Dhuafa

Menteri ESDM: Bensin Premium Hanya Untuk Kaum Dhuafa
Akhmad Nurismarsyah – detikfinance – Senin, 02/05/2011 13:19 WIB

Jakarta – Pemerintah mengatakan bensin premium hanya diperuntukkan bagi kaum dhuafa (miskin). Masyarakat mampu sebaiknya membeli pertamax, meskipun saat ini harganya mencapai Rp 9.050 per liter. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh seusai mengadakan konferensi pers acara Seminar dan Pameran Nasional CSR Pendidikan Sektor ESDM 2011 yang dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (2/5/2011).

“Sesuai dengan UU, bahwa dinyatakan premium, BBM bersubsidi buat golongan kurang mampu, untuk kaum dhuafa,” katanya. Karena itu Darwin meminta supaya orang-orang yang mampu untuk tetap menggunakan pertamax. “Pemerintah akan terus melakukan pendidikan kepada petugas maupun pemilik SPBU untuk membantu supaya menyalurkan BBM subsidi ke masyarakat yang tepat,” tandas Darwin.

Ketika diminta tanggapannnya terkait naiknya harga pertamax sejak 1 April 2011 menjadi Rp 9.050 per liter, Darwin mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan berdasarkan aturan yang ada. Tindakan dilakukan sehingga kenaiakn pertamax tidak memicu kenaikan konsumsi premium yang otomatis bisa membuat dana subsidi melonjak. “Kita akan terus menjelaskan, mengimbau (kepada konsumen), dan kita terus upayakan untuk menggunakan teknologi tertentu, jad nanti distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran,” ujar Darwin.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2011/05/02/131930/1630307/1034/menteri-esdm-bensin-premium-hanya-untuk-kaum-dhuafa


Mana Pembelaan Sektor Energi Pemerintah Terhadap Kaum Duafa?
Kamis, 17 Mei 2012

KBRN, Jakarta: Sahabat, mungkin tidak banyak dari kita yang ingat apalagi tergetar pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei nanti. Lain halnya dengan Indonesian Petroleum Association (IPA), walaupun beranggotakan banyak perusahaan asing dan pengurusnya banyak ‘bule’, organisasi ini sudah puluhan tahun, setia merayakan hari strategis tersebut.

Sekalipun kontribusi mereka IPA kepada Indonesia masih bisa dikritisi, tapi setidaknya kegiatan rutin IPA stiap 20 Mei itu mngingatkan kita tentang hubungan langsung antara Sumber Daya Alam dengan Kebangkitan Nasional. Tetapi, Indonesia masih sulit bangkit bila sebagian besar rakyatnya belum berdaya.

Mayoritas teanga kerja kita pendidikannya SMP atau kurang (68%), mayoritas juga bekerja dengan status informal (62%), dengan kondisi itu penghasilan mereka ada di sekitar upah minimum provinsi (Rp1,3 jutaan). Duafa kita itu kurang disentuh keadilan energi. Sejauh ini, hasil Sumber Daya Alam dari mineral sebesar Rp350 trilyun, sebagian besar untuk subsidi energi, Rp 202 trilyun, khususnya terbesar utk BBM Rp92 trlyun.

Masalahnya, lebih dari 50% penerima subsidi BBM adalah mobil pribadi, mulai dari mobil sederhana (di bawah 1500cc, 8,5 juta mobil) hingga yang lebih besar (8,7 juta). UU Energi dn UU Migas mengamanahkan bahwa subsidi untuk golongan tidak mampu. Di tahun 2011, pemerintah mngidentifikasi bahwa pemilik mobil sederhana sekalipun ternyata berpendapatan minimal Rp3 juta.

Bila dihadapkan dengan mayoritas tenaga kerja kita dengan penghasilan sekitar upah minimum (Rp1,3 jutaan), sangat dekat dengan batas kemiskinan keluarga Rp975 ribu/bulan, maka pemilik mobil pribadi itu sangat mngkin bukan golongan tidak mampu. Dana subsidi itu lebih tepat untuk melistriki 18,1 juta rumah tangga (30% dari rumah tangga kita) yang belum berlistrik dan membutuhkan anggaran Rp86 trilyun.

Karena itu, sangat kita harapkan pemerintah, mengambil langkah dengan jadwal tegas dalam mengatur BBM bersubsidi, tentunya dengan persiapan matang dan tidak berlarut-larut (karena sudah 2x ditunda). Demi keadilan energi, demi duafa yang tidak mampu membela dirinya, sudah waktunya pemerintah lebih berkonsentrasi dalam menjalankan amanah UU Energi dan UU Migas tersebut.

Rakyat perlu mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Semoga partai-partai politik cermat dan tanggap berhitung, duafa yang belum berlistrik ada 18,1 juta rumah tangga dan duafa di sektor informal ada 68 juta orang. Mereka juga voters yang sangat besar dan duafa yang harus dibela. Siapa terpanggil? Salam Indonesia. (Darwin/A Sarinah/WDA) (Editor: Waddi Armi).

Sumber: http://rri.co.id/mobile/index.php/detailberita/detail/18348


Indonesia Tak Punya Stok Minyak, Minyak Mentah Brent US$ 116,21 per Barel
SUARA PEMBARUAN: 04 Maret 2011 [JAKARTA]

Krisis Timur Tengah dan Afrika Utara disertai naiknya permintaan energi dunia menyebabkan harga minyak, gas, batu bara, dan lainnya meningkat secara signifikan. Pemerintah harus secepatnya melakukan antisipasi terhadap kemungkinan harga energi melambung tinggi dengan memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya melalui penyediaan stok minyak mentah. “Saat ini, stok minyak mentah Indonesia tidak ada, yang ada stok BBM (bahan bakar minyak). Jadi, kalau di Timteng sedang krisis akan mengganggu kegiatan bisnis di Indonesia,” kata pengamat perminyakan dari Reformainer Institute Pri Agung Rahmanto di Jakarta, Kamis (3/3).

Menurut Pri Agung, negara-negara lain berlomba meningkatkan stok minyak mentah untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan sabotase di wilayah tersebut yang diprediksi bisa melejitkan harga minyak di atas US$ 150 per barel. “Tak ada salahnya RI juga mengadakan stok minyak mentah mengingat ketergantungan terhadap minyak masih cukup tinggi,” jelasnya. Di Amerika Serikat (AS), kata dia, stok minyak mentah ditetapkan minimal 60 hari. Sementara itu, Jepang dan Eropa punyak stok minyak mentah minimal 90 hari.

“Padahal, negara-negara itu bukan penghasil minyak,” kata dia. Hal senada diungkapkan anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto. Menurut dia, pemerintah sebenarnya cukup serius soal ketahanan energi, tapi hasilnya belum sesuai harapan masyarakat. “Hal itu karena tidak ada evaluasi, kebijakannya tidak terpadu, dan tidak terukur,” tukasnya.

Persoalan saat ini, kata dia, pemerintah belum berhasil mengurangi ketergantungannya terhadap BBM. Rencana diversifikasi ke gas, tidak ada aksi yang konkret. Dia mencontohkan soal kebijakan bahan bakar gas (BBG) untuk mobil. Namun, pembangunan infrastrukturnya belum ada tanda-tanda dimulai. Selain itu, konversi dari BBM ke gas untuk PLN dan industri juga tidak jalan. Kenyataannya industri kekuarangan gas. “Ini semua karena kebijakan gas kita belum jelas. Mulai dari soal kebijakan harga hingga perencanaan pembangunan infrastruktur,” ujar Dito.

Kemarin, minyak mentah jenis Brent, dipasarkan dengan harga US$ 116,21 per barel, sedangkan harga minyak light sweet di pasar New York sekitar US$ 101,83 per barel. Harga minyak sempat merosot karena investor mencerna proposal Venezuela untuk mini perdamaian internasional mencegah perang saudara di Libya. Pri Agung mengatakan, tren kenaikan harga minyak dunia harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

“Kenaikan harga minyak dunia bisa membuat deficit APBN kian besar. Setiap kenaikan satu dolar AS menambah defisit APBN Rp 0,8 triliun,” katanya. Saat ini, harga minyak di atas US$ 100 per barel, padahal asumsi APBN ratarata US$ 80 per barel sehingga defisit diperkirakan membengkan sekitar Rp 16 triliun. Menurut Pri Agung, Indonesia masih jauh sekali dalam bidang ketahanan energi. Hal itu terlihat dari belum mampunya kebutuhan energi dalam negeri dipenuhi sendiri.

Sementara itu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, BUMN akan ikut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan energi nasional. “Ini bagian dari komitmen BUMN untuk ikut mempercepat dan memperkuas pembangunan nasional,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Mustafa menjelaskan, BUMN mendukung ketahanan energi melalui penyediaan BBM, suplai gas, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta suplai listrik.

“Program ketahanan energi akan dilaksanakan oleh Pertamina, PLN, dan PGN,” kata dia. Hingga tahun 2014, kata Mustafa, proyek. yang akan dibangun BUMN antara lain meningkatkan kapasitas kilang minyak Pertamina yang sebelumnya ditargetkan 40,6 KL pada 2011 menjadi 63,6 KL.

Pertamina juga akan mengembangkan lima energi baru dan terbarukan (EBT), seperti energi geothermal (panas bumi) dan angin. PT PLN, kata Mustafa, akan membangun pembangkit baru dengan target menambah pasokan listri 5 mega watt setiap tahun. “PGN akan menjadi pemasok utama bahan bakar gas untuk pembangkit PLN,” katanya.

Pengaturan BBM

Menteri ESDM Darwin Saleh mengatakan, pemerintah terus mengkaji efisiensi penggunaan energi dalam negeri, salah satunya dengan konversi pemakaian premium bagi kendaraan pribadi ke pertamax. “Istilah pembatasan BBM bersubsidi kurang tepat karena konsumsi seharusnya tidak boleh dibatasi, terutama untuk masyarakat golongan menengah kebawah,” katanya, kemarin.

Menurut dia, pengaturan konsumsi BBM bersubsidi dilakukan agar hak masyarakat miskin atau kaum dhuafa tidak terabaikan. “Pengaturan ini perlu karena kita tidak bisa memberikan subsidi. Ini tolong didengarkan, kita tidak boleh membiarkan subsidi diberikan kepada mereka yang tidak berhak. Jangan, itu sama Baja mengambil hak dhuafa,” ujar Darwin.

Saat ini, kata dia, kajian rencana pengaturan BBM tersebut masih dilakukan. “Kajiannya terus berjalan. Terlepas dari progranmya itu, pemerintah akan mempertimbangkan kembali timing yang paling tepat,” ungkapnya. Waktu pemberlakuan rencana ini, kata dia, sudah dikaji oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan mempertimbangkan masalah inflasi. “Pak Menko akan memberikan aba-aba timing-nya kapan,” tandas dia.

Menko Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan bahwa semua perubahan rencana pengaturan BBM subsidi di Jakarta dan sekitarnya telah menjadi kajian pemerintah. “Kami bahas dulu di dalam. Terlalu pagi kalau ngomong saat ini. Kalau ada perubahan harus dilakukan di semester II, ini kan baru Maret. Semua asumsi-asumsi kami catat, untuk nanti kita bahas dengan dewan perwakilan rakyat (DPR),” jelas Hatta.

Pemerinah, kata Hatta, melihat ada sejumlah hal yang harus diperhitungkan ulang sebelum memberlakukan konversi konsumsi premium untuk kendaraan pribadi ke pertamax. Seperti untuk harga, dia menjelaskan pihaknya harus melihat asumsi-asumsi yang berubah, seperti faktor inflasi, daya beli masyarakat, kesiapan-kesiapan dispenser dan sebagainya.

Sumber: http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/257140/Indonesia-Tak-Punya-Stok-Minyak-Minyak-Mentah-Brent-US$-116,21-per-Barel


Pemerintah Siapkan Program Listrik Murah Untuk Rakyat Miskin
Rabu, 12 Oktober 2011 16:14 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com – Pemerintah Indonesia sedang berusaha menyiapkan listrik murah untuk rakyat miskin. Hal ini dilakukan agar subsidi yang pemerintah kucurkan ke listrik khususnya dan Bahan Bakar Minyak (BBM) umumnya tidak mubazir karena dinikmati oleh kalangan borjuis. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, selama ini masih banyak kaum dhuafa (golongan tidak mampu) yang justru tidak menerima subsidi tersebut. Sebab, subsidi yang diberikan pemerintah lebih banyak dinikmati kalangan industri dan pertambangan.

“Program kita (pemerintah) adalah agar listrik murah dan memperbanyak gas dan batu bara dalam penggunaan sumber daya alam,” ujar Darwin dalam Diskusi PPSK DPP Partai Demokrat bertajuk ‘Transformasi Menuju Ketahanan Energi Nasional untuk Kemakmuran Rakyat’ di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta, Rabu (12/10/2011) siang.
Untuk itu, lanjut Darwin, pemerintah akan mendorong perusahaan-perusahaan pemerintah atau BUMN untuk terus memberikan yang terbaik utntuk rakyat. “Kita akan lihat PLN, Pertamina adalah wujud kehendak rakyat untuk mengelola ESDM,” tukas menteri kelahiran Indragiri Hilir, Riau, 29 Oktober 1960 itu.

Selain dihadiri MenESDM, diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Pusat Pengembangan Strategi & Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, serta Ketua Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya.

Sumber: http://jaringnews.com/ekonomi/umum/3263/pemerintah-siapkan-program-listrik-murah-untuk-rakyat-miskin


Jalur Distribusi BBM Kapada Golongan Tidak Mampu Harus Diperjelas
Sabtu, 17 Maret 2012

KBRN, Jakarta: Sahabat, mungkin tidak banyak kita yang tahu ada skitar 4.600 SBPU (pompa bensin) di Indonesia; tapi hanya 70an SBPU saja yang 100% dimiliki Pertamina. Di era 1990-an, gendang deregulasi dan privatisasi kala itu menyebabkan mayoritas kepemilikan SBPU beralih ke banyak pihak.
Sepertinya bagus, karena Pertamina tidak lagi memonopoli. Tapi bagaimana dengan amanah pasal 33, UUD 45 tentang penguasaan negara untuk cabang produksi yang penting? Dilain pihak transaksi di SBPU, mayoritas, bukan transaksi biasa, karena ketika premium atau solar bersubsidi dijual, ketika itu juga terjadi pendistribusian subsidi negara, hak goloangan tidak mampu menurut UU Energi.

Sebagian besar rakyat kita golongan tidak mampu. Kalau mnggunakan proxy data sttistik tenaga kerja informal (66%), artinya 2 darr 3 rakyat tidak mampu. Kaum duafa harus dilindungi, tidak dibiarkan tersisih dari pmenuhan kebutuhan dasar, termasuk energi. UUD45 (pasal 33) mengamanahkan Negara harus menguasai Sumber Daya Alam, termasuk produksi dan pendistribusian BBM yang tergolong “yang penting bagi hajat hidup orang banyak”.

Jadi, mengatur dan memastikan distribusi BBM bersbsidi jelas adalah hakekat amanah UUD 45.Karena itu, kita harus terus memperjuangkan posisi yang sentral dan kuat dari Negara. Untuk itu harus didukung upaya Pertamina, sebagai representasi penguasaan negara, untuk mmiliki kembali penguasaan mayoritas SBPU di Indonesia.

Atau, setidaknya pemerintah harus terus memperbaiki syarat pemberian izin SBPU, termasuk kewajiban mereka ikut bertanggungjawab dalam mendistribusikan BBM kapada golongan tidak mampu. Untuk itu, PP atau Kepmen terkait harus membuat garis tegas, mengatur lebih rinci siapa golongan tidak mampu.

Di era 80 sampai dengan 90-an, ketika angin deregulasi dan privatisasi berhembus di dunia, Indonesia mngkin tanpa sadar terdorong semakin jauh dari amanah UUD 45. “Agama di dunia” kala itu adalah Washington Consensus (Emil Salim, dalam The Politics and Economics of Indonesia’s Natural Res.,2008) : Pemerintah di banyak negara diminta agar tidak masuk terlalu jauh dalam mengatur ekonomi dan mengintervensi pasar.

Saran itu tidak tepat bagi negara berkmbang karena faktor kegagalan pasar, yang tidak berpihak pada rakyat yang tidak berdaya beli. Maka, sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, tahun 1998, membuat Santiago Consensus: market failure, harus dikoreksi pemerintah. Tapi karena pemerintah bisa korup, maka harss digencarkan praktek Good Governance.

Jadi, karena kini pemerintah aktif berperan dengan program pro rakyat dan pemberian subsidi maka berarti pemrintah tidak mengikuti Washington Consensus. Dengan terus gencar mendorong Good Governance kini pemerintah lebih menggunakan pandangan Santiago Consensus. Selesai?

Masalahnya, sisa-sisa pelonggaran peran dan penguasaan negara era 1990an masih ada, hanya sedikit sekali (1,5%) SBPU dimiliki Pertamina, aturan izin SBPU harus lebih mencerminkan semangat UUD 45. Pemerintah harus regulasikan agar kaum duafa terlindungi haknya. Salam Indonesia. (A Sarinah/Darwin/WDA)

Sumber: http://travel.okezone.com/read/2011/03/03/320/430994/menteri-esdm-gugat-istilah-pembatasan-bbm


Comments are closed.