Gas

Pemerintah akan kurangi ekspor gas alam cair
Oleh Petrus Dabu – Senin, 26 September 2011 | 16:50 WIB

JAKARTA. Pemerintah menyatakan tidak lagi akan meningkatian ekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas) ke luar negeri. Pasalnya pemerintah lebih memperioritaskan kebutuhan gas alam untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy pemerintah memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya untuk perbaikan energy mix PLN dan untuk industri pupuk dalam negeri adalah prioritas utama.”Prioritas untuk meningkatkan daya saing,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/9).

Darwin menegaskan, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah membentuk tim evaluasi dan renegosiasi kontrak-kontak LNG dengan negara lain. Tim ini kata Darwin akan melihat kembali (review) satu per satu kontrak LNG untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden untuk dipertimbangkan.

“Untuk kontrak-kontrak yang sudah disepakati namun masih belum berjalan, dalam hal ada penalti terkait dengan realisasi kontrak, pemerintah mengutamakan kepntingan nasional,” ujar Darwin.

Darwin mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan dengan hati-hati dalam melakukan renegosiasi ini diantaranya soal kemampuan serap pasar di dalam negeri.”Kendala infrastruktur gas sering menyebabkan penyerapan dalam negeri belum siap. Di lain pihak, stock inventory gas dalam negeri bila tidak dimanfaatkan akan berpengaruh pada keputusan penurunan produksi gas di waktu selanjutnya. Untuk itulah percepatan pembangunan infrastruktur gas menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Catatan saja, Indonesia ekspor 362 kargo LNG tahun in. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 427 kargo. Negara yang menjadi tujuan ekspor terbesar adalah Jepang sebesar 258 kargo dari Indonesia tahun lalu.

Gde Pradyana, Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas mengatakan beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor LNG Indonesia adalah Jepang, Korea,Taiwan,China,d an AS. Menurutnya, pembatasan ekspor gas sudah diterapkan. “Kebutuhan domestik diutamakan, kalau domestik tidak serap baru diekspor,” ujarnya.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-kurangi-ekspor-gas-alam-cair–1


Pemerintah Janji Tak Ekspor Gas Jor-joran
Wahyu Daniel – detikfinance-Senin, 26/09/2011 15:57 WIB

Jakarta – Kementerian ESDM berjanji untuk tidak meningkatkan jumlah kuota ekspor gas ke luar negeri. Pemerintah berjanji untuk memprioritaskan kepentingan gas untuk industri dan listrik PLN.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam pernyataannya yang dikutip, Senin (26/9/2011).

“Untuk itu, Menteri ESDM dengan mempertimbangkan tujuan Pasal 33 UUD 45, telah membentuk Tim Evaluasi dan Renegosiasi kontrak LNG, yang dengan sangat hati-hati mereview satu per satu kontrak LNG untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden guna mendapatkan pertimbangan dari perspektif yang lebih luas,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Darwin, pemerintah rela untuk membayar penalti terkait kontrak migas asalkan alokasi gas untuk kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.

“Untuk itu dilakukan perhitungan biaya-manfaat dengan menerapkan prioritas dan mnfaat bagi nasional/dalam negeri dibandingkan penalti dimaksud. Tapi itu terkait dengan kontrak yang sudah disepakati namun belum berjalan,” jelasnya

Namun, Darwin mengatakan, infrastruktur gas dalam negeri yang belum bagus membuat penyerapan gas di dalam negeri juga sangat lambat.

“Di lain pihak, stock inventory gas dalam negeri bila tidak dimanfaatkan akan brpengaruh pada keputusan penurunan produksi gas di waktu selanjutnya,” jelas Darwin.

Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur gas menjadi prioritas utama. Pertimbangan menyeluruh itulah yang sedang didalami dengan cermat oleh Tim yang me-review kontrak-kontrak LNG yang sedang dan akan berjalan.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan untuk tidak lagi mengekspor gas kepada Singapura. Hal tersebut mengingat kebutuhan gas bagi domestik sangat mendesak, apalagi kebutuhan gas untuk PLN.

Seperti diketahui, permasalahan ekspor gas ini sempat diangkat dalam rapat kerja oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon. Kabar ekspor gas sebesar 100 mmscfd kepada Singapura seharusnya lebih diprioritaskan kepada PLN bagi pembangkit Muara Tawar. Akibat ekspor ini PLN terpaksa menggunakan BBM dan harus menanggung biaya operasi hingga Rp 6 triliun menggunakan BBM.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2011/09/26/155736/1730706/1034/pemerintah-janji-tak-ekspor-gas-jor-joran


Menteri ESDM Dukung Pertamina Akuisisi Blok Mahakam
Saifudin, saifudin@tambang.co.id – TAMBANG, 07 Juli 2011 | 21.25

Jakarta – TAMBANG. Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan dukungannya atas rencana PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi 51 persen participating interest (PI – hak partisipasi) di Blok Mahakam, Kalimantan Timur.

“Kalau Pertamina berencana seperti itu (akuisisi-red), kita sih mendukung,” demikian dikatakan Darwin saat ditemui di sela Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada Kamis, 7 Juli 2011.

Lebih lanjut Darwin menegaskan, sangat mendukung dominasi Pertamina atas ladang migas tersebut. “Kita dukung dominasi Pertamina di (Blok) Mahakam, minimal 50 persen. Jadi kalau 51 persen, itu lebih bagus,” ungkapnya.

Meski demikian, terkait rencana akuisisi ini Darwin menyarankan agar Pertamina dapat terus melaporkan kondisi terbarunya secara resmi. Tak lain agar pemantauan dan koordinasi dapat lebih mudah dilakukan.

Blok Mahakam dengan operatornya PT Total E&P Indonesie, merupakan produsen gas terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 3.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Saat ini, sebagian besar produksi gas diekspor ke pasar Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya PT Pertamina telah mengajukan rencana pengambilalihan sebesar 51% blok Mahakam secara langsung sesuai strategi bisnis Pertamina. Hal itu terkait akan segera berakhirnya kontrak blok itu pada 2017 mendatang.

Hingga kini, Total E&P dan Inpex Corporation masih bertindak sebagai pengelola ladang migas tersebut, dengan kepemilikan masing-masing 50%. Bagi Pertamina sendiri, kepemilikan interest di Blok Mahakam, merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kinerja perusahaan, dan penerimaan negara.

Sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=4117


Blok Donggi-Senoro, Porsi Gas Domestik Masih Bisa Dinaikkan
Laporan wartawan KOMPAS Suhartono – Kamis, 24 Juni 2010 | 19:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Porsi hasil gas alam dari pengembangan Blok Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah, sebesar 25-30 persen untuk domestik dan 70 persen untuk ekspor, sebenarnya masih bisa berubah lagi. Porsi gas alam untuk domestik dinyatakan masih bisa ditingkatkan lagi.

“Prinsipnya, lebih banyak porsinya untuk domestik. Hanya, perlu diperhatikan juga faktor keseimbangannya. Sebab, yang mengembangkan blok gas alam itu adalah investor. Dan, investor yang sudah berinvestasi itu jangan sampai dirugikan. Akan tetapi, kepentingan domestik harus didahulukan,” tandas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, saat ditanya pers, seusai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Dewan Energi Nasional di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (24/6/2010).

Dikatakan Darwin, Bagaimana sekarang mempertemukan kepentingan pasar domestik dan investor. “Jadi, nantinya, berapa persis porsinya, sambil ini berjalan, (porsi) itu akan diup-grade lagi. Akan tetapi, sekurang-kurangnya 25-30 persen untuk domestik dan 70 persen untuk ekspor. Itu arahan Wapres Boediono pada rapat 1 Juni lalu,” sebutnya.

Menurut Darwin, porsi gas alam yang sebelumnya telah ditetapkan, acuannya itu adalah sebuah proyeksi pemanfaatan gas. “Namun, mesti diingat, pengembangan gas alam itu berjalan dari waktu ke waktu. Ketika berjalan dari waktu ke waktu, hal itu akan memunculkan fakta-fakta yang bisa lebih berat atau sebaliknya justru tidak seberat yang diperkirakan dalam penanganan gas,” tambah Darwin.

Lebih jauh, soal porsi gas alam bagi domestik yan g diperuntukkan untuk kebutuhan pabrik pupuk dan pembangkit listrik di PT Perusahaan Listrik negara (PLN). Darwin menyatakan, dalam rapat 1 Juni di Istana Wapres silam itu, produksi gas alam yang dihasilkan Donggi-Senoro sekurang-kurangnya 25-30 persen untuk domestik. “Dalam hal ini, utamanya untuk pupuk dan PLN. Mudah-mudan ini bisa demikian,” lanjut Darwin.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/06/24/19560388/Porsi.Gas.Domestik.Masih.Bisa.Dinaikkan


Pertamina bids for Mahakam slice
By News Wires – 18 March 2010 07:09 GMT

Indonesia’s state-run producer Pertamina would like to reach an agreement by next month which would see it take a stake in the country’s Mahakam Block, operated by France’s Total .

Indonesian Energy Minister Darwin Saleh said last week the government wanted Total to give Pertamina a role in the Mahakam Block off Borneo island before extending the contract.

Saleh warned that the government could take over the block, which is one of Indonesia’s biggest gas fields, after the contract expired in 2017 if Pertamina did not get a role.

“I want us to have reached a deal (on the Mahakam block) by April,” Reuters quoted Pertamina president director Karen Agustiawan telling reporters, adding that a deal next month would mean the national oil company could enter the project this year.

She said Pertamina has previously sent a letter to Total seeking a stake of between 15% to 25%.

Agustiawan said that Total was reluctant to offer shares because of their lengthy involvement in the block.

“That’s normal. But this is Indonesia’s asset and we have to have a part of it too,” Agustiawan said.

“We have prepared the financing. We will finance the stake from internal and external sources,” she added.

Judith Navarro, a spokeswoman for Total Indonesia, told the news agency the company and Pertamina were in talks to seek an agreement.

“Total and Inpex positively view the Indonesian government’s expectations (on Mahakam) and at the moment discussions are under way,” Navaro said in a telephone text message to Reuters.

Total has previously said it wanted the Indonesian government to extend its operating contract in the Mahakam block, which is due to expire in 2017.

Total and Japan’s Inpex each hold 50% in the block offshore East Kalimantan on Borneo, which supplies most of the gas for Indonesia’s Bontang liquefied natural gas plant.

Saleh has said in theory the block could be returned to the state when the contract expires but an extension would be considered as long as it benefited the country.

Pertamina has previously indicated it wants to expand its upstream activities to boost oil and gas production, and that it was looking at several potential oil and gas fields.

Ownership and control of energy and mineral resources in Indonesia is politically sensitive, particularly when it involves foreign companies, and some politicians frequently make nationalistic noises on the issue

Sumber: http://www.upstreamonline.com/live/article208824.ece


Jubir: Wapres Tak Bisa Putuskan Donggi-Senoro
Hadi Suprapto, Bayu Galih – Senin, 10 Mei 2010, 15:22

VIVAnews – Pemerintah mengatakan akan segera membuat keputusan mengenai ladang gas Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah. Keputusan akan dibuat setelah Wakil Presiden mendapat gambaran tentang neraca gas nasional yang lebih komprehensif dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedi Saleh.

Juru bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat mengatakan, Wapres tidak bisa membuat keputusan tentang Donggi-Senoro. Namun, Wapres bertugas menjadi katalisator keputusan Donggi-Senoro.

“Tidak ada dalam sistem (politik) kita yang namanya Keputusan Wapres atau SK Wapres,” kata Yopie di Istana Wapres, 10 Mei 2010. “Wapres dalam hal ini bertugas merumuskan, membantu, menjadi katalisator, mengkoordinasi untuk pembuatan keputusan itu.”

Pemerintah, menurut Yopie, akan melihat aturan apa yang akan ditetapkan untuk Donggi-Senoro. Sehingga, keputusan itu bisa dalam bentuk Peraturan Menteri ataupun Keputusan Presiden.

“Kita lihat nanti, apakah magnitude-nya perlu diputuskan secara bersama-sama dalam sebuah sidang kabinet atau cukup diputuskan di tingkat kementerian. Itu tentu saja tergantung pada hasil kajian,” ujarnya.

Yopie mengungkapkan ada kemungkinan keputusan Donggi-Senoro diputuskan pada bulan ini. “Secepat mungkin, sangat mungkin Mei ini,” tutur Yopie.

Tapi, kemungkinan besar keputusan Donggi-Senoro dilakukan setelah neraca gas nasional yang komprehensif sudah dibuat secara final.

“Karena Wapres ingin lihat kerangka ini supaya tidak memutuskan sesuatu hanya berdasarkan lapangan per lapangan. Tidak mungkin memutuskan sebuah kebijakan hanya melihat gambaran kecilnya saja,” ujar Yopie.

Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan keputusan soal proyek Donggi-Senoro menunggu keputusan Wakil Presiden. Saat ini karena putusan berlarut-larut, tiga calon pembeli dari luar negeri mengancam akan membatalkan rencana pembelian tersebut. (hs)

Sumber: http://log.viva.co.id/news/read/150024-jubir__wapres_tak_bisa_putuskan_donggi_senoro


Darwin: Senoro Tak Diputus Secara Sentimentil
Hadi Suprapto, Bayu Galih – Selasa, 11 Mei 2010, 17:04

VIVAnews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menjelaskan, pemerintah akan memutuskan pengoperasian lapangan gas Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah, setelah melihat kebutuhan nasional secara utuh. Keputusan akan dibuat dengan melihat fakta-fakta ekonomi.

“Kita harus memutuskan dengan menggunakan pertimbangan yang logis dan jangan sentimentil. Artinya fakta ekonomi juga penting,” kata Darwin di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 11 Mei 2010.

Darwin mengaku sudah selesai melaporkan rekomendasi Donggi-Senoro kepada Wakil Presiden Boediono. “Apa yang diputuskan tak mungkin ada tanpa peran Kementerian ESDM dan timnya terus mengolah itu. Di situ perannya,” ucap Darwin.

Dia menjelaskan, pemerintah perlu dengan cermat melihat kondisi suplai dan permintaan gas secara nasional. Karena itu keputusan mengenai Donggi Senoro tidak bisa diputuskan dengan cepat.

“Kita inginnya cepat diputuskan, tapi buru-buru juga tidak bagus. Karena sekarang banyak industri, termasuk PLN (Perusahaan Listrik Negara) sejak meningkatnya harga minyak bumi beralih ke gas,” jelas Darwin.

Sebelumnya, Wapres Boediono juga melihat kurangnya infrastruktur menjadi salah satu pertimbangan sebelum memutuskan Donggi-Senoro. Darwin pun membenarkan argumen yang diberikan Boediono.

“Walaupun permintaan banyak, kan untuk dipasok perlu dilihat infrastrukturnya,” tutur politisi asal Partai Demokrat ini. (art)

Sumber: http://log.viva.co.id/news/read/150349-darwin__senoro_tak_diputus_secara_sentimentil


Hatta: Senoro Tak Perlu Sampai Presiden
Hadi Suprapto, Bayu Galih – Rabu, 12 Mei 2010, 16:20

VIVAnews – Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa keputusan pengoperasian ladang gas Donggi-Senoro tidak perlu dilimpahkan kepada Presiden.

Pernyataan Hatta seakan menjawab permintaan Dewan Perwakilan Rakyat agar masalah Donggi-Senoro segera dilimpahkan kepada Presiden karena dianggap terkatung-katung.

Lebih jauh, bahkan Hatta menjelaskan Wakil Presiden Boediono yang akan memutuskan Donggi-Senoro.

“Masa Donggi-Senoro harus Presiden. Pasti diputuskan Wapres lah, tidak perlu ke presiden soal itu,” kata Hatta sebelum sidang kabinet paripurna, di Jakarta, Rabu, 12 Mei 2010.

Sebelumnya, juru bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan, Wapres tidak bisa membuat keputusan. Karena dalam sistem politik Indonesia tidak ada Keputusan Wapres atau Surat Keputusan Wapres.

Hatta tidak merinci dalam bentuk payung hukum apa Donggi-Senoro akan diputuskan. Namun Hatta mensinyalir, keputusan akan disahkan dalam tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian ESDM, menurut Hatta, akan melibatkan Pertamina dalam membuat keputusan.

“Itukan di bawah Kementerian ESDM. Tentu kalo bicara soal itu, nanti ESDM bersama Pertamina, karena itu lapangannya Pertamina,” ucap Hatta.

Sedangkan, Wapres Boediono akan memberikan arahan kepada Menteri ESDM. “Kan itu laporan dari Menteri ESDM kepada Wapres. Dan Wapres boleh dong memberikan arahan,” tutur Hatta.

Sumber: http://log.viva.co.id/news/read/150643-hatta__senoro_tak_perlu_sampai_presiden


Hatta: 70 Persen Gas Senoro untuk Ekspor
Arinto Tri Wibowo, Agus Dwi Darmawan – Jum’at, 4 Juni 2010, 14:40 WIB

VIVAnews – Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa 70 persen produksi gas dari Blok Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah akan diekspor. Seandainya lokasi sumber gas itu di sekitar Pulau Jawa, produksi gas tidak akan diekspor.

“Kalau di wilayah Jawa atau Sumatera, 100 persen tidak akan dijual,” kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat 2010.

Namun, Hatta menyayangkan produksi gas dari Donggi-Senoro itu akhirnya harus diekspor. Menurut Hatta, keputusan untuk mengekspor gas Donggi-Senoro merupakan pilihan terakhir dan bukan karena tidak ada alasan. Gas Donggi-Senoro harus diekspor karena bila dipaksa hingga 2014, hitungannya tidak akan efisien untuk menutup defisit gas dalam negeri.

“Kita belum ada receiving terminal, karena itu lah membuat keputusan ini butuh waktu lama. Tapi, ini semua untuk kepentingan nasional,” ujar Hatta.

Sebelum memutuskan untuk diekspor, dia melanjutkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berkali-kali memaparkan segala aspek. Selanjutnya, mengingat gas Donggi-Senoro tidak akan bisa digunakan hingga 2014-2015, muncul perhitungan lain.

Kementerian ESDM bersama tim di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menghitung keseimbangan perdagangan (trade balance) gas nasional.

Dari pertimbangan yang muncul, Kantor Menko Perekonomian dan Wakil Presiden memutuskan bahwa kombinasi itu lah yang terbaik. Sebagian besar gas diekspor dan sisanya untuk kebutuhan di dalam negeri.

“Untuk kebutuhan di dalam negeri sekurang-kurangnya 25 persen itu sesuai undang-undang,” kata dia.

Sementara itu, untuk kebutuhan nasional, nantinya akan ditutupi dari sejumlah sumber gas lain yang telah ada dalam pipeline neraca gas nasional. Sumber gas itu di antaranya berasal dari Blok Cepu yang diperkirakan bisa menghasilkan 300 mmscfd.

“Pertimbangan mengekspor ini juga karena pada 2014, pasar internasional akan kebanjiran gas misal dari Qatar,” kata dia. (umi)

Sumber: http://log.viva.co.id/news/read/155530-70_persen_gas_senoro_diputuskan_diekspor


RI May Lower Gas Export to Singapore
Alfian, The Jakarta Post, Jakarta | Business | Thu, June 17 2010, 11:00 AM

Indonesia may cut down its gas export to Singapore in a bid to cope with the shortage of gas supply in the domestic market, Energy and Mineral Resources Minister Darwin Zahedy Saleh said in Jakarta on Wednesday.

The plan was unveiled following a five-hour hearing between five Cabinet ministers including Darwin, Coordinating Economic Minister Hatta Rajasa, Industry Minister M.S. Hidayat, Trade Minister Mari Elka Pangestu and State-Owned Enterprises Minister Mustafa Abubakar.

During the hearing the legislators urged the government to seek an immediate solution to cope with the gas shortage.

“We will renegotiate the export contract with Singapore, especially on the gas volume as this is strongly related with our national interests,” Darwin told reporters after the hearing.

Upstream oil and gas regulator BPMigas says Indonesia exports gas to Singapore from several fields in South Sumatra and Natuna region in Riau islands.

“The volume of gas exported to Singapore is about 700 million metric standard cubic feet per day [MMSCFD],” said BPMigas chairman R.Priyono, adding that the contract would expire by around 2020.

Priyono said the renegotiation might impact on the projects’ business calculation. “The concern is, will [the renegotiation] affect the projects’ IRR [internal rate of return],” he said.

Domestic gas consumption has been increasing significantly due to a surging demand from the industrial sector. The domestic gas consumption has increased from 3,541 MMSCFD in 2005 to 4,233 MMSCFD in 2009.

State gas distributor PT Perusahaan Gas Negara (PGN) estimated that the gas deficit would reach 385 billion British thermal units per day [BBTUD] this year and will continue to increase until reaching 713 BBTUD in 2015.

The soaring domestic gas demand has also been caused by state power firm PT PLN’s program to switch its energy consumption from oil-based fuels to gas. PLN says it now needs 1 million MMSCFD of additional gas to fire its power plants. At the Wednesday meeting, lawmakers also recommended the government revise the existing oil and gas law ordering oil and gas contractors to allocate only 25 percent of their output to the domestic market.

Vice President Boediono said recently the role of the country’s oil and gas industry had changed significantly in the last decade. “In the past, oil and gas served as the sources of the state revenue. The industry still plays this role, but it now also serves as an energy support system for the national economy,” Boediono said in the opening of the Indonesian Petroleum Association (IPA) convention and exhibition on May 18.

Sumber: http://www2.thejakartapost.com/news/2010/06/17/ri-may-lower-gas-export-singapore.html


Indonesia to Renegotiate for Lower Term Gas Exports to Singapore
By: Platts – Friday, June 18th, 2010

Indonesia plans to renegotiate its gas supply deal with Singapore, for a contract which expires in 2020, in order to reduce the volume of exports so that it will be able to meet rising domestic demand, coordinating economy minister Hatta Radajasa told reporters late Wednesday on the sidelines of a parliamentary hearing.

“I have ordered the energy ministry and [upstream regulator] BPMigas to renegotiate the contracts, though we may not achieve what we want,” Radajasa said. “I don’t want to breach the contract, but we have to try any possibilities,” he added.

Indonesia has 22-year term supply contracts with Singapore’s Sembcorp and Gas Supply Pte. Ltd., for the period over 1999-2020, to supply a total of 700,000 Mcf/day to both companies. The gas is supplied from fields in South Sumatra and Natuna Island, the chairman of BPMigas R. Priyono told reporters separately.

The Singapore companies were willing to pay as much as $12/MMBtu for the term contract, compared with just $5-6/MMBtu from the domestic buyers, a BPMigas official, who declined to be named, told Platts.

Meanwhile, energy and mines minister Darwin Zahedy Saleh told reporters late Wednesday that Indonesia would use a government-to-government approach instead of business-to-business for the renegotiation.

Indonesian Vice President Boediono said last month that the government would gradually increase its domestic gas price in a bid to boost gas investment and attract foreign investors to sell their Indonesian gas output domestically rather than export. The statement came as many parties urged the government to halt gas and LNG exports and instead, prioritize domestic demand.

BPMigas expects domestic gas demand to increase by 43% to 6 Bcf/d by 2020 from 4.2 Bcf/d in 2007, with the strongest demand coming from the industrial province of Java.

Sumber: http://www.eco-business.com/news/indonesia-renegotiate-lower-term-gas-exports-singa/


Indonesia May Export 75% of LNG From Mitsubishi’s Donggi-Senoro Project
By Bambang Djanuarto – Jun 18, 2010 11:06 AM GMT+0700

Indonesia will allocate as much as 75 percent of the liquefied natural gas from the Donggi-Senoro plant for exports, allowing Mitsubishi Corp. and PT Medco Energi Internasional to proceed with construction stalled since 2008. The country will retain 25 percent to 30 percent of the gas from the project on Sulawesi Island for local buyers, Darwin Saleh, the nation’s energy minister, said in a mobile phone text message today. Medco, which has a 20 percent stake, rose to an eight-month high in Jarkata trading. Mitsubishi and its partners, which also include PT Pertamina, had wanted to export the gas to utilities in Japan, helping the world’s second-biggest economy secure energy supplies and compensating for cuts in shipments from existing LNG projects in Indonesia. The Indonesian government had said the gas should be sold at home to meet rising domestic demand.

“We are grateful the energy ministry has made a decision. Now we can proceed with the project,” Karen Agustiawan, president director of Pertamina, which has a 29 percent stake, said by telephone in Jakarta.
Owners of LNG plants typically secure buyers for the fuel before construction begins. Gas supplies for the plant will come from the Senoro and Matindok fields. Medco and Pertamina hold equal stakes in the Senoro field, while Matindok is owned by Pertamina. The 2 million-metric-ton-a-year LNG plant was scheduled to be completed in 2014, according to the partners. Medco shares rose 4.2 percent to 3,125 rupiah as of 9:35 a.m. local time, set for its highest close since Oct. 19.

“The project will contribute huge amount of revenue to the Indonesian government,” Lukman Mahfoedz, a director at Medco said by phone. “The domestic allocation will have a multiplier effect to local industry. Korea Gas Corp. and Kyushu Electric Power Co. will buy 1 million tons of LNG per year from the plant, replacing Kansai Electric Corp. which backed out of the purchase agreement, Hari Karyuliarto, head of Pertamina’s LNG business, said March 25.

Source: http://www.bloomberg.com/news/2011-03-23/natural-gas-futures-rise-near-seven-week-high-on-colder-weather.html


Darwin Saleh Minta Bantuan Menlu Negosiasi Gas ke Singapura
Nurseffi Dwi Wahyuni – detikfinance – Jumat, 09/07/2010 14:27 WIB

Jakarta – Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh telah mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri Negeri Marty Natalegawa untuk membantu proses negosiasi kontrak jual beli gas dengan Singapura. “Itu sudah dikoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Bukan hanya mulai bicara tapi kita juga sudah kirim surat ke Menlu. Karena beliau atas nama Presiden dan kita semua yang memang bisa berikan advise tentang cara-caranya,” ujar Darwin di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (9/7/2010). Darwin menyatakan hal itu dilakukan karena pemerintah telah memutuskan akan melakukan negosiasi jual beli gas yang berasal dari lapangan Grissik, Blok Koridor di Sumatera Selatan ke Singapura.

“Kita sudah berkomunikasi dengan kementerian luar negeri, karena yang memungkinkan itu pemerintah dengan pemerintah,” jelasnya. Darwin berharap, pihak Singapura dapat memahami soal kondisi suplai (pasokan) dan demand (permintaan) gas domestik, di mana kebutuhan gas di dalam negeri terus meningkat. “Kita harus jelaskan secara baik-baik kondisi suplai dan demand gas di dalam negeri. Mungkin pemerintah Singapura ada pengertian. Yang katakanlah kita harapkan sama keduanya saling memahami,” paparnya.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2010/07/09/142737/1396217/4/darwin-saleh-minta-bantuan-menlu-negosiasi-gas-ke-singapura


Renegotiation of Gas Supply to Singapore Will Commence
July 23, 2010

Minister of Energy and Mineral Resources Darwin Zahedy Saleh said that he has set a schedule of meetings with the Ambassador of Singapore in Indonesia to discuss renegotiation of gas supply.

Darwin believed the Singapore government has been aware of any pressure that come from a number of media to renegotiate gas supply contract to allocate more on domestic demand.

Government through the Ministry of Energy has also submitted a letter to the Minister of Foreign Affairs and eager deliver it directly.

Minister of Energy says too early to reveal the contents of the meeting with Ambassador of Singapore. He said the most important for the step now is to talk first about the intention of these renegotiations.

Chairman of Association of Indonesian Entrepreneurs Sofyan Wanandi asserted the government should be more efficient to reduce the high cost economy by building infrastructure to support businesses and improve their overall energy policy.

According to Sofyan, the government should immediately renegotiation gas sales contract to Singapore to meet the fuel needs of power plants. If gas and other primary energy that will be exported is given to the PLN, then people and businesses do not have to feel the increase in electricity tariff. Source:Bisnis Indonesia, July 23, 2010

Sumber: http://energyway.me/2010/07/23/renegotiation-of-gas-supply-to-singapore-will-commence/


Pembahasan Kontrak Perpanjangan Blok Mahakam Ditunda
Senin, 20 September 2010, 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pemerintah menyatakan perpanjangan kontrak kerja sama migas Blok Mahakam yang diajukan PT Total E&P belum dapat diselesaikan tahun ini. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita H Legowo, menjelaskan belum bisa diselesaikannya kontrak Blok Mahakam tersebut karena prosesnya yang masih sangat panjang.

Menurut Evita, masa kontrak Blok Mahakam baru akan berakhir pada 2017. Oleh karena itu, pemerintah lebih mendahulukan memproses kontrak kerja sama yang akan berakhir dalam waktu dekat. ”Saat ini, pemerintah masih dalam tahap mengevaluasi permintaan perpanjangan kontrak Blok Mahakam tersebut,” kata Evita seperti dilansir situs resmi Kementerian ESDM, akhir pekan lalu.

Evita menambahkan, terkait perpanjangan kontrak Blok Mahakam itu masih banyak hal yang harus dibicarakan kembali. Terutama hal-hal prinsip yang belum dibicarakan lagi kedua belah pihak. Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyatakan bahwa pemerintah menginginkan peran PT Pertamina di Blok Mahakam lebih besar lagi sehingga sebelum kontrak berakhir, Pertamina diharapkan sudah bisa masuk ke Blok Mahakam.

Darwin menegaskan blok migas yang kontraknya telah berakhir pada prinsipnya kembali menjadi milik negara. Namun, sebelum kontrak berakhir, kata dia pihak operator dimungkinkan untuk mengajukan perpanjangan. ”Ini juga berlaku untuk Blok Mahakam,’ kata Darwin.

Menurut Darwin,jika Total E&P yang saat ini mengelola Blok Mahakam mengajukan permintaan perpanjangan kontrak kerja sama, maka pemerintah memiliki sejumlah pertimbangan. Selama ini kata dia Total memiliki kontribusi yang besar terhadap produksi minyak nasional di mana produksinya di atas target yang telah ditetapkan. ”Namun jika kontrak tersebut diperpanjang,pemerintah ingin peran Pertamina diperbesar, sehingga jika hal ini tidak disetujui, maka Pertamina siap mengoperasikan sendiri blok tersebut,” kata dia.
Reporter : Cepi Setiadi
Redaktur : Budi Raharjo

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/09/20/135427-pembahasan-kontrak-perpanjangan-blok-mahakam-ditunda


Pertamina Dapat Privilese Kelola Blok Mahakam
Sunday, 10 October 2010

PEMERINTAH memberikan sinyal bakal memberikan privilese kepada PT Pertamina dalam pengelolaan blok migas Mahakam.Pemerintah berkomitmen ingin memperbesar peran Pertamina di blok migas tersebut.

Diharapkan sebelum masa kontrak berakhir, Pertamina sudah dapat masuk ke blok minyak dan gas (migas) yang saat ini dikelola Total E&P itu. Status kontrak Blok Mahakam juga masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang pedoman dan syarat-syarat perpanjangan kontrak kerja sama yang menjadi pedoman kelanjutan konsesi Mahakam. “Jika Total E&P minta kontrak diperpanjang, pemerintah ingin peran Pertamina diperbesar.

Jika hal itu tidak disetujui, maka Pertamina siap mengoperasikan sendiri blok tersebut. Kami akan kedepankan kepentingan nasional,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Z Saleh di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertamina dalam rangka meningkatkan produksi migas mulai melakukan ekspansi dengan mengakuisisi beberapa blok migas. Salah satu ladang migas yang menjadi incaran Pertamina memang blok Mahakam di Kalimantan Timur itu. Keseriusan Pertamina menjadi penguasa di blok yang memproduksi 1.056 miliar barel minyak dan gas sebesar 12,7 triliun kaki kubik itu telah diungkapkan berkalikali oleh Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Pemerintah, seperti dikatakan Darwin, menginginkan agar pengelolaan blok Mahakam, yang sudah 30 tahun lebih dikelola Total E&P, dikuasai sepenuhnya oleh Pertamina. Total E&P memiliki opsi untuk memperpanjang pengelolaan blok tersebut, namun ditegaskan Darwin, tetap pemerintah yang memutuskan. Sesuai UU No22 Tahun 2001 tentang Migas, blok yang memproduksi gas boleh mengajukan perpanjangan sepuluh tahun sebelum kontrak berakhir. Jika melihat performa Pertamina, pemerintah berkeyakinan tidak ada masalah dalam hal pendanaan dan sumber daya manusianya.

Sejumlah lembaga keuangan mengaku, sejak lama tertarik untuk membiayai kegiatan operasional Pertamina, termasuk konsorsium bank-bank badan usaha milik negara (BUMN). Saat ini terjadi pembicaraan intens antara Pertamina dan Total. ”Pertamina siap menggandeng Total dalam mengelola blok Mahakam. Apalagi dalam kesepakatan bersama, tidak mungkin Total mengelola sendiri blok itu pada 2017,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun. Sejauh ini kedua perusahaan terus melakukan perundingan guna membahas persoalan tersebut.Yang jelas,Pertamina sudah menyiapkan SDMnya sebagai operator di blok tersebut pada masa mendatang. Pertamina juga sudah menghitung opsi-opsi dan risiko pengambilalihan blok Mahakam kepada pemerintah.

”Kami juga sudah memiliki hitung-hitungan jika Total tidak memperpanjang kontraknya. Yang utama, semua opsi dan perhitungan masih terbuka,” tegasnya. Kontrak kerja sama (KKS) blok Mahakam diteken pemerintah Indonesia dengan Total E&P Indonesie pada 31 Maret 1967 dengan jangka waktu 30 tahun. Kontrak tersebut telah diperpanjang pada 31 Maret 1997 dan akan berakhir pada 31 Maret 2017. Sesuai Undang-Undang No22/- 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), operator blok yang memproduksi gas boleh mengajukan perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir.Dengan kata lain, Total E&P boleh mengajukan usul perpanjangan kontrak sejak 2007.

Blok Mahakam telah memproduksi 1.056 miliar barel minyak dan kondensat 12,7 triliun kaki kubik.Pengelolaan blok Mahakam saat ini dikuasai masing-masing 50% oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corp. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai, sesuai kontrak, jika masa berlakunya berakhir, maka otomatis blok tersebut dikembalikan kepada negara. Jika masih mempunyai cadangan migas yang layak secara ekonomis, maka sangat wajar bila blok-blok tersebut diserahkan kepada Pertamina atau swasta nasional, bukan malah diperpanjang.

Penyerahan blok-blok migas yang akan berakhir kontraknya kepada Pertamina merupakan momentum yang tepat untuk memberdayakan dan membesarkan national oil company. Saat ini potensi blok diyakini lebih besar dari 13 TCF setelah diperolehnya data hasil eksplorasi pada tahun 2008/2009.Adapun gas dan minyak bumi yang telah dihasilkan sejak penambangan pada 1967 hingga tahun 2008/2009 masing-masing adalah 12,7 TCF dan 1,05 miliar barel. “Dengan tingkat produksi gas rata-rata sebesar produksi saat ini, yakni sekitar 2,6 miliar kaki kubik/hari (MMSCFD), maka operasi penambangan blok Mahakam dapat berlangsung lebih dari 20 tahun dari sekarang,”katanya.

Pemerintah diminta segera menyiapkan rencana dan program yang dibutuhkan untuk pemanfaatan blok Mahakam secara optimal, terutama oleh Pertamina. Menurut Marwan, melihat potensi blok Mahakam yang demikian besar, pemerintah harus mengambil manfaat terbesar dengan cara menjadikan Pertamina sebagai pemegang saham signifikan di Total E&P hingga tahun 2017. Setelah 2017, Pertamina bersama badan usaha milik daerah (BUMD) harus menjadi operator blok Mahakam.

Jika hal ini tidak berhasil dilakukan, maka pemerintah harus berketetapan bahwa kontrak dengan Total E&P tidak akan diperpanjang. “Ancaman dari kontraktor untuk mengurangi atau memberhentikan produksi gas mungkin saja muncul.Namun, hal ini tidak perlu menjadi kekhawatiran,” tegasnya. (anton c)syariah

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/356366/


Japan’s Chubu Electric to Buy 1 Mln Tonnes LNG a Year From Indonesia
By Osamu Tsukimori – Wed Sep 22, 2010 2:40am EDT

TOKYO, Sept 22 (Reuters) – Japanese utility Chubu Electric Power Co (9502.T) said on Wednesday it would buy liquefied natural gas (LNG) from the Donggi-Senoro project in Sulawesi in Indonesia. Chubu, Japan’s third-biggest utility, said it would buy 1 million tonnes per year (tpy) of LNG for about 13 years starting in the second half of 2014. Chubu officials said it expects to sign a contract on the purchase in October. It also said it is set to set up a joint marketing venture to sell part of the LNG it buys from the project to third parties.

State oil and gas firm Pertamina, together with Indonesia’s PT Medco Energi International (MEDC.JK) and Japan’s Mitsubishi Corp (8058.T), plan to build the Donggi-Senoro LNG plant with a capacity of 2 million tonnes per year. The project requires $1.7 billion for upstream activities and $2 billion for downstream, and is expected to go onstream in 2014.

Indonesia Energy Minister Darwin Saleh agreed in June that 25-30 percent of production from Donggi-Senoro would go to the domestic market, with the rest allocated for export. While buying in term contracts, Chubu bought on the LNG spot market last year after an earthquake caused it to halt operations at its Hamaoka nuclear plant and ramp up thermal output to compensate. Mitsubishi has a 51 percent stake in the project and Pertamina has a 29 percent stake, with Medco holding the rest. (Editing by Michael Watson)

Source: http://www.reuters.com/article/2010/09/22/lng-chubu-electric-indonesia-idUSTOE68L03620100922


Pemerintah Alokasikan Gas Untuk Tiga Pabrik Pupuk
Senin, 31 Januari 2011 11:04 WIB

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengalokasikan pasokan gas bumi buat memenuhi kebutuhan tiga pabrik pupuk yang akan dibangun di tiga wilayah dalam waktu dekat. Alokasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 3288K/15/MEM/2010 tentang Alokasi Gas Bumi untuk Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur Unit 5, Satu Pabrik Pupuk di Donggi-Senoro, dan Satu Pabrik Pupuk di Tangguh yang salinannya diperoleh di Jakarta, Senin.

Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Darwin Saleh pada 31 Desember 2010 itu merupakan kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan juga dalam rangka memprioritaskan gas untuk industri pupuk. Ketiga pabrik pupuk itu adalah Pupuk Kalimantan Timur Unit 5 (PKT-5) di Kalimantan Timur, satu pabrik di Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah, dan satu di Tangguh, Papua.

Pasokan gas PKT-5 berasal dari dua wilayah kerja yang berada di Kalimantan Timur yakni Mahakam dan Sebuku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2021. Selanjutnya, alokasi gas pabrik pupuk di Donggi-Senoro berasal dari Lapangan Donggi Senoro di Sulawesi Tengah dan pabrik pupuk di Tangguh dari Lapangan Tangguh di Papua. Kepmen juga menetapkan harga gas bumi ditetapkan Menteri ESDM dengan mempertimbangkan keekonomian pengembangan lapangan dan praktek kelaziman bisnis. Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan, pemanfaatan gas buat memenuhi kebutuhan pasar domestik akan dilakukan sesuai prioritasnya.

Hal tersebut dilakukan karena terkendala infrastruktur, besarnya cadangan, dan keekonomian pengembangan gasnya. Menurut dia, prioritas utama pemanfaatan gas adalah memenuhi ketahanan energi yakni pembangkit listrik dan juga pabrik pupuk untuk ketahanan pangan. Berdasarkan data BP Migas, kontrak pasokan gas bumi untuk domestik pada tahun 2011 mencapai 56,78 persen dari total kontrak atau sekitar 4.366 miliar british thermal unit per hari (BBTUD). Sisanya, sebesar 3.322 BBTUD atau 43,22 persen diperuntukkan untuk ekspor. Tahun 2010, realisasi pasokan gas untuk domestik sebanyak 4.342,71 BBTUD atau sekitar 50,18 persen.

Sementara gas untuk ekspor sebanyak 4.311,58 BBTUD atau 49,82 persen. Untuk listrik, realisasi 2010 sebesar 854,88 BBTUD dan meningkat menjadi 1.510,6 BBTUD di 2011. Peningkatan pasokan gas listrik berasal dari Lapangan Wortel (Santos), Sungai Kenawang (JOB Pertamina Talisman Jambi Merang), Kampung Baru (Energy Equity Sengkang), PetroChina Jabung, dan “ramping up” Lapangan Singa (Medco EP). Sedangkan, realisasi pasokan gas 2010 kepada industri baik melalui penjualan kepada PT PGN Tbk maupun langsung ke industri sebesar 1203,18 BBTUD. Kontrak tahun 2011, meningkat sebesar 1.690,43 BBTUD. Peningkatan pasokan untuk industri diharapkan berasal dari Kalila Bentu dan JOB Pertamina PetroChina East Java.(*)
Editor: AA Ariwibowo

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/244103/pemerintah-alokasikan-gas-untuk-tiga-pabrik-pupuk


Terminal Terapung Penampung Gas Alam Cair Terkendala
Jumat, 4 Maret 2011 | 02:53 WIB

Jakarta, Kompas – Tiga fasilitas terminal terapung penampung gas alam cair untuk pengangkut gas antarwilayah akan dirampungkan pada 2011. Akan tetapi, salah satu di antaranya masih terkendala masalah rencana reklamasi pantai di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta akan didekati untuk menyelesaikan masalah ini. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Kamis (3/3), sebelum memimpin rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Menurut Hatta, hingga saat ini Pertamina belum mendapatkan izin pembangunan terminal terapung penampung gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Izin belum diberikan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mereklamasi pantai yang dianggap akan terganggu jika fasilitas gas ini dibangun.” (Meskipun merupakan fasilitas bergerak) terminal terapung penampung LNG tetap harus berlabuh. Saat ini, yang sedang dipersiapkan adalah di DKI Jakarta atau Jawa Barat dan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Gas yang diangkut akan digunakan untuk pembangkit listrik Perusahaan Listrik Negara. Saya mau, silakan reklamasi dilakukan, tetapi pada saat yang sama terminal terapung penampung LNG juga dilanjutkan,” ujarnya.

Secara terpisah, Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pemerintah mempercepat pembangunan terminal terapung penampung gas alam cair pada 2011 sehingga pasokan gas untuk pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara dapat diamankan. Fasilitas ini dibutuhkan untuk mengangkut gas dari daerah sumber gas di kawasan Timur Indonesia ke daerah yang minus pasokan gas. ”Tahun ini akan ada tiga terminal terapung penampung LNG, cuma kita memang tidak bisa hanya berhenti di fasilitas itu,” katanya.

Menurut Darwin, Indonesia membutuhkan fasilitas pengangkutan gas yang dapat mengamankan pasokan gas berlebih ke daerah yang minus gas. Daerah yang siap membangun terminal terapung penampung gas alam cair adalah Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah atau Jawa Timur.
”Fasilitas itu bagian dari yang harus kita percepat. Yang paling maju perkembangannya adalah Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, atau Jawa Tengah. Jawa Tengah atau Jawa Timur belum diputus karena menyangkut pertimbangan korporasi,” ujarnya.(OIN)

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2011/03/04/02533459/Terminal Terapung Penampung Gas Alam Cair Terkendala


LNG Tambahan ke Jepang Belum Diputuskan
Evy Rachmawati | Erlangga Djumena | Rabu, 23 Maret 2011 | 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah belum memutuskan soal kemungkinan penambahan volume ekspor gas alam cair atau LNG ke Jepang. Keputusan mengenai hal itu masih menunggu hasil kajian tentang alokasi gas untuk domestik serta lapangan minyak dan gas bumi mana saja yang bisa dialihkan kelebihan produksinya ke negara yang dilanda gempa dan tsunami itu.

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, usai menghadiri acara Forum Carbon Capture and Storage, pada Rabu (23/3/2011), di Jakarta. Darwin menambahkan, sampai saat ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi belum melaporkan tentang hasil pembahasan terkait kemungkinan penambahan volume ekspor gas alam cair atau LNG ke Jepang. “Bu Evita belum report ke saya, tapi saya dengar sudah bahas sampai tadi malam dengan jajarannya dan BP Migas,” kata dia.

“Saya ingin menegaskan kembali, pada prinsipnya gas kita untuk domestik. Tentu saja kita menghormati kontrak-kontrak yang ada, kemudian kita menata infrastruktur untuk menyimpan gas. Kita tahu, produksi gas kita di atas target dari yang dialokasikan di dalam APBN, dan kelebihan-kelebih an ini ingin kita lihat,” ujarnya. Pihaknya menginginkan mendapat laporan dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal Migas tentang mana yang paling ekonomis. “Karena gas ini mudah menguap, jadi apa rekomendasinya. Kita akan lihat apakah ada yang bisa digunakan untuk membantu Jepang. Kita mengetahui, Jepang adalah salah satu negara penting di dunia yang sudah lama menjalin hubungan sejarahnya ekonomi saling membantu dengan Indonesia,” kata dia.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo menambahkan, sejauh ini pemerintah belum membuat keputusan tetapi baru dalam tahap persiapan. “Saya belum bisa menyampaikan hasilnya karena memang belum final. Tujuan kita adalah, gas itu utama untuk domestik.

Sumber: http://internasional.kompas.com/read/2011/03/23/12174684/LNG.Tambahan.ke.Jepang.Belum.Diputuskan


KONTRAK LNG: Dari Donggi Senoro Tak Otomatis Dialihkan Untuk Domestik
Vega Aulia Pradipta – Kamis, 26 Juli 2012 | 18:08 WIB

JAKARTA: PT Pertamina (Persero) menegaskan kontrak penjualan gas alam cair (liquified natural Gas/LNG) dari kilang PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) tidak bisa serta-merta dialihkan untuk domestik.

Hendra Jaya, mantan General Manager JOB Medco-Pertamina E&P Tomori, mengatakan gas terpaksa diekspor karena dulu konsumen domestik tidak ada yang mau saat ditawarkan produksi gas dari Blok Matindok dan Senoro, yang kemudian dipakai untuk memasok kilang DSLNG.

“Kalau mau dijual ke dalam negeri, lalu siapa yang mau beli? Dulu belum ada FSRU [terminal LNG terapung], PLN ngga mau terima, pupuk juga ngga ada,” ujarnya ketika ditemui di sela-sela acara diskusi Gas Donggi Senoro Untuk Siapa? di Gedung DPD, Kamis (26/7/2012).

Kilang LNG milik PT Donggi Senoro LNG berkapasitas 2 juta ton LNG per tahun (2 MTPA) terletak di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kilang tersebut diperkirakan onstream pada 2014 dan status proyek hingga Juli 2012 sudah berjalan 53%.

DSLNG dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi 29%, PT Medco LNG Indonesia 11,1%, dan Sulawesi LNG Development Ltd 59,9%. Adapun Sulawesi LNG dimiliki oleh Mitsubishi Corporation 75% dan Korea Gas Corporation (KOGAS) 25%.

DSLNG akan mendapat total pasokan gas dari hulu sebesar 335 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Pertama, dari Blok Senoro sebesar 250 MMscfd. Blok tersebut dikelola oleh PT PHE Tomori Sulawesi (50%), PT Medco E&P Tomori Sulawesi (30%), dan Tomori E&P Limited (20%). Kedua, dari Blok Matindok yang dikelola PT Pertamina EP sebesar 85 MMscfd.

Pada 1980—1997, Blok Matindok dan Senoro dikelola oleh Union Texas. Baru pada 1997, Union Texas mengembalikan hak pengelolaan kedua blok tersebut kepada Indonesia. Selanjutnya oleh negara, kedua blok tersebut diserahkan kepada Pertamina. Menurut Hendra, Pertamina hanya memiliki waktu 30 tahun hingga 2027 untuk mengelola kedua blok tersebut.

“Saat beralih konsesi itu, kami diberikan waktu 30 tahun sampai 2027. Di awal 2000, semua [konsumen domestik] sudah ditawarkan tapi tidak ada yang minat. Dan perlu diingat, Sulawesi Tengah itu permintaan gasnya tidak setinggi di Jawa. Sedangkan ini harus segera diputuskan karena kami cuma punya waktu 13 tahun untuk memproduksikan gasnya,” tegasnya.

Menurut Hendra, dahulu sempat ada konsumen domestik yang menyatakan minatnya untuk membeli gas dari kedua blok itu, yakni sebuah pabrik pupuk bernama PT Panca Amara Utama (PAU). Namun, pabrik pupuk itu hanya mampu menyerap gas separuhnya saja.

“Itu yang tidak bisa disetujui oleh kita. Selaku pemilik lapangan, masa jualan hanya separuh? Harusnya kan sekaligus. Oleh sebab itu, waktu itu dicari bentuk pengembangan lain agar pengembangan lapangan digabungkan, kini menjadi Donggi Senoro. Jadi alasannya adalah keekonomian dan tidak pernah ada sejak awal bahwa gas ini mau di-LNG-kan,” jelasnya. (bas)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/kontrak-lng-dari-donggi-senoro-tak-otomatis-dialihkan-untuk-domestik


Comments are closed.