Infrastruktur

Kebijakan Energi Indonesia Diganjal Kalangan Tertentu
MINGGU, 18 SEPTEMBER 2011 | 15:14 WIB

Tempo.co – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menyatakan salah satu faktor yang membuat pembangunan infrastruktur energi terhambat adalah subsidi untuk energi yang selalu membengkak dari perhitungan semula.

“Saat penetapan subsidi bahan bakar minyak dan listrik, selalu membengkak dan selalu direvisi dari jumlah semula sehingga menghambat kemampuan negara membiayai infrastruktur yang lebih strategis bagi bangsa,” ujar Darwin, dalam pesan pendeknya kepadaTempo, Ahad, 18 September 2011.

Padahal investasi infrastruktur energi sangat penting untuk menghasilkan energi yang lebih ekonomis, terjangkau, dan berkelanjutan. Darwin menegaskan subsidi memang hak yang harus dijamin dan diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Namun dalam hal ini hanya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Masalahnya, kelompok masyarakat yang berdaya beli rendah masih sangat banyak. Dari sisi jumlah tenaga kerja informal saja, saat ini masih mencapai 67 persen dari total pekerja yang ada di Indonesia.

Darwin mendorong agar pemerintah dan perusahaan-perusahaan mau memberdayakan para pekerja informal tersebut untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. “Kita harus gencar buat program terobosan,” ujarnya.

Salah satu caranya adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti mineral, batu bara, maupun minyak dan gas, terjun langsung dalam meningkatkan sumber daya manusia dan tenaga kerja di sekitar daerah tambang mereka.

Dia juga meminta para pengusaha di sektor mineral, batu bara, dan migas, lebih berkomitmen untuk mengembangkan energi baru terbarukan. “Kita juga perlu menelaah ulang dan meningkatkan serta menajamkan strategi dalam APBN agar tidak terpaku dalam peningkatan pajak dan pembiayaan subsidi saja,” ucap Menteri.

Selama infrastruktur kurang memadai dan tidak dikembangkan, Darwin yakin selama itu pula beban subsidi energi negara akan terus membengkak. Kementerian ESDM, katanya, telah memiliki program-program di sektor tersebut.

Namun sayang, upaya tersebut masih sering diganjal oleh kalangan tertentu yang memiliki kepentingan dalam bisnis bahan bakar minyak. “Ada yang tidak suka kita punya kilang lebih banyak, tidak senang gas menggantikan BBM dalam pembangkit listrik dan transportasi kita,” ujar dia.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Perlu Terobosan Pembangunan Infrastruktur Energi di Indonesia
Minggu , 18 September 2011

KBRN, Jakarta: Bulan September atau April sanpai dengan Juni setiap tahunnya adalah saat-saat pemerintah dan wakil rakyat membahas penetapan subsidi Bahan Bakar minyak (BBM) dan listrik. Bila September saat penetapan subsidi, April sampai dengan Juni adalah saat me-reviewdan merevisi subsidi BBM dan listrik tersebut, karena selalu membengkak dari jumlah semula.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh kepada RRI di Jakarta, Minggu (18/9), mengatakan, subsidi energi di Indonesia sudah sangat besar sehingga mengkendalai kemampuan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang lebih strategis bagi bangsa Indonesia.

Menurut Darwin, infrastruktur energi justru sangat penting agar dapart menghasilkan energi yang lebih ekonomis, terjangkau dan berkelanjutan. Akan tetapi, Darwin menegaskan, subsidi bagi rakyat dhuafa adalah wajib bagi pemerintah.

“Sudah benar bila negara mensubsidi rakyat tidak mampu. Jumlah tenaga kerja informal kita masih sangat besar yakni sekitar 67 persen. Karenanya, masih banyak rakyat berdaya beli rendah. Apa masalahnya?” kata Darwin Zahedy Saleh.

Menteri ESDM darwin Zahedy Saleh menjelaskan, subsidi pada hakikatnya adalah cerminan dari rendahnya daya beli masyarakat sserta relatif tingginya biaya produksi energi. Karena itu, sangat diperlukan terobosan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan dan daya beli rakyat serta pembangunan infrastruktur di bidang energi. (Andi S/HF)


Pemerintah Percepatan Pembangunan Infrastruktur Energi
Rabu, 28 September 2011

JAKARTA, Info Publik – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menekankan pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur energi di seluruh Indonesia. “Pembangunan infrastruktur energi sangat bermanfaat untuk meningkatkan keadilan energi pada masyarakat di tanah air,” katanya dalam acara Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-66 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (28/9).

Darwin menegaskan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di Jawa dan Sumatera. Namun, sumber daya alam (SDA) tersebar di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Demi keadilan energi, menurut dia, ke depan pemerintah akan memberikan penghargaan kepada perusahan-perusahan dan elemen bangsa yang secara konkret ikut berkonribusi mengembangkan sumber daya manusia dalam memanfaatkan SDA.

Menteri mencontohkan perusahan energi seperti Chevron, Total, dan Pertamina, terjun langsung untuk ikut mentransformasi peningkatan kualitas SDM. “Tanpa partisipasi dari perusahan energi, maka subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan membengkak dikarenakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya beli rendah,” ujarnya. Ia mengajak semua elemen, seperti pengusaha energi baik dari dalam maupun luar negeri, dapat berkerjasama dengan pemerintah untuk membangun bangsa ini, membantu dan meningkatkan pendidikan dan perekonomian di daerah penghasil SDA. (Oleh Eka Yonavilbia)/(dry)

Sumber: http://www.engineeringtown.com/teenagers/index.php/berita/771-pemerintah-percepatan-pembangunan-infrastruktur-energi.html


Pemakaian Batu Bara Akan Ditingkatkan
Evy Rachmawati | Erlangga Djumena | Jumat, 6 Mei 2011 | 14:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mendorong peningkatan proporsi pemakaian batu bara dalam bauran energi nasional. Hal ini diharapkan dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak seiring dengan tingginya harga minyak mentah di pasaran. Demikian disampaikan Menteri ESDM Darwin Zahedy dalam sambutan tertulisnya pada acara pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, Jumat (6/5/2011) di Jakarta. Dalam acara itu, Thamrin Sihite yang semula menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM Kementerian ESDM dilantik menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Pada kesempatan yang sama, Mochamad Teguh Pamudji yang semula menjadi Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Kementerian ESDM dilantik menjadi Kepala Badiklat ESDM Kementerian ESDM. Sementara Ronggo Kuncahyo yang sebelumnya menjabat Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan Kementerian ESDM dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Kementerian ESDM.

Darwin menjelaskan, tingginya harga minyak telah menyebabkan batu bara memiliki posisi strategis untuk pemenuhan energi, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Sejauh ini, peran batu bara dalam pemenuhan energi nasional terus naik dari 41 juta ton pada tahun 2005 menjadi 67 juta ton pada tahun 2010.

Dalam bauran energi nasional, proporsi batu bara tahun 2005 sebesar 19 persen dan menjadi 23 persen pada tahun 2010. Pemerintah menargetkan untuk terus meningkatkan proporsi batu bara dalam bauran energi nasional hingga mencapai 33 persen tahun 2025. Di bidang pembangkitan ketenagalistrikan, batu bara sebagai sumber energi mampu bersaing dengan sumber energi lainnya, seperti bahan bakar minyak. Biaya pokok produksi (BPP) listrik dari batu bara sekitar Rp 700 per kWh dan untuk listrik dari bahan bakar minyak lebih besar dari Rp 2.000 per kWh.

Menurut data Kementerian ESDM, tingkat produksi batu bara sebesar 275 juta ton per tahun untuk tambang terbuka. Adapun cadangan batu bara diperkirakan akan habis dalam 80 tahun ke depan. Hal ini mengacu pada jumlah cadangan 21,13 miliar ton dan tingkat produksi 275 juta ton per tahun untuk tambang terbuka. “Namun, selama ini batu bara masih dipandang secara konvensional, yakni hanya sebagai sumber penerimaan negara. Untuk itu, perlu diupayakan agar batu bara dipandang sebagai andalan energi primer yang ekonomis bagi kegiatan produksi di Indonesia. Aksesibilitas batu bara masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui pembangunan infrastruktur batu bara,” ujarnya.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/06/14195750/Pemakaian.Batu.Bara.Akan.Ditingkatkan.


Transportasi Massal Solusi Krisis BBM
Wednesday, 21 September 2011 17:22

Jakarta – Menteri ESDM Darwin Saleh mengungkapkan, pengembangan transportasi massal merupakan salah satu solusi mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM). “Substansi strategis itu berhasil Indonesia masukkan dalam pertemuan ASEAN+3,” katanya, dalam pesan singkatnya, yang diterima di Jakarta, Rabu (21/9).

Darwin sedang mengikuti Pertemuan Menteri-Menteri Energi ASEAN ke-29 dan dilanjutkan Forum ASEAN+3 yang mempertemukan 10 anggota negara ASEAN ditambah tiga mitra dialog, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan, di Brunei Darussalam sejak Selasa (20/9). Setelah Forum ASEAN+3 akan dilanjutkan pertemuan yang lebih luas yakni East Asia Summit yang melibatkan AS, India, Rusia, Australia, dan Selandia Baru. Tugas Darwin di dalam negeri untuk sementara dipegang Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Darwin, dalam pernyataan bersama ASEAN+3, Indonesia berhasil memasukkan substansi yang kurang mendapat perhatian, sekalipun sangat penting dan strategis untuk mencapai target mengatasi masalah perubahan iklim maupun mempercepat pemakaian energi terbarukan. “Substansi itu adalah menekankan pentingnya peningkatan kerja sama investasi di bidang pengembangan transportasi masal, guna mengatasi kecendrungan peningkatan produksi dan penjualan kendaraan bermotor,” katanya.

Menurut dia, apabila substansi tersebut tidak mendapatkan perhatian, maka dampaknya memperbesar subsidi BBM atau energi, menghambat tumbuhnya energi terbarukan, dan menambah masalah emisi global. Ia melanjutkan, problem subsidi BBM sangat membebani negara berkembang yang berpenduduk besar dan masih terus tumbuh, namun cenderung abai dalam pengaturan industri otomotifnya.

Pengembangan transportasi masal berperan sentral dalam mengatasi maraknya kendaraan pribadi, sehingga pada gilirannya akan ikut mengurangi emisi karbon, menurunkan subsidi BBM, dan meningkatkan kemampuan anggaran negara. “Dengan anggaran negara yang semakin kuat, akan dapat dibangun lebih banyak infrastruktur energi,” katanya. [TMA, Ant]

Sumber: http://www.gatra.com/terpopuler/46-ekonomi/2819-transportasi-massal-solusi-krisis-bbm


Kebijakan Energi Indonesia Diganjal Kalangan Tertentu
Minggu, 18 September 2011 | 15:14 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menyatakan salah satu faktor yang membuat pembangunan infrastruktur energi terhambat adalah subsidi untuk energi yang selalu membengkak dari perhitungan semula. “Saat penetapan subsidi bahan bakar minyak dan listrik, selalu membengkak dan selalu direvisi dari jumlah semula sehingga menghambat kemampuan negara membiayai infrastruktur yang lebih strategis bagi bangsa,” ujar Darwin, dalam pesan pendeknya kepada Tempo, Ahad, 18 September 2011.

Padahal investasi infrastruktur energi sangat penting untuk menghasilkan energi yang lebih ekonomis, terjangkau, dan berkelanjutan. Darwin menegaskan subsidi memang hak yang harus dijamin dan diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Namun dalam hal ini hanya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Masalahnya, kelompok masyarakat yang berdaya beli rendah masih sangat banyak. Dari sisi jumlah tenaga kerja informal saja, saat ini masih mencapai 67 persen dari total pekerja yang ada di Indonesia. Darwin mendorong agar pemerintah dan perusahaan-perusahaan mau memberdayakan para pekerja informal tersebut untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. “Kita harus gencar buat program terobosan,” ujarnya.

Salah satu caranya adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti mineral, batu bara, maupun minyak dan gas, terjun langsung dalam meningkatkan sumber daya manusia dan tenaga kerja di sekitar daerah tambang mereka. Dia juga meminta para pengusaha di sektor mineral, batu bara, dan migas, lebih berkomitmen untuk mengembangkan energi baru terbarukan. “Kita juga perlu menelaah ulang dan meningkatkan serta menajamkan strategi dalam APBN agar tidak terpaku dalam peningkatan pajak dan pembiayaan subsidi saja,” ucap Menteri.

Selama infrastruktur kurang memadai dan tidak dikembangkan, Darwin yakin selama itu pula beban subsidi energi negara akan terus membengkak. Kementerian ESDM, katanya, telah memiliki program-program di sektor tersebut. Namun sayang, upaya tersebut masih sering diganjal oleh kalangan tertentu yang memiliki kepentingan dalam bisnis bahan bakar minyak. “Ada yang tidak suka kita punya kilang lebih banyak, tidak senang gas menggantikan BBM dalam pembangkit listrik dan transportasi kita,” ujar dia.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2011/09/18/090356851/Kebijakan-Energi-Indonesia-Diganjal-Kalangan-Tertentu


Pembangunan FSRU Jakarta Segera Dimulai
Selasa, 12 Oktober 2010 12:37 WIB | 2002 Views

Jakarta (ANTARA News) – Menteri ESDM Darwin Saleh mengungkapkan, PT Nusantara Regas bisa segera memulai pembangunan unit penampungan regasifikasi terapung atau floating storage regasification unit (FSRU) yang akan dibangun di Teluk Jakarta. “Kami harapkan FSRU dapat beroperasi pada kuartal keempat 2011,” kata Darwin usai menyaksikan penandatanganan dua pokok perjanjian (head of agreement/HoA) terkait FSRU di Jakarta, Selasa.

Kedua HoA tersebut adalah jual beli gas alam cair (LNG) antara produsen gas di Blok Mahakam, Kaltim, Total Indonesie dan Inpex Corporation dengan PT Nusantara Regas, sebagai operator pembangunan FSRU. HoA kedua adalah jual beli gas antara Nusantara Regas dan PT PLN (Persero) sebagai pembeli. Nusantara Regas merupakan perusahaan patungan antara PT Pertamina (Persero) dengan kepemilikan saham 60 persen dan PT PGN (Persero) Tbk sebesar 40 persen.

Dalam HoA tersebut, telah ditetapkan alokasi pasokan gas FSRU sebesar 11,75 juta metrik ton selama 10 tahun dari 2012-2022. Kebutuhan biaya pembangunan FSRU dengan kapasitas tiga juta ton LNG per tahun atau setara dengan 400 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) adalah sekitar 200 juta dolar AS. Dirut Pertamina Karen Agustiawan menambahkan, total biaya FSRU termasuk infrastruktur pendukungnya diperkirakan di bawah 400 juta dolar AS.

Gas FSRU akan digunakan memenuhi kebutuhan PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara. Pada tahap awal, gas direncanakan masuk ke Muara Karang sebanyak 100 MMSCFD dan selanjutnya menjadi 400 MMSCFD. Sementara Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengatakan, harga beli gasnya sekitar 10 dolar AS per MMBTU dengan patokan harga minyak 70 dolar AS per barel. FSRU diharapkan mampu menghemat biaya bahan bakar pembangkit PLN hingga Rp2 triliun pada 2010. Keberadaan FSRU merupakan salah satu upaya pemerintah menekan subsidi agar tidak ada kenaikan tarif dasar listrik pada 2011.

Pemerintah mengusulkan kenaikan TDL rata-rata 15 persen mulai 1 Januari 2011 guna menutup kekurangan subsidi listrik sebesar Rp12,7 triliun. Namun, usulan kenaikan tersebut ditolak Komisi VII DPR dan sebagai kompensasinya, PLN diminta menghemat pengeluaran hingga Rp8,1 triliun, sehingga masih kurang Rp4,6 triliun. Kekurangan Rp4,6 triliun itulah yang kini sedang dicarikan pemerintah jalan keluarnya.

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1286861872/pembangunan-fsru-jakarta-segera-dimulai


60% Lebih Anggaran Kementerian ESDM 2011 Untuk PLN
TAMBANG, 26 Mei 2011 | 21.44

Jakarta – TAMBANG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan, total anggaran 2011 Kementerian yang dipimpinnya adalah Rp15,3 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 11,18 triliun atau 74,3% diantaranya, digunakan untuk belanja modal.

Dari total nilai belanja modal itu, sebesar Rp 9,2 triliun atau 60,45%-nya digelontorkan pada program-program PT PLN (Persero) guna pembangunan infrastruktur kelistrikan. Selebihnya, kata Darwin, anggaran belanja tersebut dialokasikan sebagai anggaran unit utama Kementerian ESDM. Yaitu Setjen DEN (0,37%), Ditjen EBTKE (4,63%), Itjen KESDM (0,8%), Ditjen Migas (5,61%), Balitbang ESDM (5,05%), Badan Geologi (5,65%), Ditjen Ketenagalistrikan (1,2%), Badiklat ESDM (5,10%), BPH Migas (1,54%), Setjen KESDM (6,88%), dan Ditjen Minerba (2,72%).

“Infrastruktur yang dibangun untuk listrik berupa pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi,” ucap Menteri ESDM dalam paparannya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR tentang Realisasi Kerja 2011, Kamis, 26 Mei 2011. Lebih lanjut diungkapkan Darwin, hal ini dilakukan salah satunya sebagai upaya pemerintah, dalam meningkatkan rasio elektrifikasi yang saat ini masih mencapai kisaran 67%. Sementara itu, dari total anggaran KESDM, baru sekitar 6% anggaran yang sudah digunakan.

“Dari total 15,3 triliun tersebut, dana yang sudah direalisasikan hingga April 2011 baru mencapai sekitar Rp9 miliar,” jelas Darwin. “Hal itu sangat wajar mengingat realisasi belanja modal biasanya akan mulai terserap pada semester II,” tambahnya. Lebih lanjut dikatakan Darwin, masih rendahnya realisasi pengeluaran juga disebabkan beberapa faktor. Antara lain, saat ini pengadaan barang dan jasa masih dalam proses pelelangan, dan diperkirakan sekitar Juni 2011 baru dilaksanakan kontrak.
Selain itu, kata Darwin, beberapa kegiatan masih dalam proses persetujuan izin, dari Kementerian Keuangan. “Sebagian belanja modal, juga masih dalam proses persetujuan pembukaan blokir, dari Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

Sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=3897


Investasi pemerintah di sektor energi masih rendah
Oleh Noverius Laoli – Kamis, 26 Mei 2011 | 22:32 WIB

JAKARTA. Kebutuhan investasi di sektor Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mencapai Rp 1.480 triliun. Sementara, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya bisa menyumbang 5,45% dari angka tersebut. “Kementerian hanya bisa berkontribusi Rp 80,7 triliun,” tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh dalam rapat kerja dengan Komisi Energi, Kamis (26/5).

Menurut Darwin, badan usaha negara hanya bisa menyumbang Rp 383 triliun atau 25,9% dari kebutuhan tersebut. Namun, porsi terbesar sumbangan investasi berasal dari swasta, yakni 68,6% atau sebesar Rp 1. 015 triliun. Maka dari itu, Kementerian ESDM membutuhkan iklim investasi yang baik dan kepastian hukum dalam investasi, serta dukungan dari DPR dan lembaga lain.

Darwin berharap, jika investasi berjalan lancar, maka hal itu bisa menjamin pasokan energi, penerimaan negara naik, dan neraca perdagangan bisa surplus. ”Impor juga berkurang dan subsidi BBM dan listrik bisa berkurang,” ujarnya. Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ron Aston menambahkan, perlu peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak seiring dengan naiknya konsumsi, hingga dibutuhkan investasi sebesar US$ 23 miliar per tahun. Menurut Ron, untuk mendorong para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah perlu membenahi sejumlah infrastruktur di Indonesia.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/investasi-pemerintah-di-sektor-energi-masih-rendah-1


Comments are closed.