas, Tangkuban Perahu, Ungaran, Jaboi, Jailolo, Rantau Dedap, Suoh Sekincau, dan Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga dengan kapasitas 1.162 MW. (tk/ant)

Sumber: http://www.investor.co.id/energy/pln-tandatangani-kontrak-listrik-panas-bumi/7487


RI pun Bergantung Pada China Untuk Energi Alternatif
Wahyu Daniel – detikfinance – Kamis, 12/05/2011 11:15 WIB

Jakarta – Pemerintah saat ini sedang mendorong pengembangan komponen energi alternatif di Indonesia untuk mengurangi penggunaan BBM. Namun ternyata Indonesia masih bergantung pada China untuk pengembangan komponen energi alternatif.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyampaikan, industri komponen energi alternatif seperti panel surya dan lampu hemat energi di Indonesia masih sebatas perakitan saja. “Karena masih banyak komponennya yang diimpor dari China, Jerman, dan sebagainya. Jadi belum ekonomis untuk dibuat di dalam negeri. Inilah tantangan kita bersama,” tutur Darwin kepada detikFinance, Kamis (12/5/2011).

Menurut Darwin, energi alternatif yang bisa dikembangkan di Indonesia adalah dari tenaga surya dan angin yang bisa membantu produksi listrik dalam negeri. “Penggunaan enrgi terbarukan itu merupakan langkah konkret pemerintah agar lebih banyak rumah tangga teraliri listrik, sehingga rasio elektrifikasi yang saat ini 67%, pada 2014 dapat menjadi 80%. Dengan energi surya dan air, secara teknis pengadaan listrik hingga pelosok nusantara, di gunung-gunung dan lembah jadi lebih memungkinkan,” papar Darwin.

Saat ini menurutnya ada dua tantangan pengembangan tenaga listrik alternatif di Indonesia, yakni:

1. Percepat penyebaran listrik bagi rumah tangga, antara lain dengan terobosan pengadaan listrik berbasis enrgi terbarukan (surya, air, mikrohidro dan sebagainya)

2. Perkuat dan percepat program bangkitnya industri penunjang energi surya dan air, termasuk dengan kepeloporan BUMN dan swasta besar nasional

“Dengan langkah tersebut, upaya kita meningkatkan keadilan energi bagi rakyat banyak, akan mampu semakin memprbesar dan mempercepat hadirnya energi terbarukan yang ramah lingkungan, tanpa harus bergantung kepada komponen impor,” tukas Darwin.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2011/05/12/111359/1637993/1034/ri-pun-bergantung-pada-china-untuk-energi-alternatif


Subsidi Listrik 2012 Dipatok Rp55 Triliun
Penulis: Cynthia Marina R – Rabu, 15 Juni 2011 07:19 WIB

JAKARTA–MICOM: Komisi VII DPR dan pemerintah menyepakati asumsi subsidi listrik dalam RAPBN 2012 dengan kisaran antara Rp45 triliun hingga maksimal Rp55 triliun. Kesepakatan yang dicapai dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Darwin Saleh di Jakarta, Selasa (14/6) malam tersebut dengan asumsi tanpa kenaikan tarif dasar listrik, marjin tujuh persen, dan susut 8,5 persen.

Asumsi lain adalah kurs Rp9.000-Rp9.300 per dolar AS dan harga minyak Indonesia (ICP) US$75-US$95 per barel. Darwin Saleh mengatakan, pemerintah berkomitmen menurunkan besaran subsidi listrik. “Sesuai program pemerintah, subsidi harus terus turun,” katanya. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan subsidi listrik 2012 antara Rp53,77 triliun hingga Rp63,17 triliun dengan asumsi tanpa kenaikan TDL dan marjin delapan persen.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, pihaknya kecewa dengan pembayaran dividen Rp4 triliun yang diperoleh dari marjin 2010 sebesar Rp11,6 triliun dan sisanya Rp7,6 triliun buat investasi. “Seharusnya, seluruh marjin sebesar Rp11,6 triliun digunakan buat investasi,” katanya. Dampak lanjutannya, menurut dia, target susut APBN 2011 yang ditetapkan 8,55 persen, naik menjadi 9,36 persen. Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, marjin 2012 tidak boleh lagi diperuntukkan buat dividen.

Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengusulkan, perolehan marjin delapan persen akan mampu menarik pinjaman Rp60,48 triliun buat investasi 2013. Investasi tersebut di antaranya pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi, dan gardu induk. “Program pembangunan ini akan mendukung pertumbuhan listrik sembilan persen dan rasio elektrifikasi menjadi 75 persen,” katanya.

Pada 2011, PLN memperkirakan kebutuhan subsidi listrik sebesar Rp65,8 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp8.800 per dolar AS, harga minyak mentah (ICP) US$95 per barel, pertumbuhan penjualan listrik 10,38 persen, penjualan listrik 160,78 triliun Watt hour (TWh). Selanjutnya dengan asumsi susut jaringan 9,36 persen, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik Rp1.054 per kWh atau Rp169,46 triliun, marjin usaha delapan persen, tarif tenaga listrik Rp729 per kWh, BPP ditambah marjin Rp183,02 triliun, dan pendapatan penjualan listrik Rp117,22 triliun. (Ant/*/OL-2)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/15/234153/4/2/Subsidi-Listrik-2012-Dipatok-Rp55-Triliun


PLN Siapkan ‘Pasukan Khusus’ Anti Padam Saat Lebaran
Selasa, 23/08/2011

Jakarta – Pemerintah menjamin tidak akan ada pemadaman listrik saat lebaran khususnya di wilayah Jawa-Bali. Tim khusus PLN disiapkan untuk memperbaiki gangguan meski saat listrik masih menyala. Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam pesan singkat yang diterima detikFinance, Selasa (23/8/2011).

“Kami meninjau Area Jaringan Pelayanan listrik di Karawang, dan mendapat laporan kesiapan para GM dan jajaran PLN yang siaga penuh untuk sistem Jawa-Bali. Mereka semua siap untuk tidak ada pmadaman, antara lain dengan cara Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan alias tidak dipadamkan) yang berisiko tinggi, dan hanya mampu dilakukan skuadron PLN terlatih dengan brevet khusus,” tutur Darwin.

Dikatakan Darwin, dia beserta jajarannya telah turun langsung untuk meninjau kesiapan pasokan listrik PLN saat lebaran nanti. “Akhir minggu ini, Insya Allah dengan pimpinan-pimpinan Komisi VII DPR kami akan meninjau dari jalan udara, karena jalur mudik sudah padat,” ujarnya.

Tips Mudik Lebaran Ala Menteri ESDM

Selain itu dalam pesannya, Darwin juga menyampaikan tips untuk para pemudik lebaran tahun ini, khusus yang membawa kendaraan pribadi. “Isilah tangki kendaraan dengan penuh sejak titik berangkat. Isilah lagi selama di perjalanan ketika melintasi SBPU yang lengang, sekalipun tangki anda masih berisi,” kata Darwin.

Dilanjutkan Darwin, manfaat tips ini adalah untuk menghindari penumpukan atau konsentrasi di SPBU-SPBU tertentu di jalur mudik. Darwin mengatakan, dia dan jajarannya telah mengecek Terminal Transit BBM dan elpiji di Cikampek, yang perannya sangat strategis guna mengurangi beban Depo Plumpang hingga 20%.

“Depo Cikampek itu langsung mendapat BBM dari kilang Balongan melalui pipa yang berjarak 120 km, selanjutnya disebarkan dengan mobil-mobil tangki ke Bekasi, Purwakarta, Cikampek, Karawang dan lain-lain. Dengan demikian beban Depo Plumpang untuk memasok Jakarta dan sekitarnya tidak terlalu berat,” tukas Darwin.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2011/08/23/081052/1708848/1034/pln-siapkan-pasukan-khusus-anti-padam-saat-lebaran


Comments are closed.