Dhuafa Dalam Perekonomian Indonesia

Date: 06/08/2009
Penguatan dalam Ekonomi Kita
Sahabat, seorang teman kita, dirut asuransi, dengan cerah menyatakan rasa syukurnya, karena bisnisnya membaik. Insya Allah demikian gambaran umum perekonomian kita. Alhamdulillah pada semester I/2009 yang baru lalu, perekonomian RI menunjukkan sejumlah penguatan di berbagai bidang. Indeks Keyakinan Konsumen Juli versi BI (115) maupun versi Danareksa (92,4) terus menguat, angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Optimisme responden pada ketersediaan lapangan kerja saat ini, maupun 6 bulan mendatang terus meningkat. Indeks produksi industri pengolahan besar/sedang triwulan II/2009 naik, terjadi juga pada industri makanan dan minuman, yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Investasi PMA dan PMDN pada semester I (dibanding Semester I/2008) lalu naik 27,2%, sehingga proporsi i nvestasi dalam PDB sudah semakin mendekati angka pra-krisis 1998, 30% tehadap PDB. Indeks pasar modal sudah menembus 2300 dengan transaksi harian sempat menembus Rp 9,9 trilyun. Nilai tukar sudah menguat, di kisaran Rp 9900/$. Namun, pemerintah masih perlu terus mengefektifkan program-program pro rakyat dhuafa, yang dalam RAPBN 2010 anggarannya semakin meningkat, karena upah buruh riil masih sedikit turun. Semoga dengan tingkat inflasi yang kini rendah terkendali, 2,7%(y-o-y) upah riil buruh kita dapat membaik. Walaupun demikian Nilai tukar petani (BPS), mantap dan menguat. Salam Indonesia.


Date: 07/02/2011
Subsidi BBM Hak Golongan Tidak Mampu, Itu Amanah UU
Sahabat, sudah baca tajuk Kompas pagi ini tentang BBM? Izinkan saya meluruskan. Pemerintah saat ini terus meningkatkan langkah-langkah untuk mengendalikan agar BBM bersubsidi tepat volume dan tepat sasaran. Untuk itu pemerintah, sesuai UU dan ketentuan hukum yang ada (tidak dengan merubah peraturan), meningkatkan peran Badan Pengatur Hilir Migas dan peran Pertamina dalam membina SPBU-SPBU. Tidak ada pemaksaan dan tidak boleh ada pemaksaan. Tetapi pemerintah akan mengajak mereka yang merasa mampu agar memilih Pertamax, karena kualitasnya untuk mesin lebih bagus dan efisien, serta tidak membeli BBM bersubsidi untuk golongan tidak mampu. Karena itu yang tertera di SPBU-SPBU adalah spanduk, stiker yang menjelaskan, mengajak dan berterimakasih pada kesadaran mereka yang merasa golongan mampu. Sekali lagi yang MERASA GOLONGAN MAMPU. BBM adalah hak rakyat, baik mereka yang mampu atau tidak mampu. Tetapi, BBM bersubsidi adalah BBM untuk golongan tidak mampu. Karena itu, kepada rakyat pemerintah wajib menyediakan pasokan BBM. Kita yakin tujuannya benar sebagaimana tertulis dalam ulasan Kompas berikutnya. Ketegasan untuk hal yang urgent menyangkut APBN dan hak rakyat haruslah jelas, adil dan insyaallah tidak gegabah. Bukankah pers sering mendorong pemerintah agar tidak ragu, tetapi di lain pihak juga mendorong agar tidak gegabah. Karena itu berikut adalah klarifikasi saya: 1) Tidak benar pemerintah melakukan pembatasan BBM dengan menerapkan peraturan baru. 2) Tidak benar yang ditulis bahwa pemerintah lepas tangan kepada SPBU dan tanpa memberikan rambu-rambu dan menyerahkan begitu saja kepada petugas SPBU. 3) Tidak benar pemerintah melaksanakan suatu kebijakan baru tanpa persetujuan DPR. 4) Tidak benar penolakan opsi-opsi hasil studi konsorsium dengan alasan yang tidak jelas, karena sudah dirapatkan dengan terbuka kehadiran pers di Komisi 7. Jadi sangat kita harapkan dengan penuh tanggung jawab Kompas mewawancara Menteri ESDM agar clear. Kita percaya pada kemampuan redaksi Kompas menyaring dan merujuk pokok dan sumber berita dengan baik sebagaimana telah tersedia dalam Rapat Pemerintah dengan Komisi 7. Terima kasih. Salam Indonesia. MESDM


Date: 23/03/2011
Subsidi Wajib Disediakan Selama Masih Ada Rakyat Tidak Mampu
Sahabat Pers yth. Tidak benar subsidi BBM akan dihapus sebagaimana yang terkesankan dengan hanya membaca judul besar di halaman Kompas hari ini. Subsidi bagi rakyat tidak mampu masih cukup lama diperlukan. Mengapa? Sebagian besar rakyat kita masih berpenghasilan rendah, saya sering merujuk pada angka statistik BPS : 62,71% tenaga kerja kita bekerja secara informal; sekitar 68,60% tenaga kerja kita berpendidikan SMP atau kurang. Jadi, yang benar adalah subsidi pada harga BBM dalam jangka panjang akan dihapuskan, karena tidak sehat bagi pengembangan renewable energi dan upaya kita menjaga lingkungan. Sayangnya, tulisan yang lebih lengkap itu adanya di kalimat pembuka di Kompas, setelah orang yang tidak sabar telanjur hanya membaca judul. Agar lebih jernih, subsidi pada rakyat tidak mampu termasuk untuk beli bahan bakar masih akan diberikan, hanya tidak dengan subsidi pada harga BBM karena cenderung tidak tepat sasaran. Jadi nantinya subsidi pada kelompok masyarakat tidak mampu secara langsung. Demikian semoga dapat menjernihkan pengertian. Salam hangat. Salam Indonesia.


Date: 31/03/2011
Hak Duafa dan Peran SPBU
Sahabat, dengan dukungan semua pihak, Komisi 7, media massa, dan lain sebagainya, pemerintah sedang berusaha keras mengendalikan subsidi BBM. Yang dimaksud dengan Pemerintah, termasuk pengawas distribusi BBM, yakni BPH (Badan Pengatur Hilir Migas) dan Pertamina, badan usaha yang bertanggung jawab menyalurkan sebagian besar BBM bersubsidi. UU mengamanahkan pemerintah agar pasokan BBM terjamin bagi rakyat, mengamanahkan pengendalian subsidi BBM agar tepat volume (38,5 juta KL), tepat sasarannya. Tahun lalu jumlah itu membengkak 1,6 juta KL. Pengendalian Subsidi BBM hak kaum dhuafa itu perlu perjuangan kita semua. UU Migas telah membuat Pertamina hanyalah salah satu pelaku dalam distribusi BBM. Ada SPBU asing, ada juga SPBU ‘semi Pertamina’. Sebagian besar (sekitar 95% lebih) tanggung jawab penyaluran BBM subsidi dipercayakan kepada Pertamina, tapi dari 4600-an SPBU di Indonesia, hanya 64 yang benar-benar milik Pertamina, jadi lebih dari 4500 SPBU bukan milik Pertamina. Tentu Pertamina dan BPH harus dibantu menegakkan tanggung jawab dan fungsinya. MESDM dan Jajaran sudah rapat berkali-kali dan mengintensifkan supervisi terhdap BPH dan Pertamina. Menteri BUMN juga sudah diajak berkoordinasi untuk mengevaluasi kinerja jajaran pejabat Pertamina terkait tanggung jawab bangsa ini. Karena mayoritas (>95%) BBM bersubsidi dilimpahkan kepada Pertamina, padahal hanya 1,4% saja SPBU yang benar-benar milik Pertamina, maka Pertamina atas nama Pemerintah haruslah mengendalikan SPBU-SPBU penyalur BBM bersubsidi itu, termasuk evaluasi perizinannya. Sungguh suatu perjuangan, baru saja MESDM, dengan dukungan Pertamina mengintensifkan upaya pengendalian BBM bersubsidi termasuk dengan iklan-iklan, sudah terjadi ‘kelangkaan’ di Lampung. Apakah pengendalian BBM bersubsidi membuat ada pihak-pihak tertentu yang khawatir? Karena bila konsumen yang mampu disadarkan untuk beli Pertamax, SPBU-nya kalah bersaing atau keuntungan SPBU-nya berkurang? Diinfokan massmedia adanya faktor permainan calo, birokrasi, cuaca dan lain sebagainya. Ini tentang hak kaum dhuafa. Mari bersama bantu mereka sambil tetap berusaha SPBU secara kompetitif. Salam Indonesia


Date: 23/10/2011
Berikan Perhatian Tenaga Kerja Muda Kita
Sahabat, melihat remaja putri lulusan SMA dengan rambut digelung ke atas, rapi, berkostum sportif, berkesan kontras, energetik tapi anggun. Itulah pemandangan di gerbang Taman Impian Ancol, yang akan menyambut kita. Bila punya luang waktu di akhir minggu mampir ke sana. Dengan istri, minggu pagi tadi saya berolahraga jalan pagi ke tempat yg sudah lama tidak kami kunjungi. Senang rasa hati melihat remaja kita itu terlihat optimistis dalam bekerja. Kini manajemen Ancol terkesan lebih kreatif mendandani karyawan-karyawan muda itu. Ada 23,6% tenaga kerja kita seperti mereka itu (data BPS 2011), berpendidikan SMA, dengan upah sekitar 1 s/d 1,5 juta rupiah, suatu tingkat upah yang relatif tidak memadai. Ditambah 68,26% tenaga kerja yang berpendidikan SMP atau kurang maka setidaknya ada 91,86 % tenaga kerja dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta (BPS, Agustus 2011). Mereka itulah yang berhak atas subsidi negara, termasuk subsidi BBM. Apabila kita bagikan subsidi BBM senilai Rp 120 triliun kepada seluruh 109,67 juta tenaga kerja (BPS, Agustus 2011) kita, maka penghasilan mereka bisa mendapat tambahan sebesar Rp 1,1 juta (sehingga take home pay-nya bisa meningkat hingga Rp 2,5 juta). Tetapi bagaimana membagikannya? Itu perlu mekanisme demi keadilan rakyat. Itulah yang telah dan sedang diupayakan pemerintah. Itulah yang perlu kita bersama pikirkan dan wujudkan dimanapun peranan kita, eksekutif, legislatif, dunia usaha, ekonom, politisi, wartawan, dan lain sebagainya. Mekanisme itu perlu kita perbaiki bersama. Salam Indonesia.


Date: 17/03/2012
Negara Berkembang & Washington Consensus
Sahabat, mungkin tidak banyak kita yang tahu ada sekitar 4600 SBPU (pompa bensin) di Indonesia. Tapi hanya 70-an SBPU saja yang 100% dimiliki Pertamina. Di era 1990-an, gendang deregulasi dan privatisasi kala itu menyebabkan mayoritas kepemilikan SBPU beralih ke banyak pihak. Sepertinya bagus, karena Pertamina tidak lagi memonopoli.Tapi bagaimana dengan amanah pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara untuk cabang produksi yang penting? Di lain pihak transaksi di SBPU mayoritas bukan transaksi biasa karena ketika premium atau solar bersubsidi dijual, ketika itu juga terjadi pendistribusian subsidi negara, hak golongan tidak mampu menurut UU Energi. Sebagian besar rakyat kita adalah golongan tidak mampu. Kalau menggunakan proxy data statistik tenaga kerja informal (62,71%), artinya 2 dr 3 rakyat tidak mampu. Kaum dhuafa harus dilindungi, tidak dibiarkan tersisih dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, termasuk energi. UUD 1945 pasal 33 mengamanahkan Negara harus menguasai sumber daya alam, termasuk produksi dan pendistribusian BBM yang tergolong “yang penting bagi hajat hidup orang banyak”. Jadi, mengatur dan memastikan distribusi BBM bersubsidi jelas adalah hakekat amanah UUD 1945. Karena itu, kita harus terus memperjuangkan posisi yang sentral dan kuat dari NEGARA untuk itu. Harus didukung upaya Pertamina, sebagai representasi penguasaan negara, untuk memiliki kembali penguasaan mayoritas SBPU di Indonesia. Atau, setidaknya pemerintah harus terus memperbaiki syarat-syarat pemberian izin SBPU termasuk kewajiban mereka ikut bertanggung jawab dalam mendistrbusikan BBM kepada golongan tidak mampu. Untuk itu, PP atau Kepmen terkait harus membuat garis tegas mengatur lebih rinci siapa golongan tidak mampu. Di era 80 sampai dengan 90-an, ketika angin deregulasi dan privatisasi berhembus di dunia, Indonesia mungkin tanpa sadar terdorong semakin jauh dari amanah UUD 1945. “Agama di dunia” kala itu adalah Washington Consensus (Emil Salim, dalam “The Politics and Economics of Indonesia’s Natural Resources”, 2008). Pemerintah di banyak negara diminta agar tidak masuk terlalu jauh dalam mengatur ekonomi dan mengintervensi pasar. Saran itu tidak tepat bagi negara berkembang karena faktor kegagalan pasar yang tidak berpihak pada rakyat yang tidak berdaya beli. Maka, sejumlah negara berekembang, termasuk Indonesia, tahun 1998 membuat Santiago Consensus. Market failure harus dikoreksi pemerintah. Tapi karena pemerintah bisa korupsi, maka harus digencarkan praktek Good Governance. Jadi, karena kini pemerintah aktif berperan dengan program pro rakyat dan pemberian subsidi maka berarti pemerintah tidak mengikuti Washington Consensus. Dengan terus gencar mendorong Good Governance kini pemerintah lebih menggunakan pandangan Santiago Consensus. Selesai? Masalahnya, sisa-sisa pelonggaran peran dan penguasaan negara era 1990-an masih ada, hanya sedikit sekali (1,5%) SBPU dimiliki Pertamina, aturan izin SBPU harus lebih mencerminkan semangat UUD 1945. Pemerintah harus regulasikan agar kaum dhuafa terlindungi haknya. Salam Indonesia.


Date: 09/04/2012
Diplomat RI dan Duafa
Sahabat, ada salam dari Konjen kita di Dubai, Pak Mansyur P. Tentulah baik, bila kiranya kita meluangkan waktu menyimak perbincangan dengan duta bangsa kita itu di (UAE) United Arab Emirat. “kami di Dubai sudah 4 bulan ini memulai program pelatihan bagi pekerja-pekerja (TKI) kita yang sedang ditampung di KJRI karena satu dan lain hal, ada yang kabur dari majikan dan lain sebagainya. Kata Pak Konjen, “Kami latih mereka dengan jahit-menjahit, tata boga, memasak dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketrampilan TKI kita itu meningkat, dan dapat ditempatkan kembali dengan kondisi kerja lebih baik. Sudah ratusan orang kami latih, Pak. Kami bergerak dengan anggaran KEMLU RI untuk penanganan TKI.” kata Pak Konjen bersemangat. Sahabat, memang suatu tantangan dan panggilan bangsa bagi kita yang lebih mampu untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Saya teringat data terbaru BPS kita, dari 100% tenaga kerja kita, sekitar 94% berpendidikan SMA atau kurang, mayoritasnya 74% berpendidikan SMP atau kurang. Mereka harus kita bekali dengan kemampuan kejuruan dan keterampilan agar tidak dilecehkan. Kepada Pak Konjen, kami sampaikan peluang investasi energi yang sangat menjadi prioritas di Indonesia: membangun infrastruktur gas (transmisi, penyimpanan dan pengisian); transformasi batubara agar dapat menjadi substitusi BBM; membangun lebih banyak power plant listrik di sekitar mulut tambang batubara, dengan panas bumi dan lain sebagainya. Indonesia sedang berusaha keras agar listrik kita lebih murah, antara lain dengan memperbesar komposisi non-BBM dalam pembangkit listrik. Kita juga sedang berusaha agar subsidi BBM dapat terkendali, antara lain dengan meningkatkan konten gas dalam transportasi. Salam Indonesia.


Date: 29/04/2012
Pendidikan Tidak Berkualitas, Akar Problema Buruh
Sahabat, minggu depan, insyaAllah kita memasuki bulan Mei, bulan yang strategis bagi bangsa Indonesia. Sayangnya, perhatian kita sering dibawa pada perayaan Hari Buruh Dunia (1 Mei) yang biasanya disertai demo eksesif dan menegangkan. Kekuatan eksponen masyarakat lebih sering diarahkan pada hari buruh yang beraroma internasional itu. Padahal, ada momen nasional yang lebih strategis bagi bangsa kita, Hari Pendidikan (2 Mei) dan Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei). Kedua hari itu juga lebih asli milik bangsa Indonesia. Demo buruh sesungguhnya sah dan perlu perhatian juga, karena boleh jadi cerminan adanya ketidakpuasan dari buruh kita. Tapi itu adalah akibat dari masalah yang lebih mendasar, rendahnya produktivitas dan kualitas keterampilan buruh. Dalam jangka panjang akan terus seperti itu bila kita bersama tidak memberi perhatian yang lebih masif dan sungguh-sungguh pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pada hakikatnya tidak akan ada upah yang layak tanpa peningkatan produktivitas. Tapi produktivitas tidak akan meningkat tanpa pendidikan. Bangsa juga tidak akan bangkit dan kompetitif tanpa pendidikan yang berkualitas. Hari depan bangsa sudah dapat terlihat hari ini bila kita masih juga abai pada faktor SDM. Minggu-minggu lalu, selesai ujian, anak-anak kita yang SMP atau SMA berkeliling atau tawuran seperti lepas dari sesuatu atau tidak yakin pada sesuatu. Mungkin karena sebagian besar mereka akan sekolah sampai di situ saja. Karena memang, dari 111 juta tenaga kerja kita 68,59% hanya berpendidikan SMP atau kurang; 91,49% SMA atau kurang (BPS, Februari 2011). Setiap tahun ada sekitar 13 juta yang tamat SMP dan 3,5 juta tamat SMA, sungguh jumlah yang besar. Dengan bekal kualitas kerja yang terbatas, sudah tentu akan berupah rendah dan berakhir dengan rasa tidak puas. Sudah waktunya kita bersama lebih berpikir dan bertindak jangka panjang. Sudah waktunya ekonom-ekonom kita peduli benar pada pentingnya aspek demografis bangsa seperti almarhum Prof. Widjojo Nitisastro yang baru berpulang. “Anak adalah sumber harapan yang tidak akan habisnya bagi kebangkitan bangsa”, kata Maria Montessori pakar pendidikan. Salam Indonesia.


Date: 17/05/2012
Perjuangan IPA dan Harkitnas
Sahabat, mungkin tidak banyak dari kita yang ingat apalagi tergetar pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei nanti. Lain halnya dengan Indonesian Petroleum Association (IPA), walaupun beranggotakan banyak perusahaan asing dan pengurusnya banyak ‘bule’, organisasi ini sudah puluhan tahun setia merayakan hari strategis tersebut. Sekalipun kontribusi mereka (IPA) kepada Indonesia masih bisa dikritisi, tapi setidaknya kegiatan rutin IPA setiap 20 Mei itu mengingatkan kita tentang hubungan langsung antara sumber daya alam dengan Kebangkitan Nasional. Tetapi, Indonesia masih sulit bangkit bila sebagian besar rakyatnya belum berdaya. Mayoritas tenaga kerja kita pendidikannya SMP atau kurang (68%), mayoritas juga bekerja dengan status informal (62%). Dengan kondisi itu penghasilan mereka ada di sekitar upah minimum provinsi (Rp 1,3 jutaan). Dhuafa kita itu kurang disentuh keadilan energi. Sejauh ini, hasil sumber daya alam dari mineral sebesar Rp 350 trilyun, sebagian besar untuk subsidi energi Rp 202 trilyun, khususnya terbesar untuk BBM Rp 92 trilyun. Masalahnya, lebih dari 50% penerima subsidi BBM adalah mobil pribadi, mulai dari mobil sederhana (di bawah 1500 cc, 8,5 juta mobil) hingga yang lebih besar (8,7 juta). UU Energi dan UU Migas mengamanahkan bahwa subsidi untuk golongan tidak mampu. Di tahun 2011, pemerintah mengidentifikasi bahwa pemilik mobil sederhana sekalipun ternyata berpendapatan minimal Rp 3 juta. Bila dihadapkan dengan mayoritas tenaga kerja kita dengan penghasilan sekitar upah minimum (Rp 1,3 jutaan), sangat dekat dengan batas kemiskinan keluarga Rp 975 ribu/bulan, maka pemilik mobil pribadi itu sangat mungkin bukan golongan tidak mampu. Dana subsidi itu lebih tepat untuk melistriki 18,1 juta rumah tangga (30% dari rumah tangga kita) yang belum berlistrik dan membutuhkan anggaran Rp 86 trilyun. Karena itu, sangat kita harapkan pemerintah, mengambil langkah dengan jadwal tegas dalam mengatur BBM bersubsidi. Tentunya dengan persiapan matang dan tidak berlarut-larut (karena sudah 2x ditunda). Demi keadilan energi, demi dhuafa yang tidak mampu membela dirinya, sudah waktunya pemerintah lebih berkonsentrasi dalam menjalankan amanah UU Energi dan UU Migas tersebut. Rakyat perlu mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Semoga partai-partai politik cermat dan tanggap berhitung, dhuafa yang belum berlistrik ada 18,1 juta rumah tangga dan duafa di sektor informal ada 68 juta orang. Mereka juga voters yang sangat besar dan dhuafa yang harus dibela. Siapa terpanggil? Salam Indonesia


Date: 10/11/2013
Buku Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia
Sahabat, apakah merasakan jalan-jalan kian sumpek, motor seliweran, ketika kita meninggalkan rumah untuk beraktivitas? Memang, dalam 9 tahun terakhir jumlah mobil bertambah 2,5 kali dan motor 3,3 kali lipat, perusahaan angkutan umum banyak yang bangkrut, subsidi BBM membengkak tidak karu-karuan. Negara atau pemerintah gagal? Nggak jugalah, tidak seburuk itu. Selama periode itu, ekonomi tumbuh, angka pengangguran dan kemiskinan turun. Tetapi, selama periode tersebut diam-diam memang indikator ketimpangan pendapatan memburuk, jumlah absolut pekerja sektor informal malah naik, termasuk PKL, ojek dan lain sebagainya. Apa saja fakta di sekitar yang tidak kita ketahui? Ada sebuah buku yang baru terbit, POTRET DHUAFA PEREKONOMIAN INDONESIA. Dari foto-foto, angka statistik dan ulasan hasil wawancara se-Indonesia, ternyata mereka yang menurut BPS tidak digolongkan miskin, atau berpendapatan di atas upah minimum, jelas secara kasat mata adalah kaum dhuafa yang hidup dalam kesulitan, banting tulang sejak subuh hingga larut malam dan 7 hari seminggu. Di buku itu ada juga kisah kegiatan CSR perusahaan Chevron, Berau, KPC, RAPP, Freeport, Rajawali grup dan lain sebagainya; kisah program prorakyat sejak zaman Bung Karno hingga SBY. Ada pula kisah inspiratif dari kegiatan amal orang-orang kaya dan tokoh masyarakat di DN dan LN, termasuk kisah pilu ketidakadilan energi dalam APBN, disertai angka-angka statistiknya. Mohon berkenan bila ada kelebihan waktu dan dana, sempatkan beli buku seharga Rp75 ribu itu, yang segera diterbitkan akhir November 2013 ini. Insyaallah hasilnya akan membantu kami menerbitkan buku-buku lainnya. Salam Indonesia.

Date: 01/12/2013
Buku Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia (2)
Sahabat, akhir minggu ini apakah ada rencana jalan bersama keluarga? Mungkin ingin beli buku yang menarik. Tidak banyak keluarga di Indonesia yang bisa jalan-jalan di akhir minggu, karena pada jutaan keluarga dhuafa, bapak atau ibunya harus kerja keras sejak subuh hingga malam, 7 hari seminggu untuk bertahan hidup, dengan hasil minim dan tidak pasti. Ada sebuah buku baru terbit, mengisahkan jutaan rakyat Indonesia, kaum dhuafa yang tidak terbela. Mereka umumnya tenaga kerja berpendidikan rendah. Triliunan subsidi BBM tidak jatuh ke tangan mereka. Studi Bank Dunia menyebutkan bahwa 90 persen subsidi itu melenceng ke masyarakat yang tidak miskin, padahal UU mengatakan untuk golongan tidak mampu. Mari bantu mereka, kaum dhuafa Indonesia itu dengan cara yang kita bisa. Mungkin kisah teladan kaum pegiat sosial atau kaum dermawan/filantrofi dapat memberikan inspirasi buat kita tiru, misalnya kisah dari perjuangan Hamengkubuwono IX, Romo Mangun, KH Hamam Jafar, Bill Gates, Rockefeller dan lain sebagainya. Kisah-kisah inspiratif untuk membangun simpati kepada Saudara kita yang tidak terbela itu ada di buku kami yang baru terbit, berjudul “Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia”, hasil penelitian kami dalam 2 tahun terakhir ini. Kalau sempat, mohon berkenan mampir beli buku seharga Rp75 ribu itu (sudah ada di Gramedia), insyaallah hasil penjualannya akan mendukung kami menerbitkan buku-buku yang berguna lainnya bagi masyarakat Indonesia. Salam Indonesia.

Comments are closed.