Demand Side

Cegah Penyimpangan BBM, Darwin Akan Terbitkan Permen
Senin, 10 Oktober 2011 13:56 wib

JAKARTA – Guna menghambat penyimpangan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ke daerah, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Demikian diungkapkan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. Menurutnya, permen tersebut akan diterbitkan guna menata kembali pendistribusian BBM subsidi agar tetap sasaran.

“Ini bukan sakit dan obat, ini masalah masyarakat agar keadilan negara terjaga, kita juga siapkan Permen untuk menata kembali pendistribusian BBM subsidi,” ungkap Darwin dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2011). Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada supply side atau sektor supply, tapi juga fokus pada sektor demand. “Lebih banyak fokus pada aspek demand, ada pertumbuhan industri automotif, kebocoran yang tidak berhak mendapat subsidi,” jelasnya.

“Kita akan menetapkan determinan bukan hanya populasi, tapi di mana populasi duafa tadi, itu yang akan kita kaji, mereka yang berhak mendapatkan subsidi,” tambahnya. Selain itu, Darwin mengatakan, pihaknya akan lebih fokus pada Indonesia bagian timur dan meningkatkan kerja lembaga. “Ke Indonesia bagian timur dengan meningkatkan kerja lembaga,” pungkasnya.

Sumber: http://www.sindonews.com/read/2011/10/10/19/513184/cegah-penyimpangan-bbm-darwin-akan-terbitkan-permen


Pemerintah Sebar Surat Imbauan Hemat Energi ke Masyarakat
Nurseffi Dwi Wahyuni – detikfinance – Kamis, 07/10/2010 12:50 WIB

Jakarta – Pemerintah akan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan hemat energi pada tahun ini. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang (UU) No.30/2007 tentang Energi. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTK) Luluk Sumiarso seusai membuka National Workshop On Approriate Renewable Energy Technologies for Application By Rural Communities, di Hotel Akmani, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (7/10/2010).

“Selama ini penggunaan energi belum efisien, surat itu semacam surat anjuran untuk lebih efisien terutama untuk sektor kegiatan di rumah tangga, komersial, transportasi, dan industri,” ujar Luluk. Melalui surat tersebut, lanjut dia, pemerintah akan memaparkan langkah-langkah hemat energi yang bisa dilakukan masyarakat. “Tentu harus disertai dengan cara-cara menghemat itu bagaimana. Misalnya, banyak hal-hal yang sederhana di rumah tangga seperti mematikan lampu kalau tidak dipakai, Mobil kalau tidak dipakai dimatikan mesinnya. Hal sederhana itu kalau dikalikan sekian, berapa penghematannya, cukup besar kan,” jelasnya.

Luluk menjelaskan, penerbitan surat ini merupakan bentuk pendekatan persuasif agar bisa dilakukan penghematan energi melalui manajemen energi, Namun tidak tertutup kemungkinan ke depan akan ada law enforcement (penegakan hukum) bagi mereka yang melanggar. “Kita mulai langkah persuasif sampai suatu saat nanti sampai waktu ada langkah-langkah yang law enforcement,” paparnya. Saat ini, menurut Luluk, pemerintah juga tengah memperbaharui Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN).

“Jadi langkah-langkah yang sudah diusulkan Pak Menteri (ESDM) kebijakan kan domainnya menteri, satu energi di demand side, konservasi energi di sisi kebutuhan, di supply side itu energy diversification,” tuturnya. Nantinya, pemerintah juga akan menerbitkan RIDEN yang akan dimasukkan dalam PP kedua selain PP 70/2009, yang juga akan segera rampung rancangannya. “Kalau RIKEN itu kebutuhan energi sektoral seperti rumah tangga, komersil, transportasi, dan industri, kalau RIDEN itu per cluster,” tambah Luluk.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2010/10/07/125059/1457976/4/pemerintah-sebar-surat-imbauan-hemat-energi-ke-masyarakat?f9911023


Indonesia Perkuat Kerjasama Studi Energi Bersih dengan Jepang
Rabu, 09 Februari 2011 22:58

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Kamis (10/02/2011), membuka acara Interim Workshop of the Study for Promoting Practical Demand Side Management (DSM) Program in Indonesia. Acara yang digelar di Hotel Intercontinental Jakarta ini merupakan kerjasama Direktorat Jenderal EBT-KE dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Selama JICA memiliki peran yang besar dalam penelitian-penelitian mengenai energi bersih di Indonesia, khususnya dalam hal pemanfaatan panas bumi dan peningkatan efisiensi energi fosil.

“Dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Rumah Kaca (RAN GRK), sektor energi memiliki target untuk berkontribusi mengurangi emisi 5,13% hingga tahun 2020. Untuk itu studi mengenai pengurangan emisi di sektor energi terus dikembangkan, salah satunya kerjasama studi energi bersih di Indonesia dengan JICA ini,” ujar Menteri ESDM dalam opening remark-nya. Menteri menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada pemerintah Jepang karena memberikan bantuan studi mengenai energi bersih di Indonesia. Melalui upaya bersama, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh yakin bahwa Indonesia optimis dapat mengurangi emisi karbon sekitar 26% pada tahun 2020 nanti. Melalui gerakan nasional, yang dimulai dari penggunaan energi bersih di sektor ESDM. Menteri optimis target pertemuan G-20 yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Pittsburgh Amerika Serikat dapat terwujud. “Kesepakatan yang tertuang dalam RAN GRK dapat tercapai dengan upaya semua pihak termasuk dari sektor energi dan sumber daya mineral,” lanjut Menteri.

Sejalan dengan hal tersebut, Dirjen EBT-KE, Luluk Sumiarso dalam paparannya mengajak semua pihak untuk melakukan konservasi energi di segala sektor dan sumber daya, sebagai amanat dari PP No 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Melaui Peraturan pemerintah ini, Dirjen EBT-KE berharap konservasi energi dapat dilakukan sebagai gerakan bersama, baik dari sisi suplay maupun demand. Dengan pelaksanaan konservasi energi dan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangkitan tenaga listrik, Dirjen EBT-KE yakin mampu mengurangi penggunaan energi fosil yang saat ini menjadi penyumbang terbesar konsumsi energi untuk pembangkit listrik.

Dari sisi demand yang sangat terlihat adalah dari penghematan konsumen listrik, sehingga suply listrik dari pembangkit energi fosil dapat ditahan. Menurutnya penghematan bisa dilakukan oleh PLN maupun di setiap konsumen rumah tangga maupun industri. Dirjen EBT-KE mengingatkan bahwa potensi penghematan energi dari sektor industri besar setara dengan 5 juta Tonne of Oil Equivalent (TOE). Penghematan energi tersebut sama halnya dengan menunda pembangunan pembangkit listrik sebesar 58 TWh atau 6.600 MW.

Sumber: http://www.dpu.patikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=460:indonesia-perkuat-kerjasama-studi-energi-bersih-dengan-jepang&catid=3:esdm


Indonesia Usulkan Peningkatan Kerjasama Energy Efficiency
Tribunnews.com – Rabu, 21 September 2011 03:24 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh ikut hadiri pertemuan ASEAN+3 serta pertemuan serta pertemuan East Asia Summit (EAS), Selasa (20/9/2011) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. ASEAN+3 adalah pertemuan menteri-menteri negara ASEAN dan tiga negara, China, Jepang dan Korea Selatan.

Seperti dirilis Kementerian ESDM, Selasa (20/9/2011), delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri ESDM didampingi pejabat Kementerian ESDM serta perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, BP Migas, BPH Migas, BATAN, PT Pertamina, dan PT PLN. Dilaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan usulan peningkatan kerjasama regional khususnya di bidang energy efficiency dan demand side management di sektor transportasi. Antara lain melalui kerjasama pengembangan mass transportation.

“Usulan yang disampaikan tersebut diharapkan dapat memperbaiki intensitas energi di sektor transportasi dan mengurangi emisi CO2,” sebut rilis tersebut. Usulan Indonesia tersebut diterima oleh delegasi negara lain dan dicantumkan dalam Joint Ministerial Statement ASEAN+3 dan Joint Ministerial Statement EAS EMM.

Indonesia juga menyampaikan usulan peningkatan transparansi pengelolaan sector industry ekstraktif (Extractive Industry Transparency Initiative/EITI) dalam rangka mendorong perbaikan iklim investasi migas dan batubara. “Namun demikian, delegasi negara lain mengusulkan agar inisiatif tersebut lebih dahulu dibahas di tingkatSenior Official Meeting on Energy,” demikian dirilis.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2011/09/21/indonesia-usulkan-peningkatan-kerjasama-energy-efficiency


Menkeu: Subsidi BBM Bisa Turun Rp4,9 Triliun
Senin, 10 Oktober 2011 | 13:14

JAKARTA-Menkeu Agus Martowardojo mengatakan, alokasi subsidi bahan bakar minyak 2012 bisa turun sebesar Rp4,9 triliun dengan asumsi kuota BBM bersubsidi berkurang dari 40 juta kiloliter menjadi 37,8 juta kiloliter. “Penghematan subsidi BBM Rp4,9 triliun itu, diusulkan sebagai cadangan risiko fiskal,” katanya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (10/10).

Menurut dia, dengan kuota 37,8 juta kiloliter, maka subsidi BBM akan menjadi Rp118,7 triliun atau turun Rp4,9 triliun dibandingkan sebelumnya sebesar Rp123,6 triliun dengan kuota 40 juta kiloliter. Agus mengatakan, penurunan subsidi Rp4,9 triliun yang ditambah kenaikan penerimaan pajak dan nonpajak, dan penghematan bunga, maka didapat penghematan kotor sekitar Rp20 triliun. “Namun, setelah dikurangi pengeluaran seperti pembayaran pendidikan dan dana otonomi khusus, maka didapat optimalisasi sekitar Rp11 triliun,” katanya.

Hadir pula dalam rapat antara lain Menteri ESDM Darwin Saleh, Wakil Menkeu Anny Ratnawati, Kepala Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo, dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Pada rapat tersebut, pemerintah memaparkan, skenario pengaturan BBM bersubsidi dimulai secara bertahap pada Januari 2012 di wilayah Jawa dan Bali dengan target volume sebesar 37,8 juta kiloliter.

Pencapaian target kuota BBM subsidi sebesar 37,8 juta kiloliter itu juga dengan syarat adanya perubahan aturan, penerapan “demand side”, pembatasan produksi kendaraan bermotor, program transportasi masal, dan peningkatan pengendalian distribusi BBM terhadap kebocoran. Kuota BBM bersubsidi sebesar 37,8 juta kiloliter tersebut lebih rendah dibanding kesepakatan pemerintah dengan Komisi VII DPR sebesar 40 juta kiloliter. Sementara dengan asumsi kuota 40 juta kiloliter, program pengaturan BBM dilakukan mulai April 2012.

Sumber: http://www.investor.co.id/energy/menkeu-subsidi-bbm-bisa-turun-rp49-triliun/21622


Pemerintah Rencanakan Pengaturan BBM pada Januari 2012
Senin, 10 Oktober 2011 | 12:22

JAKARTA- Pemerintah merencanakan pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi dimulai pada Januari 2012 dengan target volume sebesar 37,8 juta kiloliter. Menteri ESDM Darwin Saleh saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (10/10), mengatakan program pengaturan pemakaian BBM bersubsidi tersebut dimulai di wilayah Jawa dan Bali secara bertahap pada Januari 2012.

“Selain itu, target kuota BBM subsidi sebesar 37,8 juta kiloliter mesti pula dibarengi dengan perubahan aturan, penerapan ‘demand side’, pembatasan produksi kendaraan bermotor, program transportasi masal, dan peningkatan pengendalian distribusi BBM terhadap kebocoran,” katanya. Hadir pula dalam rapat antara lain Menkeu Agus Martowardjojo, Wakil Menkeu Anny Ratnawati, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo, dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Kuota BBM bersubsidi sebesar 37,8 juta kiloliter tersebut lebih rendah dibandingkan kesepakatan pemerintah dengan Komisi VII DPR sebesar 40 juta kiloliter.

Darwin mengatakan, dengan asumsi kuota 40 juta kiloliter, program pengaturan BBM dilakukan mulai April 2012. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan, pihaknya siap menjalankan berapapun kuota BBM tahun 2012 yang disepakati antara pemerintah dan DPR. “Namun, kuota BBM subsidi sebesar 40 juta kiloliter sebenarnya sudah merupakan upaya paling keras,” katanya. Hal senada dikemukakan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Pertamina, menurut dia, siap menjalankan kuota BBM subsidi sebesar 37,8 juta kiloliter atau 40 juta kiloliter.

Sumber: http://www.investor.co.id/energy/pemerintah-rencanakan-pengaturan-bbm-pada-januari-2012/21618


MOBIL PRIBADI AKAN DILARANG PAKAI PREMIUM MULAI AWAL 2012
Author: Retno Ayuningtyas dan Wahyu Sudoyo – INVESTOR DAILY: 11 Oktober 2011

JAKARTA: Indonesia belum bisa meniru RRT menurunkan harga BBM mengikuti pelemahan harga minyak mentah dunia. Soalnya, dari Januari hingga kini, rata-rata harga minyak masih jauh di atas asumsi APBN.Di sisi lain, untuk menekan subsidi BBM, pemerintah mengusulkan agar mobil pribadi di Jawa dan Bali dilarang menggunakan premium mulai awal 2012.

Hingga Senin (10/10) malam, rapat antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menemui jalan buntu (deadlock). Pemerintah dan Banggar belum menyepakati kuota konsumsi BBM bersubsidi tahun depan. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menghendaki kuota BBM bersubsidi pada 2012 ditekan dari 43,7 juta kiloliter (kl) menjadi 40 juta kl. Namun, Banggar DPR meminta kuota BBM bersubsidi diturunkan lagi 2,2 juta hingga 6,3 juta kl dari usulan pemerintah.

Menurut Menkeu Agus Martowardojo, usulan melarang mobil pribadi (pelat hitam) di Jawa dan Bali mengonsumsi BBM bersubsidi jenis premium mulai April 2012 merupakan salah satu opsi yang disiapkan pemerintah. Opsi lainnya adalah pembatasan konsumsi yang mekanismenya masih dibahas. “Pelarangan mobil pribadi menggunakan premium di Jawa dan Bali bakal mampu menekan konsumsi premium secara signifikan dengan margin errorl0%. Tapi rencana tersebut masih harus didiskusikan dengan DPR,” kata Menkeu.

Agus mengungkapkan, jika tidak ada pembatasan, konsumsi BBM bersubsidi pada 2012 kemungkinan mencapai 43,7 juta’ kl, terdiri atas premium 28,1 juta kl, minyak tanah 1,7 juta kl, dan solar 13,9 juta M. Namun, jika dilakukan pembatasan, konsumsi BBM bersubsidi pada 2012 bisa ditekan menjadi 40 juta kl, sehingga konsumsi premium bisa menyusut menjadi 24,4 juta kl. Konsumsi BBM bersubsidi sempat diusulkan dipangkas menjadi 37,8 juta kl.

Dia mengakui, larangan mobil pribadi menggunakan premium dan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bakal mendorong inflasi 0,5-0,6%. “Ini akan menjadi perhatian pemerintah, mengingat asumsi inflasi tahun depan sekitar 5,3%,” ucap dia. Secara terpisah, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan, pemerintah sebetulnya menyiapkan dua skenario pelarangan mobil pribadi menggunakan premium di Jawa dan Bali. Pertama, jika konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan 37,8juta kl, larangan mobil pribadi menggunakan premium bisa diberlakukan di Jawa dan Bali secara bertahap mulai Januari 2012.

“Skenario kedua, jika konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan 40 juta kl, larangan mobil pribadi menggunakan premium dapat diberlakukan secara bertahap di Jawa dan Bali mulai April tahun depan,” papar dia.

Tak Bisa Turun

Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengakui, Indonesia belum bisa meniru RRT menurunkan harga BBM mengikuti penurunan harga minyak mentah. Penyebabnya antara lain karena penurunan harga minyak mentah dalam setahun masih di atas asumsi APBN-P 2011.

Pemerintah RRT, Sabtu (8/10) menurunkan harga BBM. Ini merupakan yang pertama tlalam 19 bulan dan yang pertama tahun ini. Langkah itu diambil setelah ongkos minyak mentah merosot akibat pelemahan ekonomi dunia. Harga bensin eks pabrik diturunkan 300 yuan (US$ 47,20) per metrik ton atau 3,5%, sedangkan harga solar juga dipangkas 300 yuan atau 3,9%. Lukita menambahkan, saat ini harga BBM untuk industri sangat murah, sehingga belum ada ruang untuk diturunkan. “Level yang sekarang masih di atas level perekonomian kita,” ujar dia.

Lagipula, kata dia, harga BBM industri sudah disesuaikan dengan harga pasar. “Jadi, sulit bagi pemerintah untuk memberlakukan BBM industri di bawah harga pasar,” tutur dia. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan,saat ini sulit bagi Indonesia mengikuti langkah RRT menurunkan harga BBM,meski ongkos minyak mentah merosot akibat pelemahan ekonomi dunia.Pasalnya,syarat-syarat untuk melakukan hal itu sulit dipenuhi Indonesia.

Menurut Pri Agung, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi agar harga BBM bisa diturunkan, yakni nilai tukar rupiah yang kuat dan rata-rata harga minyak mentah dunia sepanjang 2011 di bawah asumsi APBN-P 2011 (US$ 95 per barel). “Saat ini rupiah cenderung melemah dan rata-rata harga minyak tahun ini masih jauh di atas asumsi APBN,” ujar dia.

Dia menjelaskan,rata-rata harga minyak mentah dunia yang memungkinkan pemerintah menurunkan harga BBM adalah tidak lebih dari US$ 80 per barel. Rata-rata harga minyak mentah dunia dari Januari 2011 hingga saat ini tercatat US$ 110 per barel. “Ini berarti, harga minyak mentah selama sisa waktu 2011 harus di bawah US$ 60 per barel agar rata-rata harga bisa mencapai US$ 80 per barel,” tandas dia. Dia menambahkan, bisa saja Indonesia menerapkan kebijakan yang memungkinkan dilakukan penurunan atau kenaikan harga saat harga minyak mentah dunia naik atau turun. Caranya, pemerintah memberlakukan angka subsidi yang konstan untuk semua level harga minyak mentah.

Cegah Penyimpangan

Darwin Saleh juga mengatakan,untuk mencegah penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi di daerah, Kementerian ESDM akan menerbitkan peraturan menteri (permen). “Ini bukan sakit dan obat. Ini masalah keadilan. Permen ini akan dikeluarkan untuk menata kembali pendistribusian BBM bersubsidi,” ujar dia. Pemerintah, kata Darwin, tidak hanya fokus pada sisi pasokan, melainkan juga sisi permintaan. Itu karena permintaan BBM bersubsidi naik signifikan seiring pertumbuhan industri, terutama sektor otomotif.

Dia menambahkan, untuk memberlakukan lrangan tersebut dibutuhkan kerja sama berbagai pihak.”Larangan ini harus dibarengi perubahan aturan, penerapan demand side management pembatasan produksi kendaraan bermotor, pembangunan transportasi massal, dan memperketat pengawasan guna mencegah kebocoran,” papar dia. Dia mengemukakan, perubahan aturan yang bakal direvisi di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri dan Perpres No 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No 55 Tahun 2005.

Berdasarkan rencana awal Kementerian ESDM, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi baru akan dimulai pada April 2012. Melalui program tersebut, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan menjadi 40 juta kl. Namun, skenario itu belum memasukkan penggunaan alat kendali konsumsi, hanya mengandalkan pengawasan bersama pemda dan Polri. Tahun ini, konsumsi BBM bersubsidi diestimasikan mencapai 43,7 juta kl. Hingga September, konsumsi BBM bersubsidi sudah menyentuh angka 30 juta kl.

Penyimpangan Turun Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengaku siap melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi. Namun, aturan itu harus diikuti revisi Perpres No 55 Tahun 2005 yang menggariskan siapa yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi. Dia menjelaskan, selama ini BPH Migas mengawasi distribusi BBM bersubsidi bersama Kantor Menko Polhukam, Badan Intelijen Negara, Polri, dan Kejaksaan Agung. Hasilnya, jumlah penyimpangan BBM bersubsidi terus menurun. “Biasanya 500 kasus. Tahun ini, per September hanya 162 kasus,” ujar dia.

Dirut Pertamina Karen Agustiawan juga menyatakan siap menerapkan pembatasan BBM bersubsidi, asalkan ada payung hukumnya. “Kapan pun pembatasan dilaksanakan, kami siap. Cuma, kami butuh dua bulan sebelumnya untuk menyiapkan infrastruktur SPBU dan depo,” tutor dia. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengemukakan, untuk mendukung program pembatasan BBM bersubsidi pada angkutan umum, pemerintah akan menambah jumlah alat kendali konsumsi (radio frequency identiffcation/RFID) BBM. Alat tersebutbakal diuji coba pada kendaraan umum mulai minggu ketiga Oktober. “Jumlah RFID yang diuji coba akan ditambah menjadi 250 unit dari sebelumnya 50 unit,” kata Evita.

Kementerian ESDM telah memasang 50 unit RFID pada angkot M-01 jurusan Senen-Kampung Melayu. Sedangkan alat pembacanya telah .dipasang 1 unit di SPBU Matraman. Jika uji coba berhasil, sistem RFID bakal dipasang di seluruh angkutan umum. Kebutuhan investasinya diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun. Evita mengungkapkan, dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi 8% per tahun, penggunaan BBM bersubsidi akan mencapai 43,7 juta kl jika tidak dibatasi. Rinciannya premium 28,1 juta kl, minyak tanah 1,7 juta kl, dan solar 13,9 juta kl. “Jika tahun depan ada pembatasan, konsumsi premium bersubsidi bisa ditekan hingga menjadi 24,4 juta kl, sehingga konsumsi total BBM bersubsidi hanya menjadi 40 juta kl,” tutur dia.

Kompensasi BBM

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Naisonal (Bappenas) akan mengkaji program kompensasi pembatasan BBM bersubsidi. “Kami akan kaji kira-kira program apa yang relevan,” ujar Wakil Menteri PPN/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo. Dia menjelaskan, pada 2008, ketika terjadi pengurangan subsidi BBM, program yang diterapkan pemerintah adalah memberikan kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BL) bagi kelompok masyarakat miskin. “Tapi untuk kondisi sekarang, kami masih mengkajinya,” ucap dia. Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PDI-P Arif Budimata menilai, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi belum disiapkan secara ma tang oleh pemerintah. “Ini bisa memicu kegaduhan sosial,” kata dia.

Sumber: http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/263318/Harga-BBM-Tak-Bisa-Diturunkan-MOBIL-PRIBADI-AKAN-DILARANG-PAKAI-PREMIUM-MULAI-AWAL-2012


Comments are closed.