Pembangunan Kelembagaan

Date: 06/12/2016
Fungsi Kelembagaan Dalam Kehidupan Berbangsa Secara Normal
Sahabat, ada khabar baik, mungkin sedikit atau remeh saja. Siang ini, di pertigaan atau perempatan jalan yang saya lalui, tidak terlihat ada “pak Ogah” mengatur lalu lintas. Ada apa gerangan? Semoga ini pertanda baik, bahwa ke depan ini adalah polantas atau kepolisian kita secara umum yang akan menegakkan peran dlm penegakkan hukum di banyak bidang kehidupan bangsa kita sehari – hari .. Besar hati rasanya, bila negara hadir, polisi hadir sesuai dengan peraturan dan fungsi kelembagaan dalam kehidupan berbangsa secara normal. Biarlah anak – anak muda yang menganggur dan setengah menganggur itu dilatih negara (bekerjasama dengan swasta) dalam ratusan Balai Latihan Kerja (walaupun sebagian banyak terbengkalai) yang sudah dirintis Pak Harto, bahkan sejak zaman Bung Karno. Di negara berkembang sperti kita, negara masih harus banyak hadir, merintis dan membangun peradaban yang sehat bersama kita semua. Sudah lama rasanya, negara tidak hadir di sejumlah urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Diam – diam saya teringat seorang Kompolnas senior, yang menanggapi dengan simpatik ketika saya menyampaikan curhat dan keprihatinan kita semua mungkin, tentang pelanggaran hukum dan semrawutnya lalu lintas kita. Salam Indonesia


Date: 01/06/2009
Civis Pacem Parabellum
Sahabat, sungguh tidak mudah menarik kesimpulan dari suasana menggemaskan terkait hubungan dengan Malaysia yang melanggar lagi perbatasan Indonesia. Dibumbui pula liputan nelayan kita yang ditangkap dan dipukuli aparat keamanan Malaysia. Kalau kita benar-benar ingin mengambil langkah berharkat yang tepat, maka perlu pertimbangan komprehensif. Perlu tekad bersama untuk mempersiapkan penyelesaiannya. Kapan menempuh diplomasi? kapan berperang? Adalah fakta, ratusan ribu TKI kita terbanyak di Malaysia. Adalah fakta APBN kita terbatas, sehingga alokasi untuk kesejahteraan rakyat langsung (pendidikan & kesehatan) mau tidak mau diprioritaskan, mengalahkan alokasi investasi untuk pertumbuhan. Lalu masih adakah daya dukung untuk dana operasi perang terbatas dan Malaysia? Andaikan Presiden menyatakan perang besok atau minggu depan, apakah DPR pada waktunya akan mendukung dan menyetujui tambahan anggaran untuk perang? adakah uangnya? Kalau rakyat Indonesia beraksi sendiri-sendiri, beringas membakar segala yang terkait Malaysia, menyiksa warga Malaysia, selain tidak benar secara hukum, apa dampaknya bagi nasib ribuan TKI di Malaysia? siapa yang melindunginya? KARENA ITU, MARI BERANTAS KORUPSI, TINGKATKAN PAJAK, AGAR BANYAK DANA TERSEDIA UNTUK PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS, TERMASUK MEMBANGUN ALUTSISTA YANG KUAT DAN SIAP PERANG. “Civis Pacem Parabellum” kalau ingin damai kita harus siap berperang. Kesiapan berperang, membutuhkan anggaran dan alutsista yang kuat. “Kuat”kah kita saat ini? Masih banyak PR kita sendiri yang harus kita kerjakan. Sementara ini kita masih harus berperang dengan diri sendiri, agar disiplin, agar kuat, agar tidak korupsi, dan lain sebagainya, agar mampu menggetarkan tetangga-tetangga yang kurang ajar. SIAPKAN DIRI DAHULU! Salam Indonesia.


Date: 12/06/2009
Logika dalam Agregasi
Sahabat, karena luas daratan Indonesia sekitar 1,9 juta km persegi dan PDB sekitar Rp 5000 triliun, bisakah kita menafsirkan setiap orang, termasuk bayi baru lahir sudah punya tanah seluas 0, 8 ha dan berproduksi senilai Rp 21 juta? ANEHKAN?! Seperti itulah anehnya, bila orang mengatakan total utang pemerintah (Luar Negeri dan Dalam Negeri) Rp 1700 triliun, karenanya setiap orang termasuk bayi lahir sudah mengemban utang Rp 7 juta. Karena itu ukurlah utang dan alat ukur yang benar. Faktanya, utang luar negeri pemerintah secara absolut terus turun (zaman Megawati 2004:$68miliar; 2008:$67miliar; 2009:$63miliar) dan rasio utang luar negeri terhadap PDB terus turun (2004:57%, 2008:33%). Faktanya, kalaupun memang total utang pemerintah naik tapi itu karena kenaikan utang dalam negeri melalui penjualan Surat Berharga Negara/SBN yang meningkat (2004:$79 miliar, 2008:$84 miliar), yang mencerminkan semakin besarnya sumber pembiayaan pembangunan yang tidak mengikat dan yang berasal dari kita untuk kita di dalam negeri. Peningkatan peran SBN justru mencerminkan berjalannya upaya restrukturisasi utang agar lebih sehat, yang semakin mengandalkan sumber pembiayaan dalam negeri (2004:52%; 2009:57%), mengurangi utang luar negeri dan tidak lagi ditentukan pihak luar negeri (porsi utang luar negeri 2004:48%; 2009:43%). Faktanya, Oktober 2006, $7, 8 miliar utang IMF kita lunasi dan CGI kita bubarkan pada Januari 2007, sehingga kini kitalah yang menentukan agenda pembicaraan program pembangunan ketika berlangsung pertemuan dan pihak-pihak luar negeri. Faktanya, pemerintah RI kini tidak lagi menjual aset-aset negara dan cara-cara strategic sales yang cenderung keblinger dan banyak akal-akalan. Mari gunakan alat ukur yang benar dan serahkan pada ahlinya ketika membahas utang negara. Salam Indonesia.


Date: 19/07/2009
Penerbangan : Seruas Tebu Berulat, Serumpun Dibongkar Orang
Sahabat, di pagi yang cerah ini saluran TV NATIONAL GEOGRAPHIC menayangkan kisah penerbangan kita yang pernah tidak cerah, kecelakaan Adam Air. Tetapi, kini, mulai 15 Juli telah diumumkan bahwa Garuda akan terbang kembali ke Eropa. Perjuangan kita mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat penerbangan Eropa, Alhamdulillah berhasil. Tidak terbayang, seperti apa gigihnya perjuangan itu. Mulai dari sikap simbolik presiden RI yang belum akan berkunjung ke daratan Eropa sebelum Garuda diizinkan terbang lagi ke sana, hingga berbagai pengetatan pengawasan Departemen Perhubungan atas maskapai penerbangan kita. Di TV disebutkan, pelarangan Eropa pada Garuda itu terkait dengan tidak layaknya Adam Air yang tidak becus mengganti spareparts navigasi yang rusak berbulan-bulan, termasuk mudahnya perizinan dan lemahnya pengawasan penerbangan di Indonesia di waktu yang lalu. Kata orang tua kita, “karena seruas tebu berulat, serumpun dibongkar orang”. Selamat untuk Garuda, selamat untuk Indonesia, selamat untuk kita semua. Mari jaga kepercayaan orang pada kita, mari pertahankan harkat bangsa. Salam Indonesia.


Date: 21/07/2009
Merevitaslisasi Program KB
Sahabat, berikut ada kabar kecil namun tentulah strategis bagi bangsa. Hari ini Kapuspen TNI, Pak Sagoem Tambun bersama Elshinta membahas aspek Pertahanan Negara dikaitkan dengan Revitalisasi Keluarga Berencana. Wawancara itu semakin menandai kuatnya upaya pemerintah mensukseskan kembali program KB bagi Indonesia yang berpenduduk besar namun sebagian besar tenaga kerjanya berpendidikan rendah. Pasca reformasi, pembagian kewenangan pemerintah pusat-daerah masih menimbulkan banyak kegamangan. Sehingga sejumlah program nasional yang dulu sukses masih perlu terus direvitalisasi dan diperjelas mana tanggung jawab pemerintah pusat ataukah daerah. Program KB atau penyelenggaraan balai latihan kerja konon adalah program nasional yang perlu revitalisasi dan partisipasi semua pihak termasuk TNI menunjukkan keseriusan kita untuk meneruskan program nasional guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat yang sebagian besar masih terbatas. Salam Indonesia.


Date: 24/07/2009
Hari Anak, CSR BUMN
Sahabat, selamat Hari Anak. Kawan-kawan media dan pegiat anak sejak kemarin mengingatkan kita tentang Hari Anak. Mungkin tidak kita sangka, jumlah anak-anak kita sangat besar, 79,4 juta (0 s/d 18th; estimasi BPS 2009). Suatu potensi penduduk yang besar, sekitar 3x jumlah penduduk Malaysia. Setiap tahun ada +/-2 juta anak-anak kita masuk angkatan kerja. Bila segenap potensi bangsa (pemerintah & swasta; di pusat & daerah) tidak cepat membangun sinergi yang tepat, kiranya setiap tahun, 2/3 anak-anak kita yang masuk usia kerja itu akan bekerja di jalur informal. Data terbaru BPS masih menunjukkan 69,5% tenaga kerja kita adalah pekerja informal dan mudah jatuh miskin. Peran CSR BUMN, swasta, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam terus mendorong pendidikan kejuruan dan merevitalisasi Balai Latihan Kerja akan sangat membantu, agar anak-anak kita menjadi tenaga kerja yang tangguh. Salam Indonesia.


Date: 22/09/2009
Saat Libur, Pejabat Publik Senantiasa Siaga
Sahabat, saat ini saya sedang mudik di Lampung. Dari radio lokal terdengar seruan seorang walikota di Lampung, agar pejabat-pejabat pemerintah daerah selalu mengaktifkan HP supaya dapat dihubungi setiap saat dan tidak keluar kota jauh-jauh, sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah yang penting bila rakyat setempat butuh pelayanan emergensi. Alhamdulillah, ajakan Kepala Negara di Jakarta tentang itu sudah bergaung dan ditindaklanjuti di daerah. Insya Allah jalinan kuat pemerintah pusat-daerah semakin terbangun di Indonesia kita. MOHON MAAF LAHIR BATHIN. Salam Indonesia.


Date: 24/09/2009
Korupsi Masalah Strategis Bangsa
Sahabat, ternyata ada info penting yang luput dalam wacana umum tentang perlu tidaknya PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) KPK. Ternyata, sungguh berat mengambil keputusan bagi pimpinan KPK bila kini hanya tinggal dua pimpinan dan kedua pimpinan KPK yang masih ada tidak satupun berlatar belakang hukum (pernyataan Taufiqurachman Ruki, mantan Ketua KPK). Apakah soal relatif ‘kosong’nya kepemimpinan KPK adalah hal yang genting? Ternyata, KORUPSI adalah satu-satunya faktor yang dinilai “SANGAT MENGHAMBAT” pertumbuhan ekonomi (dari 19 faktor sosial-ekonomi-politik-hukum-budaya dalam Survei Persepsi Pasar oleh BI, Agustus-September 2009, atas 100 ekonom/analis/pengamat). Bukankah hasil kesungguhan selama ini sudah menempatkan Indonesia pada peringkat korupsi 126 (membaik dari tahun lalu: 143), dan masih harus terus diperbaiki. Jadi, ‘kosong’nya kepemimpinan KPK adalah urusan penting yang ‘genting’ untuk kemajuan Indonesia. Salam Indonesia.


Date: 29/09/2009
Kerjasama Pusat-Daerah
Sahabat, pasca reformasi, integrasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat-daerah dalam bingkai NKRI, adalah suatu keniscayaan yang penting. Sebuah iklan TV menampilkan Menteri Pendidikan Nasional menerangkan kepada rakyat tentang BOS. APA YANG BARU? Kali ini, beliau tampil didukung gubernur, walikota dan bupati, Alhamdulillah. Sungguh hal itu tanda-tanda yang melegakan dan membawa harapan cerah, khususnya bagi kita yang terus mencermati tata baru penyelenggaraan negara paska reformasi. Sebagian besar kewenangan penyelenggaraan sektoral pemerintahan, termasuk PENDIDIKAN, telah dialihkan ke daerah (hanya 6 kewenangan Pemerintah Pusat tertinggal menurut UU 32/2004: Hankam, Agama, Moneter dan lain sebagainya). Untuk bisa sukses, pembangunan Indonesia kini semakin memerlukan kuatnya integrasi penyelengaraan pusat-daerah. Salam Indonesia.


Date: 03/10/2009
Pengerahan Kekuatan Bersama Pasca Bencana
Sahabat, ternyata kita masih gamang dalam bertindak lugas ketika terjadi gempa. Gubernur Sumatera Barat kesulitan dan harus bernego berulang-ulang dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat. Segenap potensi dan kelugasan di tiap daerah/kota harus dapat dihimpun dengan sistematik kelak. Gempa sudah beberapa kali dan menurut para ahli masih akan ada lagi yang lebih besar di beberapa tempat lain, walaupun kita jelas tidak mengharapkan. Karena itu kita dukung dorongan Presiden/Kepala Negara agar segera terbitkan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pendayagunaan segenap potensi di daerah dalam keadaan tanggap darurat pasca bencana. Jangan lagi berulang kasus perusahaan-perusahaan di Sumatera Barat yang bertele-tele ketika diperlukan alat beratnya, padahal umumnya perusahaan kini sudah berwawasan “CSR” (corporation social responsibility). Kiranya harapan kita semua bahwa dalam keadaan genting-darurat, agar pemerintah (pusat dan daerah) “berdaya paksa” menggerakkan segenap potensi setempat demi menolong rakyat yang terhimpit berjam-jam di antara beton/dinding. Salam Indonesia.


Date: 08/2/011
Jaga Simpati dan Amanah Rakyat
Sahabat, bangsa dan negara kita sedang bertransformasi, suara magis rakyat berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Menuju babakan lima tahunan, rakyat melihat peran wakilnya, ucap dan wawasan tokoh partai, kekompakan partai, kedisiplinan partai, penguasaan substansi hingga yang terpenting kesantunan luar-dalam yang diyakini paling menentukan ke arah mana roh suara rakyat akan mengalir. Kiranya menjadi menarik, mencermati ketatnya persaingan merebut hati rakyat, yang hanya bisa diraih dengan segala cara yang baik. Kepada Tuhan kita semua kembali, tempat segala cahaya kepemimpinan dan ragam kemuliaan berasal. Salam Indonesia.


Date: 10/10/2011
Reshuffle Hak Prerogatif Presiden
Sahabat, teman, dan para wartawan. Di tengah proses strategis reshuffle yang merupakan hak kewenangan Presiden, pemegang amanah rakyat, mari berprasangka optimistis dan baik. InsyaAllah saya berpegang teguh pada prinsip-prinsip etis yang diajarkan agama. Marilah kiranya kita semua waspada pada upaya adu domba dan fitnah yang tidak henti-hentinya merongrong kehidupan tenteram kita. Mari saling bantu dalam kebaikan, saya secara pribadi berkeyakinan demo-demo bukanlah jalan yang tepat dalam mengemukakan sesuatu. Sudah waktunya kita bersama mengakhiri pola intrik dan rekayasa sehingga seolah lupa kepada kehendak-Nya yang Maha Kuasa. Salam Indonesia.


Date: 26/10/2011
Reshuffle Kabinet Demi Kebaikan

Sahabat, 1 minggu pasca serah terima saya kepada Pak Jero Wacik, izinkan saya serah terimakan pula beberapa informasi ke tengah masyarakat, tentang ikhtiar kami (bersama para birokrat KESDM yang telah bekerja siang malam) dalam 2 tahun terakhir. Reshuffle tak lain adalah upaya untuk membuat pemerintahan lebih efektif. Karenanya, perlu kita sambut baik dan kita kawal agar berkesinambungan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, izinkan kami melapor. Mohon maaf sekiranya kerja kami masih belum tuntas, mengingat pembenahan di sektor ESDM yang multidimensi dan kompleks sering tidak bisa selesai pada 1 masa kerja suatu kabinet, termasuk dalam masa kepemimpinan menteri. Kami haturkan terima kasih bapak/ibu penerima sms yang berkenan mebaca/menyimpan laporan kami. Insyaallah dengan kebersamaan, sikap optimistik dan semangat keberlanjutan, berbagai problem energi dan SDA bangsa dapat kita atasi.

I. PROYEK SUPER STRATEGIS
A. Proyek Natuna, lapangan gas yang berpotensi sangat besar dan perlu dana dan teknologi tinggi, kini sudah hampir selesai, setelah berlarut-larut sejak era Habbie, dan di akhir KIB I timbul ketegangan terkait Natuna, dan mengarah diajukan ke arbitrase oleh Exxon karena perselisihan dengan pemerintah, kini telah bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan smooth. Tahapnya kini adalah proses perundingan B-to-B antara Pertamina dengan para calon mitra.

B. Proyek Masela, lapangan gas super besar di Maluku yang sebelumnya alot, antara skema darat atau lepas pantai karena teknologinya dinilai belum pernah ada di dunia untuk skala tersebut. Kini sudah masuk ke tahap pembuatan floating terminal, setelah skalanya storage-nya diturunkan ke 2,5 MTPA. Pihak-pihak pemda sudah difasilitasi untuk bernegosiasi dengan mitra asing, demi kebersamaan dengan daerah untuk keikutsertaan dalam pembangunan ekonomi.

C. Proyek Lapangan gas besar Mahakam, tempat Total Indonesia beroperasi, berakhir 2017, kini mengerucut ke arah perundingan dengan Pertamina (untuk tahap menuju 2017, adapun pasca 2017 hak pengoperasiannya adalah murni kembali kepada bangsa Indonesia). Pemerintah selalu berprinsip mengedepankan peran Pertamina mewakili bangsa.

D. Proyek LNG Donggi Senoro, potensi gas cukup besar di Sulawesi Tengah, mulai masa KIB I pengembangannya menghadapi permasalahn optimasi antara keekonomian dan pasokan domestik, dan adanya gugatan bisnis ke KPPU kepada Pertamina, saat ini sudah mulai dikembangkan dengan skema optimal berupa kombinasi antara kilang LNG dan pasokan domestik untuk pabrik pupuk dan PLN.

E. Lapangan gas Kepodang, yang pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri (PLN) sejak 2005 permasalahannya berlarut-larut terkait dengan penetapan status pipa penyalur (skema hulu atau skema hilir), saat ini telah dapat terselesaikan dengan baik dengan penambahan waktu KKS sehingga harga gas di satu sisi dapat menampung keekonomian lapangan gas dan di sisi lain dapat memenuhi upaya efisiensi penggunaan energi mix PLN. Saat ini tinggal menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Agung.

II. INFRASTRUKTUR (Khususnya Migas)
Infrstruktur migas yang sangat mendesak adalah terminal-terminal penampung gas (FSRU), serta pipa transmisi/distribusi gas. Pembangunan FSRU merupakan upaya terobosan infrastruktur gas untuk mempercepat peningkatan pasokan gas domestik, penyelesaiannya membutuhkan sinergi antara Pertamina, PGN dan PLN, serta jaminan pasokan gas/LNG dari KKKS Mahakam. FSRU Jakarta akan diselesaikan akan diselesaikan dalam waktu dekat, diharapkan mulai beroperasi Februari 2012. Ada tiga FSRU (terminal gas) di Sumut, Jakarta dan Jatim sedang diupayakan. Dengan adanya infrastruktur-infrastruktur itu maka gas nasional yang umumnya berasal dari Kalimantan dan Papua dapat dibawa ke Jawa dan Sumatera, tempat 80% penduduk Indonesia berada, sehingga secara teknis gas nasional dapat digunakan untuk pembangkitan listrik dan transportasi umum.

III. PEMBENAHAN SUBSIDI ENERGI AGAR LEBIH TEPAT (BBM & LISTRIK)
A. Upaya mengatasi masalah subsidi listrik yang berjumlah sangat besar (Rp 45 triliun) diatasi dengan mempercepat peningkatan proporsi gas dalam energi primer pembangkitan listrik (yang kini 22% masih berupa BBM, tetapi dari satuan biaya lebih dari 50% biaya bahan bakar pembangkit listrik adalah dari BBM yang kini terlalu mahal), sehingga biaya pokok produksi listrik dapat diturunkan. Itu sebabnya penyelesaian pembangunan infrastruktur migas (lihat butir II di atas) harus tepat waktu. Selain itu, dengan memprcepat selesainya proyek-proyek pembangkit listrik non-BBM (Proyek 10 Ribu MW I) dan pembangkit listrik geothermal yang terkendala aturan-aturan yang kini sedang direvisi.

B. Subsidi BBM masih belum tepat sasaran. Upaya sangat mendesak untuk mengatasi problem itu adalah dengan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat distribusinya. Itulah yang sedang ditata dalam Permen ESDM terbaru yang sedang difinalisasi. 89% BBM bersubsidi jatuh ke transportasi darat yang mayoritas mobil pribadi. Selain itu terbukti penyelewengan BBM bersubsidi di provinsi tertentu yang banyak sektor perkebunan, pertambangan dan industri. Karena itu pengawasan peran SBPU dan peningkatan peran pemda dalam distribusi BBM bersubsidi adalah fokus utama. Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri baru saja dimulai dan juga dengan POLRI serta menyertakan peran pemda dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi, bukan sebatas dalam meminta kuota BBM bersubsidi untuk daerah masing-masing yang selama ini berlangsung. Permen yang sudah tuntas draftnya itu juga mengatur perencanaan kebutuhan BBM per daerah dan tanggung jawab pemda dalam pengawasan dan distribusi

IV. PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN
Pengembangan energi terbarukan terus diupayakan, khususnya dengan merevisi aturan-aturan yang mengkendalai. UU otonomi daerah dan peraturan terkait lainnya (kehutanan, lingkungn hidup) membuat pengembangan energi terbarukan bersifat multisektor, antara lain karena memerlukan izin pemda dan benturan berbagai kepentingan dan target lintas sektor yang berbeda-beda, sehingga pada tahap masa-masa KIB II ini berbagai aturan terkait yang berbenturan itulah yang sedang dituntaskan. Selain itu, juga mulai dicanangkan upaya strategis mewajibkan perusahaan-perusahaan migas, batubara dan lain sebagainya (non-renewable business) untuk aktif mengembangkan energi terbarukan. Rintisan sudah dilakukan oleh Chevron dalam geothermal dan Adaro dalam pengembangan jarak pagar untuk Bahan Bakar Nabati, yang melibatkan Komatsu untuk berkomitmen membeli solar dari jarak pagar yang ditanam di kawasan revegetasi eks penambangan batubara Adaro.

V. REENGINEERING MASYARAKAT
Dalam tahun 2011 untuk pertama kalinya, KESDM menggencarkan program diversifikasi dan konservasi energi yang diamanahkn UU Energi, melalui program PENYULUHAN ENERGI (meng-copy program PENYULUHAN PERTANIAN yang sukses) dan program ENERGY AWARD (meng-copy program Kalpataru untuk lingkungan) agar masyarakat lebih cepat lagi menggunakan energi alternatif dan lebih hemat energi. Tujuan kedua program tersebut untuk meningkatkan inisiatif masyarakat, dengan memberikan pengakuan, pendidikan dan pelatihan kepada eksponen masyarakat di bidang energi. Selain itu, telah dimulai program TRANSFORMASI SDM di kantong-kantong masyarakat, khususnya dengan mengajak perusahaan migas, batubara dan mineral untuk mendanai pelatihan tenaga-tenaga SLTA agar lebih terampil dan dapat disalurkan di sektor ESDM. Proyek pertama sudah berjalan di pesantren Tebu Ireng serta dipersiapkan untuk pesantren Darul Falah, dan Kempek di Jabar. Program ini bertujuan agar produktivitas sektor ESDM dapat langsung mentransform wajah tenaga kerja Indonesia baik di dalam negeri maupun untuk pasar luar negeri.

VI. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA/BUMN SEKTOR ESDM
Secara rutin, sejalan dengan saran wakil rakyat di Komisi 7, kini setiap bulan fungsi pengawasan terhadap BUMN-BUMN ESDM diupayakan agar lebih banyak dilakukan menteri teknis sektor (KESDM). Hubungn kerja kemitraan legislatif diarahkan langsung dengan kementerian teknisnya. Selain itu, pembinaan terhadap BP Migas (bertanggung jawab untuk aspek hulu migas) dan BPH Migas (hilir migas) juga dilakukan dalam rapat krja bulanan.

VII. PENINGKATAN LIFTING MINYAK & KERJA ANTAR LEMBAGA DI SEKTOR ESDM
Upaya peningkatan lifting sesuai target asumsi APBN pada angka sekitar 950 rb barrel/hari difokuskan kepada aspek yang sangat strategis:
a. Peningkatan kualitas data lapangan migas
b. Pendayagunaan sumur marginal
c. Percepatan Enhance Oil Recovery khususnya di lapangan Chevron Riau (konstributor 30% s/d 40% produksi minyak Indonesia)
d. Percepatan peningkatan skala prduksi minyak Cepu agar dapat mencapai produksi 165 ribu BOPD. Tim Percepatan Peningkatan Produksi Migas terus melakukan kerja intensif. Selain itu dilakukan juga peningkatan efektivitas BP Migas dengan memperkuat jajaran deputi yang berkomitmen pada target pemerintah. Upaya-upaya di atas harus beradu cepat dengan beberapa kendala utama:
     1. kecenderungan laju penurunan alamiah sumur tua (semula 12% per tahun kini sudah dapat diperlambat menjadi skitar 3% per tahun)
     2. perusahaan migas dunia yang cenderung menghindari risiko, dengan lebih aktif pada kegiatan eksploitasi dan tidak pada eksplorasi
     3. permasalahan izin pemda bagi kegiatan operasional migas.

VIII. KOORDINASI INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN
Pasca reformasi, tantangan bagi kegiatan ESDM untuk mencapai target bersinggungan dengan berbagai otoritas pemda, ketentuan dan misi kehutanan, lingkungan hidup dan perhubungan. Itu semua mengharuskan kerjasama yang semakin erat dengan lembaga/kementerian lain. Karena itu pasca MOU dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Dalam Negeri kini sedang dirumuskan tindak lanjut kerja sama teknis kedua otoritas sektor guna memprcepat tercapainya target migas (lifting dan subsidi BBM yang terkendali, hadirnya listrik geothermal dll).

IX. RENGOSIASI KONTRAK
Tahap pelaksanaan renegosiasi kontrak masih terus dilakukan:
     1. renegosiasi tahap awal, guna menuntaskan yang sudah siap dan menyusun strategi lanjutan bagi yang masih alot.
     2. membentuk TIM NASIONAL RENEGOSIASI KONTRAK (draft sudah tuntas dan dibahas di Setneg).

X. PEMBENAHAN ORGANISASI & SDM
Aspek hard structure maupun soft structure organisasi ESDM secara intensif terus dibenahi. Hard structure berkaitan dengan upaya memprcepat kaderisasi, karena dalam wktu dekat (sejak 2011 terus hingga awal 2013) beberapa eselon I KESDM pensiun dan hal itu baru terjadi kali ini sangat berbarengan: Dirjen Minerba, Drjen EBTKE, Dirjen Mgas, Irjen, Kabalitbang, dan Sekjen). Untuk itu dilakukan peningkatan kualitas soft structure organisasi, khususnya dengan mengkaselerasi wawasan public finance, moneter dan hubungan/posisi hukum KESDM dengan perusahaan-perusahaan internasional. Public finance diperlukan, agar pejabat KESDM meresapi bahwa upaya menjamin pasokan energi, membuatnya mudah didapat dan terjangkau mebawa pengaruh pada aspek keuangan negara untuk aspek penerimaan maupun pengeluaran APBN. Jadi bukan hanya lifting minyak yang penting (berpengaruh pada penerimaan APBN), tapi juga inefisiensi di PLN dan Pertamina, serta belum kuatnya peran BPH Migas dapat berdampak pada pembengkakan subsidi energi (pengeluaran APBN). Wawasan moneter perlu agar insan KESDM memahami dalam membuat kebijakan, serta mengelola aspek availability, accessibility dan affordability energi akan sangat berdampak pada tingkat inflasi bila terjadi perubahan tarif listrik dan peningkatan harga BBM. Wawasan hukum dan norma kontrak internasional prlu agar aparat KESDM dapat brtindak tepat,proprsional dan tdk ragu dalam mngutamakan kpntingan nasional, khususnya gas dan batubara untuk keperluan domestik. Untuk itu telah diadakan kerjasama dengan Bank Indonesia dan membuat program pengayaan wawasan dengan mengundang ahli-ahli Prof. Sumarlin, Dr. Makarim Wibisono, Prof. Priono Tjiptoh, dan lain-lain. Kami haturkan terima kasih bapak/ibu penerima sms yang berkenan membaca/menyimpan laporan kami. Insyaallah dengan kebersamaan, sikap optimistik dan semangat keberlanjutan, berbagai problem energi dan SDA bangsa dapat kita atasi. Salam Indonesia. Darwin Z. Saleh


Date: 29/01/2012
Impian: Konferensi Pertambangan di Kalimantan
Sahabat, pernahkah mendengar wacana agar seminar atau konferensi-konferensi di Indonesia jangan hanya cenderung di Bali saja. Presiden pernah mengemukakan hal itu. Memang ironis, mengingat fakta 49,6% potensi batubara Indonesia ada di Kalimantan; 45% potensi gas ada di Kalimantan dan Natuna, tetapi konferensi-konferensi internasional batubara atau gas masih terus di Bali sekalipun sudah overloaded. Apakah bisa kita mewujudkan wacana atau impian itu? Dalam penerbangan dari Bali ke Kalimantan, saya berbincang serius dengan seorang pengusaha batubara papan atas tentang itu. Kami berkeyakinan, nasionalisme, dedikasi pejabat kunci & pengusaha yang visioner akan mampu mewujudkan itu. Khususnya di daerah-daerah yang selama ini tanahnya terus dieksploitasi namun perekonomiannya relatif lambat berkembang. Tengoklah The Mines Resort di Selangor Malaysia, suatu fasilitas hotel, lapangan golf 18 hole yang indah, dan sering menjadi tempat konferensi internasional dan lain sebagainya. Dulu, di lokasi seluas 246 acre itu, tahun 1982 suatu kegiatan penambangan timah terbesar di dunia berakhir (setelah terus dieksploitasi sejak 1906), meninggalkan lubang raksasa yang menganga dan terbengkalai. Berkat visi Tan Sri, Lee Kim Yew, dibantu arsitek Robert Trent Jones, kini menjadi resort dengan danau seluas 150 acre.” …saya tidak mau disalahkan generasi mendatang, Kak, bila setelah berakhir kegiatan PKP2B di tempat saya, tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah dan penambangan hanya menyisakan lubang-lubang menganga yang terbengkalai,” demikian kata sang pengusaha yang memanggil saya dengan sebutan ‘kakak’ itu. Saya teringat kutipan Prof. Katili (geolog kebanggaan Indonesia), jangan sampai kita gagal mentransformasikan hasil Sumber Daya Alam kita jadi suatu kekuatan modal sosial (social capital), agar tidak ditangisi oleh generasi mendatang yang tetap hidup dalam lumpur kemiskinan. Di atas pesawat itu, kami berkeyakinan, bahwa pengaruh seorang Menteri ESDM dan cita-cita kaum usahawan batubara atau gas, akan mampu mengubah bekas lahan tambang jadi fasilitas rekreasi yang indah, sehingga lambat laun menggeser setiap konferensi tentang batubara atau gas diselenggarakan di Kalimantan atau Sumatera. Orang pasti akan mendukung demi pemerataan pembangunan bangsa, demikian kami bertekad saat itu. “All of this will not be finished in the life of this administration, nor even perhaps during our lifetime on this planet, but let’s begin.” kata JFK yang mati muda. Salam Indonesia.

Date: 16/03/2014
Kelegaan The Silent Majority
Sahabat, segala kmungkinan dapat saja terjadi, sehingga seorang capres yang sedemikian kuat sekalipun bisa tidak menang. Tapi,kehendak Tuhan seakan berbisik halus namun terasa kuat, sehingga ketika ia diumumkan menjadi Capres RI, diam-diam the silent majority (termasuk rakyat biasa seperti saya) merasa lega sekali. Terasa bersahabat dan tanpa sekat, ketika Bu MSP berseru ..”Kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati, dst…” untuk mndukung Jokowi. Dalam berpartai, orang tentu harus berdedikasi, sehingga partaiku, misalnya, adalah tetap Partai Demokrat yang falsafah perjuangannya sejalan dengan hatiku. Tetapi, soal capres, adalah soal posisi yang paling menentukan jalannya arah bangsa, sehingga bukan lagi sebatas soal partai atau golongan. Bagi rakyat biasa, termasuk kaum terdidiknya adalah soal siapakah yang kali ini Tuhan kehendaki. Seseorang saudara tua pernah mengingatkan saya pentingnya ikhtiar memperjuangkan kebenaran besar, lebih penting dari sekadar kebenaran kecil. Jadi, wajar bila banyak orang merasa lega di hari Jumat kemarin. Kita memang butuh pemimpin yang “pantas dan cocok”. Karena di sekeliling kita kian banyak anomali, indikator makro ekonomi membaik tapi kesimpangsiuran di jalan atau di kehidupan sehari-hari berlangsung. Kekuatan sumber daya ada, tapi tidak terhimpun ke arah yg strategis. Cadangan devisa sedang kuat-kuatnya, tapi aspek intrinsik ketahanan ekonomi, termasuk pangan atau energi rentan, pembangunan kita seakan melupakan strategisnya asas berdikari (self resilient). Jokowi hanyalah seseorang yang terbaik di antara kita, yang secara halus kita bisa rasakan sesuatunya. Menjadikan Capres sebagai Presiden perlu dukungan dan doa mayoritas elemen bangsa yang terpanggil dan mau jujur dengan matahatinya. Bangsa itulah sendiri yang menentukan bila ingin merubah nasibnya. Aku bukan orang Jawa, bukan pula kader PDIP, tetapi banyak saudaraku sebangsa setanah air merasa lega Jumat kemarin… aku pun demikian. Salam Indonesia.

Date: 23/03/2014
Berpolitik Cerdas dan Santun
Sahabat, mari… sudah waktunya berpolitik itu dengan cerdas dan santun, menggunakan akal budi. Jangan merasa terlambat. Tidak perlu menonjolkan kelemahan pihak lain. Tidak pula perlu bersiasat untuk berghibah (mengungkapkan keburukan orang sekalipun itu fakta), apalagi memfitnah pihak lain (mengada-adakan keburukan padahal bukan fakta). Politik tidak harus kotor, politik yang lurus dan brusaha di jalan suci akan lebih ampuh dan mengundang simpati rakyat. Politik kotor hanya akan menjauhkan berkah Allah. Salam Indonesia

Date: 26/03/2014
Politik yang Sehat dan Intelek
Sahabat,hingga hari kesekian, masih juga berhembus fitnah tentang ARB. Membuat kita malas mengikuti kelas perpolitikan model begini. Kita selayaknya prihatin, karena selain belum tentu benar, pihak keluarga intinya sudah menjernihkan bahwa hal itu tidak benar, dan mereka (pendamping dan anak2) yang justru lebih berkepentingan, tidak risau dan tidak marah pada ARB. Mari kita hargai dan hormati ‘privacy’ keluarga ARB. Keluarga besar Partai Golkar selayaknya juga kompak dan lebih prihatin, karena dengan diiringi komentar2 dari pihak internal Golkar yang meminta ARB mundur, justru terhembus aroma penyudutan ARB boleh jadi berasal dari dalamnya. Kiranya rakyat akan lebih hormat dan terkesan pada partai yang kompak. Tidak usah terbawa pola partai-partai yang sering cakar-cakaran dan menyudutkan anggota dan keluarga sendiri, berebut posisi. Belum terlambat kalau kita percaya pentingnya faktor berkahNya dalam berpolitik, jadi bukan cuma sekadar untuk menang. Mari sudahi, pilih modus kompetisi yang lebih sehat dan intelek. Salam Indonesia

Date: 03/05/2014
Selamat Hari Pendidikan Nasional
Sahabat, selamat hari pendidikan nasional 2 Mei. Hardiknas kiranya mengingatkan kita pada seorang pemikir besar bangsa, Ki Hajar Dewantara. Beliau sejak lama mengingatkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah kewajiban Orang Tua. Adapun guru dan sekolah atau lembaga resmi bertugas untuk aspek pengajaran, yang merupakan bagian dari pendidikan. Mengajar tidak seluas mendidik. Orang tua tidak boleh lepas tangan atau merasa selesai karena anaknya sudah diserahkan ke sekolah. Menurut Ki Hajar, sekolah hanya mengajar, dan karenanya tidak tepat Kementerian yang mengurusinya berlabel Kementerian Pendidikan, lebih pantas dinamai Kementerian Pengajaran Nasional. Sayang, pesan-pesan dan semangat Ki Hajar semakin kurang mendapat perhatian kita. Setiap tahun, di akhir April, menjelang bulan Mei, perhatian kita dan pemberitaan media cenderung lebih menyoroti tanggal 1 Mei, yakni Hari Buruh Internasional, yang baru tahun-tahun belakangan semakin mendesak alam kesadaran kita, sedangkan Hari Pendidikan Nasional, yang asli Indonesia, kian terasa sepi. Agaknya, banyak kita tidak sadar, bahwa buruh hanya sebagian saja (40%) dari pekerja kita yang bergerak di sektor formal. Bagian terbesar pekerja Indonesia (60 %) justru ada di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, ojek, kuli, dlsb yang tidak dlindungi dalam kontrak. Sebagian pekerja kita itu masih berpendidikan rendah atau SMP ke bawah (67%), dan bekerja serabutan secara informal. Siapakah yang membela mereka, kaum putus sekolah dari suatu bangsa yang semakin menganggap sepi Hardiknas itu? Mungkin bila pemerintah terus memperkuat sistem BPJS bagi tenaga kerja informal dan mervitalisasi Badai Latihan Kerja yang sudah dirintis Bung Karno dan Pak Harto, maka tenaga kerja informal yang tidak berkekuatan itu semakin terbela dan meningkat kualifikasi kerjanya. Salam Indonesia.

Date: 06/09/2014
Buku Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia
Sahabat, apa kabarnya di akhir minggu? Kalau lagi-lagi kena macet bersabarlah, bila masih bisa sabar. Tapi, kasihan mereka yg lemah dan tidak berdaya, karena tidak mungkin bersabar. Penderita stroke, serangan jantung, akan melahirkan atau korban kecelakaan, butuh pembelaan kita, butuh pihak yg berkewenangan untuk berbuat. Meski, ambulannya meraung-raung, macet di depannya tuli dan ndablek! Kalau kita berpeluang, apalagi berkuasa, mari berbuat. Macet di kota-kota besar adalah cerminan ketidakterbenahan sistem transportasi massal. Macet waktu mudik lebaran juga cerminan ketidakberesan infrastruktur transportasi antar-kota. Masih banyak permasalahan infrastruktur menghadang kita. Kalau kebetulan ke Gramedia Oktober nanti, ulasan lengkapnya ada di buku MOZAIK PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR INDONESIA, hasil penelitian kami 1 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur sejak krisis memang sangat kurang, walau sudah meningkat, hingga kini rata-ratanya cuma 4,3% terhadap PDB. Zaman ORBA sempat mencapai 9,5% terhadap PDB. Pemerintahan SBY sudah berusaha sejak tahun awal pemerintahannya (2005), tapi Bappenas zaman ini berbeda, karena terkendala UU Keu.Negra, akibatnya banyak proyek infrastruktur strategis terhambat. Peran dunia usaha untuk infrastruktur juga belum menggembirakan, padahal sangat diharapkan. Pembenahan infrastruktur sesungguhnya diamanahkan dalam UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Tapi, negara seolah kurang duit, walaupun sejak lama para peneliti sudah mengingatkan, terlalu banyak uang dibakar dalam subsidi BBM yang salah sasaran. Sayangnya, banyak kita yang mampu tidak mau berkorban. Kita semua ikut bersalah bila tidak berbuat, terlebih mereka yang paling berkewenangan. Salam Indonesia.

Date: 22/09/2014
Buku Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia (2)
Apa kabar? Ada cerita nyata, seorang Ibu melarikan mobil sekencang-kencangnya, putranya kritis, digigit Puff Adder, ular sangat bracun yang mematikan. Sang anak tidak tertolong, meninggal di jalan. Kisah pilu itu direkam dalam film I Dreamed of Africa. Sahabat, setiap kita tentu pernah bergegas mengantar orang yang dicintai ke rumah sakit, kadang ia tidak tertolong. Kasihan mereka yang lemah dan tidak berdaya, karena tidak mungkin bersabar. Penderita stroke, serangan jantung, akan melahirkan atau korban kecelakaan, butuh pembelaan kita dan pihak yang berwenang untuk berbuat. Meski ambulannya meraung-raung, macet di depannya tuli dan ndablek! Kalau berpeluang, apalagi berkuasa, mari berbuat. Macet di kota-kota besar adalah cerminan ketidakterbenahan sistem transportasi massal. Macet waktu mudik lebaran juga cerminan ketidakberesan infrastruktur transportasi antar-kota. Banyak rakyat kita tinggal di pelosok, tidak tersentuh dan tidak juga terbawa proses pembangunan. Masih banyak permasalahn infrastruktur menghadang kita. Kalau kebetulan ke Gramedia Oktober nanti, mohon berkenan membeli buku MOZAIK PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR INDONESIA, hasil penelitian kami 1 tahun terakhir. Di situ, juga ada inspirasi dari pemenang Nobel ekonomi (1986), James Buchanan, bahwa negara berperan sebagai protective state: melindungi, mendisiplinkan, memberi sanksi; tapi negara juga berperan sebagai productive state: mempelopori, mencontohkan dan berbuat. Pembangunan infrastruktur sejak krisis memang sangat kurang, hingga kini rata-ratanya cuma 4,3% terhadap PDB. Zaman ORBA sempat mencapai 9,5%. Pemerintahan SBY sudah berusaha sejak tahun awal pemerintahannya (2005), tapi Bappenas sekarang berbeda, karena terkendala UU Keuangan Negara, akibatnya banyak proyek infrastruktur strategis tertunda. Negara harus berdaya, tapi negara seolah kurang duit, sekalipun jelas-jelas sedemikian banyak subsidi BBM salah sasaran. Salam Indonesia.


Comments are closed.